Lembaga Anti Korupsi Malaysia Sepakat Lakukan Penyelidikan Bersama KPK

Ketua KPK Malaysia, Mohd Shukri bin Abdul mengatakan MoU sebelumnya diteken pada 2013 lalu dan telah berlangsung selama 5 tahun. Lantaran masa berlaku dari nota kesepahaman itu sudah habis, maka mereka ingin memperpanjang lagi. 

Shukri menjelaskan hubungan kerja sama antara MACC dengan KPK sangat erat. Terutama terkait pemecahan kasus korupsi. 

"Indonesia banyak memberi bantuan kepada KPK dan begitu pula MACC memberikan bantuan kepada KPK," ujar Shukri ketika memberikan keterangan pers kepada publik pada Senin (5/11).

Shukri yang sempat menjadi Wakil Ketua KPK di bawah periode kepemimpinan PM Najib Tun Razak, mengaku siap untuk bertukar pengalaman dengan Indonesia. Salah satu kerja sama yang dijalin oleh kedua institusi yakni melakukan penyelidikan bersama. 

"Penyempurnaan (MoU) antara lain kita seperti lalu selalu capacity building, itu menjadi program. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang akan membantu kami di dalam tugas kami berdua. Kami juga akan melakukan Joint Investigation," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di tempat yang sama. 

Hal lain yang ingin dipelajari oleh lembaga anti korupsi Malaysia (MACC) yakni terkait pelaporan harta kekayaan pejabat publik atau yang lebih dikenal LHKPN. Menurut Ketua Komisioner MACC, Mohd Shukri bin Abdul, KPK sudah memiliki sistem yang lebih baik dari segi sistem elektronik. 

"Jadi, Malaysia ingin belajar bagaimana sistem ini berjalan. Kami juga ingin belajar dari segi kebijakan tersebut. Pegawai saya akan berada di sini hingga esok hari untuk mempelajari dua isu tersebut," kata Shukri. 

Sementara, menurut Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, salah satu poin yang dibicarakan oleh pimpinan dengan petinggi MACC yakni soal hasil korupsi WNI yang ditimbun di Indonesia. 

"Sifat kerja sama ini timbal balik, jadi hasil kejahatan korupsi akan mendapatkan perhatian dari MACC dan KPK," kata Syarif ketika menjawab pertanyaan IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini. 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Shukri sempat memiliki perjalanan karier dinamis. Sebelumnya, Shukri sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisioner MACC di era pemerintahan PM Najib tun Razak. Namun, kemudian dicopot. Kini ketika tongkat pemerintahan beralih ke PM Mahathir Mohammad, Shukri kembali diangkat menjadi Ketua Komisioner MACC. 

Shukri kini dipercaya untuk mengungkap kasus skandal korupsi terbesar di Malaysia yakni 1MDB yang diduga telah merugikan Negeri Jiran sebesar Rp177,8 triliun. Akibat skandal itu pula, Najib terjungkal dari kursi orang nomor satu di Malaysia. 

"Jadi Beliau ini pernah dikeluarkan, karena masalah (kasus korupsi) yang pernah ditangani," kata Agus. 

Tidak tertutup kemungkinan salah satu kerja sama yang dijalin terkait pencarian aset Najib yang berada di Indonesia. Sebelumnya, otoritas di Indonesia telah menyita kapal pesiar mewah berbendera Malaysia bernama Equanimity pada Februari lalu. 

Apakah kerja sama kedua institusi menyangkut pencarian aset milik Najib? Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif enggan menjawab pertanyaan itu. 

Namun, MACC merupakan contoh terdekat dari Indonesia soal institusi pemberantasan korupsi. MACC sudah berdiri selama 50 tahun dan memiliki 14 cabang di seluruh Malaysia.