LBH Jakarta: Kematian Brigadir J Jadi Persekongkolan Jahat Polisi

Menurut Arif, hal tersebut merupakan tamparan keras yang mencoreng marwah institusi Polri. Apalagi, Polri memiliki jargon transformasi bertajuk 'Polri PRESISI' (prediktif, responsibilitas, dan transparansi ) yang apabila dikaitkan dalam kasus tersebut menjadi tidak berarti.

Kondisi tersebut juga dianggap semakin parah dengan serangkaian pernyataan Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto yang dinilainya menelan mentah-mentah hingga menyebarkan skenario tembak-menembak antara Brigadir J dan Bharada E di ruang publik.

“Yang kemudian hari terbukti merupakan rekayasa untuk menutupi kejadian yang sebenarnya,” ujar dia.

LBH Jakarta juga merespons adanya narasi tentang dugaan 'klik' atau 'geng' dalam tubuh Polri yang erat kaitannya dengan bisnis kotor peredaran gelap narkotika hingga judi. Hal tersebut juga kerap dikaitkan dengan kasus pembunuhan Brigadir J. 

“Kami menilai, dugaan tersebut tidak boleh menguap begitu saja. Saat ini justru momentum yang tepat untuk melakukan bersih-bersih dalam tubuh kepolisian, paralel dengan penuntasan kasus kematian Brigadir J," kata dia.

Menurutnya, hal itu harus dilakukan dengan melibatkan lembaga negara independen dan partisipasi masyarakat sipil secara luas.

Apalagi, atas kasus pembunuhan Brigadir J itu, lembaga pengawas baik internal maupun eksternal Polri sedang dalam sorotan publik.

Arif mengatakan, kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan perwira tinggi Polri hanya salah satu dari sekian banyak rekayasa yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Berdasarkan penanganan kasus yang dilakukan LBH Jakarta di wilayah Jabodetabek, sejak 2013-2022 terdapat 14 rekayasa kasus yang dilakukan anggota kepolisian. Temuan LBH, biasanya hal tersebut juga diikuti dengan penyiksaan (torture), baik melalui kekerasan fisik maupun psikis untuk mendapatkan pengakuan dari korban.

“Selain itu, umumnya, saat pemeriksaan para korban tidak mendapatkan pendampingan hukum dari penasehat hukum," kata dia.

Untuk menyiasati pemenuhan hak tersangka tersebut, ujar Arif, biasanya polisi menyiasati dengan cara penunjukan pengacara untuk mendapatkan legitimasi. Hal tersebut supaya seolah-olah tersangka sudah didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan.

"Adapula serangkaian upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang,” ujar dia.

Pada 9 Agustus 2022, Polri menetapkan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dia disebut sebagai aktor intelektual yang dibantu oleh KM dan Brigadir RR serta memerintahkan Bharada E melakukan eksekusi penembakan terhadap Brigadir J. 

Selain sebagai aktor intelektual pembunuhan berencana, Irjen Ferdy Sambo juga disangka menyusun skenario, merekayasa kasus, dan memerintahkan anggota polisi lainnya untuk menghilangkan atau merusak alat bukti yang disebut sebagai obstruction of justice.

Terbaru, Inspektorat Khusus (Itsus) Polri telah memeriksa 63 anggota Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya 56 polisi.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan, 63 polisi tersebut diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik. Sebanyak 35 di antaranya diduga melanggar etik. Sementara itu, sisanya masih proses pendalaman.

“Iya betul (periksa 63 polisi), info terakhir dari Tim Khusus (Timsus),” kata Dedi saat dihubungi, Senin (15/8/2022).