LaporCovid19 Temukan Dugaan Booster Vaksin Non-Nakes di Mabes Polri

01 Sep 2021, 13:50 WIB

Ilustrasi Gedung Mabes Polri (polri.go.id)

Jakarta, IDN Times - Koalisi warga pemantau wabah, LaporCovid19 menemukan dugaan adanya praktik pemberian vaksin penguat (booster) COVID-19 bagi tenaga non kesehatan di Mabes Polri. Hal itu terungkap dari kartu vaksin yang mereka peroleh dan menunjukkan adanya pemberian vaksin merek Moderna. Di kartu tersebut juga terungkap lokasi vaksinasi dilakukan di Mabes Polri.

Total ada empat kartu vaksin yang menunjukkan vaksinasi ketiga dilakukan di Mabes Polri. Merek vaksin yang diberikan adalah Moderna.

Hingga saat ini berdasarkan ketentuan, vaksin merek Moderna hanya diberikan bagi tenaga kesehatan sebagai penguat. Warga biasa bisa mendapatkan vaksin merek Moderna atau Pfizer tapi mereka harus dinyatakan belum divaksinasi sama sekali.

"Temuan kami mengindikasikan non-nakes penerima booster tercatat di pangkalan data vaksinasi pemerintah," demikian cuit LaporCovid19 pada Selasa, 31 Agustus 2021 lalu.

IDN Times telah meminta izin kepada LaporCovid19 untuk mengunggah cuitan tersebut. Dalam cuitannya, LaporCovid19 mendesak kepada Kementerian Kesehatan untuk menelusuri dugaan pelanggaran ini. Sebab, situasi di lapangan justru menunjukkan masih banyak warga yang kesulitan mengakses vaksin COVID-19.

Lalu, apa respons dari Mabes Polri terkait temuan LaporCovid19 ini?

1. Polri sebut individu yang diberi vaksin booster adalah nakes yang bekerja di instansi kepolisian

(Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono) ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

IDN Times mengonfirmasi hal itu kepada Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Argo Yuwono. Ia membenarkan ada sentra vaksinasi di Mabes tapi yang berhak menerima vaksin booster hanya tenaga kesehatan saja. Mereka bekerja sebagai nakes dari Polri yang mengenakan pakaian biasa.

"Yang di-booster di gerai Mabes Polri adalah tenaga kesehatan dari mabes dan sopir-sopir ambulans RS Polri. Saat di-booster kan menggunakan pakaian preman karena sedang tidak bertugas," kata Argo melalui pesan pendek pada hari ini.

Ia menambahkan selain nakes, Mabes Polri juga memberikan vaksin penguat bagi petugas kebersihan, sopir ambulans, pengumpul limbah giat vaksin, hingga individu yang mendistribusikan vaksin.

"Jadi, ini barang kali suntik booster ketiga pada orang yang bekerja di fasilitas kesehatan milik Polri (tenaga pendukung nakes)," tutur dia lagi.

Sementara, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan mengatakan orang-orang yang mendapatkan vaksin penguat adalah individu yang rentan terpapar COVID-19. "Jadi, penjelasannya yang kami berikan suntik booster hanya nakes dan pendukung nakes yang sangat rentan terpapar COVID-19, seperti sopir ambulans, cleaning service yang membantu kebersihan klinik dan tenaga lain di bidang kesehatan," kata Ahmad dalam keterangan tertulis pada hari ini.

2. LaporCovid19 desak pemerintah agar buka data penerima vaksin booster

Jenis vaksin yang digunakan untuk Vaksin Gotong Royong dan Pemerintah (IDN Times/Sukma Shakti)

Sementara, di dalam cuitannya, LaporCovid19 turut mendesak agar pemerintah membuka data siapa saja yang telah menerima vaksin penguat. Tujuannya, agar diketahui apakah ada individu selain nakes yang ikut memperoleh vaksin penguat atau booster.

"Kami juga mendesak agar dilakukan pengusutan pelanggaran vaksin ketiga dan modus operandinya di lapangan," kata LaporCovid19.

Mengutip data dari situs resmi Kementerian Kesehatan, hingga (1/9/2021), jumlah tenaga kesehatan yang diberikan booster vaksin mencapai 44,17 persen. Sedangkan, yang harus diberikan vaksin dosis ketiga mencapai 1.531.543 orang. Artinya, masih banyak tenaga kesehatan yang belum memperoleh vaksin penguat.

"Kami juga meminta agar ada pemberian sanksi tegas kepada pemberi booster non-nakes," lanjut cuitan LaporCovid19.

3. RI memang sudah menyuntik 100 juta dosis vaksin, tapi cakupan vaksinasi capai 23,99 persen

Capaian vaksinas COVID-19 di 34 provinsi di Indonesia per 8 Agustus 2021 (Tangkapan layar dokumentasi Kementerian Kesehatan)

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia telah menyuntikkan 100 juta dosis vaksin. Bahkan, Budi membanggakan Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara di dunia yang paling banyak menyuntikkan dosis vaksin.

Tetapi, bila ditelusuri cakupan vaksinasi lengkap maka terlihat bahwa vaksin baru diterima oleh 23,99 persen warga. Ini merupakan data per 8 Agustus 2021 lalu.

Permasalahan lain yang kini dihadapi yakni distribusi vaksin yang masih timpang di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan, masih banyak kepala daerah yang mengeluhkan stok vaksin kosong.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil per 25 Juli 2021 lalu pernah mengatakan pihaknya baru diberi jatah 9 juta vaksin untuk dua dosis.

"Berarti, hanya dapat jatah sementara, 4,5 juta jiwa. Kira-kira begitu," ungkap pria yang akrab disapa Kang Emil itu kepada media.

Sementara, capaian vaksin di Jabar paling besar. Ridwan mencatat bila 70 persen penduduk Jabar yang divaksinasi maka harus ada 35 juta jiwa yang menerima vaksin.

Kasus serupa juga dialami oleh Pemda Makassar. Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan tidak ada lagi stok vaksin COVID-19 yang tersisa di daerahnya.

"Sama sekali kosong (stok vaksin COVID-19)," ungkap Ramdhan yang dikutip dari stasiun Kompas TV pada 30 Juli 2021.

Ia menambahkan pada 30 Juli 2021 masih ada 2.000 dosis vaksin namun telah disuntikkan semua. Ia juga menyebut telah melayangkan surat kepada Kemenkes untuk meminta tambahan dosis vaksin.

"Kami sudah meminta tambahan 200 ribu vial dan saat ini kami posisinya menunggu. Insyaallah akan dipenuhi karena antusiasme warga luar biasa," tutur dia lagi.