Larangan Mudik Hanya Berlaku untuk Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum

22 Apr 2020, 15:12 WIB

Instagram.com/mudik.2020

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada (21/4) sudah melarang secara resmi semua warga Indonesia untuk mudik ke kampung halaman jelang Idul Fitri. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari ibu kota ke daerah.

Untuk menindak lanjuti peraturan itu, maka Kementerian Perhubungan akan menyiapkan Peraturan Menteri Perhubungan yang isinya aturan detail mengenai kebijakan tersebut. i dalam Permenhub, juga akan diatur sanksi bagi warga yang melanggar.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi sudah menjelaskan sanksi bagi pelanggaran aturan mudik merujuk ke UU nomor 6 tahun 2018 mengenai karantina kesehatan.

"Sanksinya itu ada di UU Karantina nomor 6 tahun 2018," kata Budi ketika dikonfirmasi pada Selasa kemarin.

Di dalam pasal 93 UU tersebut tertulis hukuman bui paling lama satu tahun dan denda maksimal mencapai Rp100 juta. Juru bicara Kemenhub, Adita Irawati menjelaskan aturan pelarangan mudik itu berlaku bagi warga yang membawa kendaraan pribadi dan angkutan umum. Lalu, bagaimana penerapan aturan tersebut mulai Jumat (24/4)?

1. Pemberlakuan larangan mudik berlaku hingga 2 Syawal 1441 Hijriah

Ilustrasi. Spanduk ajakan tidak mudik di Serang, Banten (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Menurut Adita, larangan mudik akan diberlakukan secara bertahap. Larangan memang sudah berlaku sejak (24/4). Tetapi, sanksi baru diterapkan efektif pada (7/5) mendatang.

"Pelarangan mudik akan diberlakukan hingga 2 Syawal 1441 Hijriah dan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pandemi COVID-19,” kata Adita melalui keterangan tertulis pada Rabu (22/4).

Ia menjelaskan skenario yang akan disiapkan yakni pembatasan akses keluar masuk wilayah. Bukan melakukan penutupan jalan.

"Hal itu karena kendaraan yang dilarang melintas hanya angkutan yang membawa penumpang saja. Sementara, angkutan barang atau logistik masih bisa beroperasi," tutur dia lagi.

2. Larangan mudik hanya akan berlaku di daerah zona merah COVID-19

Ilustrasi pemudik atau calon penumpang bus - IDN Times/Dok. Media Center Terminal Tirtonadi, Solo

Adita mengatakan larangan mudik hanya berlaku di wilayah Jadebotabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia juga menggaris bawahi daerah yang masuk zona merah juga tidak diizinkan melakukan mudik.

"Tetapi, nantinya arus lalu lintas di dalam Jadebotabek masih dibolehkan," kata perempuan yang sempat menjadi staf khusus bidang komunikasi Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu.

3. Layanan transporasi massal seperti KRL tidak akan dihentikan

Jakarta berstatus PSBB. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Sementara, layanan transportasi massal seperti kereta rel listrik (KRL) masih tetap beroperasi, kendati saat ini Jadebotabek sudah mulai PSBB. KRL tetap dibolehkan beroperasi agar bisa memudahkan masyarakat yang tetap bekerja seperti tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit dan tenaga lain di bidang pangan.

Untuk membantu warga yang terdampak dari kebijakan PSBB, pemerintah, kata Adita sudah mulai menyalurkan bantuan sosial di wilayah Jadebotabek.

"Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, seluruh hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial juga harus segera berjalan," ungkap Adita.