LBH Jakarta: Vaksin COVID-19 Berbayar, Bentuk Komersialisasi

Nelson mengatakan bila vaksin tidak digratiskan maka yang terjadi sudah mengarah ke komersialisasi vaksin. Sebelumnya, pemerintah menyebut jumlah warga yang harus membiayai sendiri vaksinasinya mencapai 75 juta. Sedangkan, 32,1 juta diberi subsidi dengan memperoleh vaksin gratis.

Namun, belakangan, pemerintah menyebut porsi pemberian vaksin subsidi akan ditambah. Dalam catatan Nelson adanya vaksin berbayar justru disambut positif oleh rumah sakit. 

"Mereka sudah membuka pendaftaran untuk vaksinasi," kata Nelson. 

Padahal, tidak sulit untuk menjadikan vaksin sebagai barang publik dan gratis. "Selama ini pemerintah juga sudah menghabiskan sejumlah anggaran untuk subsidi gaji pekerja atau buruh dan UMKM serta bantuan sosial," tutur dia lagi. 

Menteri keuangan Sri Mulyani menyebut menyediakan anggaran pembelian vaksin mencapai Rp18 triliun. Sedangkan, Rp3,7 triliun dialokasikan untuk persiapan proses vaksinasi. 

Pemberian vaksin secara gratis sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 14, 15 dan 16. Di dalam pasal 16 tertulis "pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya."

Vaksinasi gratis juga sesuai dengan komentar umum PBB nomor 25 tahun 2020 tentang hak ekonomi, sosial dan budaya serta pernyataan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB tentang "akses yang adil dan menyeluruh terhadap vaksin COVID-19."

Hal lain yang disoroti oleh LBH Jakarta adalah ketika pemerintah membeli vaksin maka wajib dipastikan aman dan efektif. Nelson mengatakan setiap vaksin memiliki efek yang berbeda pada setiap orang, mulai dari yang paling ringan sakit kepala, nyeri otot, mual, kelelahan hingga demam. Penerima vaksin pun juga berasal dari berbagai usia.

"Sehingga vaksin harus benar-benar aman tanpa membahayakan kesehatan penerima vaksin," tutur dia. 

Poin lainnya, Nelson melanjutkan, vaksin COVID-19 yang dibeli pemerintah harus efektif mencegah virus. Selama ini, aktivitas warga sudah terhambat karena selama ini khawatir akan tertular COVID-19. "Sedangkan, di sisi lain vaksin Sinovac belum terbukti efektivitasnya berdasarkan hasil uji klinis, tetapi sudah dikirim ke Indonesia," katanya. 

LBH Jakarta pun mendesak agar pengadaan vaksin COVID-19 tidak dikorupsi. 

Epidemiolog dari Griffith University, Brisbane, Australia, Dicky Budiman mengatakan bila warga diminta untuk membayar vaksin maka mereka semakin enggan untuk divakinasi. Situasi itu justru memperburuk kondisi di mana sebagian dari warga masih banyak yang tak mempercayai keberadaan COVID-19. 

"Jangankan mereka diminta untuk membayar, kalau pun diberi gratis belum tentu warga ingin divaksinasi. Mereka gak akan mau, karena kan memang tidak percaya COVID-19," ungkap Dicky kepada IDN Times melalui telepon pada 12 Desember 2020 lalu. 

Ia juga mengingatkan meski diberikan gratis sekalipun tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk menyosialisasikan vaksinasi juga besar. "Prinsip dalam menghadapi wabah itu vaksin digratiskan dan sifatnya sukarela. Dua hal itu tidak boleh diabaikan dalam situasi bencana nasional seperti saat ini," ujarnya lagi. 

Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, Indonesia sebenarnya mampu memberikan vaksin secara gratis kepada semua warganya. Dananya berasal dari sisa serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp695,2 triliun.

"Menurut saya anggaran PEN 2020 banyak yang gak terserap, masih bisa dialokasikan ke situ (untuk vaksin). Kedua, kalau diberikan yang berbayar dan sebagainya akan timbul kecemburan sosial yang besar. Kemudian akses masyarakat kan tidak sama," ungkap Tauhid kepada IDN Times pada Senin, 14 Desember 2020. 

Hingga 2 Desember 2020, realisasi anggaran PEN 2020 mencapai Rp440 triliun. Realisasi itu setara 63,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

Pengujung 2020 yang hanya tinggal beberapa minggu lagi, membuat Tauhid optimistis serapan PEN tidak akan mencapai 100 persen. Oleh karena itu, sisa dana tersebut bisa dioptimalkan untuk program vaksinasi.

"Mampu (secara keuangan). Kan ada anggaran PEN yang belum dialokasikan. Itu sekitar Rp140 triliun gak terserap di 2020. Nanti bisa ditambahkan (di 2021)," kata dia lagi.