[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia

Pemerintah terus menggenjot program vaksinasi di Indonesia. Bahkan, Presiden Joko “Jokowi” Widodo berharap vaksinasi virus corona di Indonesia bisa mencapai lima juta per hari.

“Bapak Presiden mengharapkan agar dipastikan satu juta vaksinasi di Juli ini terus dicapai, dan beliau juga ingin dua juta pada Agustus, bahkan kalau perlu bisa dinaikkan sampai 5 juta,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan Indonesia akan kembali kedatangan puluhan juta dosis vaksin COVID-19. Dengan adanya tambahan vaksin ini, dia berharap target yang telah diharapkan Jokowi bisa tercapai.

“Juli ini akan datang 31 juta dosis vaksin. Jadi kira-kira dengan satu juta dosis ini bisa kita capai. Agustus akan datang 45 juta dosis vaksin, sehingga kita bisa naikkan jumlah vaksinasi setiap hari, sehingga beberapa hari bisa sampai dua juta,” harap Budi.

Penumpang Kereta Api (KA) jarak jauh bisa melakukan vaksinasi COVID-19 gratis di Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Program ini digelar PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta.

Program vaksinasi gratis ini merupakan tindak lanjut dari pengetatan syarat perjalanan selama PPKM darurat di Pulau Jawa. Penumpang KA jarak jauh wajib melampirkan bukti telah melakukan vaksin pertama dalam bentuk Kartu Vaksinasi, e-sertifikat maupun bukti vaksin elektronik lainnya yang menyatakan telah disuntik vaksin minimal vaksin dosis pertama.

Selain itu, calon penumpang juga wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam atau Rapid Test Antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Berikut persyaratan dan kriteria peserta vaksin di stasiun:

Berusia lebih dari 18 tahun;
Belum pernah mendapatkan vaksin dosis pertama;
Menunjukkan kode booking yang sudah dibayar atau tiket KA jarak jauh yang berlaku;
Memiliki KTP (NIK diperlukan untuk pendataan dan sertifikasi vaksin);
Calon Penumpang dalam kondisi sehat.

Dikutip dari pernyataan resmi PT KAI, Senin (5/7/2021), kegiatan vaksinasi di Stasiun Gambir dan Pasar Senen dibuka setiap hari pada pukul 08.00-12.00 WIB.

Calon penumpang KA jarak jauh diwajibkan melakukan vaksinasi H-1 sebelum tanggal keberangkatan.

Pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19 demi menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Satgas COVID-19 melaporkan, pada hari ini ada penambahan 490.505 orang yang mendapat vaksin virus corona dosis pertama.

Sehingga, total orang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama sudah 32.063.745 orang.

Sedangkan, jumlah orang yang hari ini mendapatkan vaksin dosis kedua ada sebanyak 56.832. Penambahan ini membuat jumlah orang yang telah lengkap mendapat dosis vaksin COVID-19 menjadi 13.979.564 orang.

Juru Bicara Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Emily Horne mengatakan negaranya akan menyumbangkan jutaan dosis vaksin Moderna ke Indonesia.

Pernyataan ini merupakan hasil dari panggilan telepon yang dilakukan oleh Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada Jumat (2/7/2021).

"Sullivan menegaskan dukungan Amerika Serikat untuk masyarakat Indonesia dalam upaya melawan kasus-kasus COVID-19 yang meningkat tajam,” katanya seperti dikutip dari website Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia.

Horne mengatakan AS akan mengirim sebanyak empat juta vaksin Moderna melalui COVAX. COVAX merupakan lembaga yang bertujuan untuk memastikan setiap negara memperoleh akses yang adil ke vaksin COVID-19.

Izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 moderna resmi dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) disampaikan langsung oleh Kepala BPOM Penny Lukito.

"Kemarin kami menambahkan satu lagi jenis vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan UEA dari BPOM Indonesia, Vaksin Covid-19 Moderna" ujar dia dalam konferensi pers daring, Jumat (2/7/2021).

"Vaksin moderna menjadi vaksin pertama yang mendapat UEA dari BPOM yang menggunakan platform mRNA," ujar Penny.

Vaksin moderna adalah vaksin hasil teknologi messenger ribonucleic acid (mRNA) dan diperuntukan bagi kelompok usia 18-65 tahun dengan efikasi atau kemanjuran menunjukkan angka 94,1 persen dan 86,4 persen kepada usia di atas 65 tahun

Program vaksinasi COVID-19 terus digalakkan pemerintah. Hingga Rabu (30/6/2021), Satgas COVID-19 mencatat hampir 30 juta orang di Indonesia menerima vaksin dosis pertama.

Tepatnya, 29.279.142 orang telah divaksinasi COVID-19 tahap pertama. Jumlah itu merupakan akumulasi setelah dalam 24 jam terakhir ada 974.368 orang mendapatkan vaksin.

Sedangkan, untuk jumlah yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua atau lengkap, dalam sehari bertambah 135.761 orang. Sehingga total yang telah mendapat vaksin lengkap ada 13.465.499 orang.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan 13.329.738 orang di Indonesia telah menerima vaksinasi COVID-19 dosis lengkap, sebanyak 147.704 di antaranya mendapat dosis kedua pada Selasa.

Pemerintah menargetkan 40.349.049 orang di Indonesia mendapat vaksinasi COVID-19 melalui program vaksinasi massal guna tercipta kekebalan dari infeksi SARS-CoV-2.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku bersyukur karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Dengan adanya izin tersebut, Jokowi berharap vaksinasi terhadap anak-anak bisa segera dilakukan.

"Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman untuk usia 12 hingga 17 tahun, sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa dimulai," kata Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/6/2021).

Mengenai target vaksinasi, Jokowi meminta jajarannya untuk tetap berkerja keras agar bisa terus mencapai target 1 juta vaksinasi per hari. Dengan begitu, maka Jokowi optimistis target 2 juta vaksinasi per hari pada Agustus mendatang bisa tercapai.

"Saya mengingatkan bahwa seluruh pihak tetap harus bekerja keras agar target satu juta per hari vaksinasi terjaga sampai akhir Juli, dan dapat kita tingkatkan dua kali lipat pada Agustus 2021 yaitu mencapai 2 juta dosis per hari," jelasnya.

Vaksinasi COVID-19 saat ini tidak lagi memandang domisili atau tempat tinggal sesuai KTP. Hal ini sesuai Surat Edaran nomor HK.02.02/I/1669/2021 tentang Percepat Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan, yang diterbitkan Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Maxi Rein Rondonuwu.

Berikut adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk vaksinasi di DKI Jakarta yang tak memerlukan syarat domisili:

RSUP Fatmawati
RS Ketergantungan Obat
RSUP Persahabatan
RSK Pusat Otak Nasional
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
RS Jiwa Dr. Soeharto Heerjan
RS Kanker Dharmais
RS Anak dan Bunda Harapan Kita
RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso.

Polri melakukan vaksinasi COVID-19 massal terhadap satu juta orang pada Sabtu (26/6/2021). Vaksinasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-75 pada 1 Juli mendatang.

Kadiv Humas Irjen Argo Yuwono mengungkapkan vaksinasi massal digelar di 34 Polda. Program ini merupakan upaya Polri untuk mendukung target Presiden Joko “Jokowi” Widodo satu juta vaksinasi per hari.

"Target pelaksanaan vaksinasi sebanyak satu juta (dosis), jumlah vaksinatornya 54.482 dan pelaksanaannya di 34 Polda yakni 4.504 titik," kata Argo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (25/6).

Argo mengatakan satu juta dosis vaksin COVID-19 dari Polri diharapkan bisa mempercepat kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap virus corona. Kendati begitu, ia tetap mengimbau kepada masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

"Tentunya diharapkan tercapai herd immunity di lingkungan masyarakat," ujar Argo.

Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit percepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan target 1 juta dosis per hari. Untuk itu, Kemenkes akan memberlakukan layanan di pos pelayanan vaksinasi kepada seluruh target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.

Hal itu sesuai Surat Edaran nomor HK.02.02/I/1669/2021 tentang Percepat Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan yang diterbitkan Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu.

"Pos pelayanan vaksinasi Kemenkes di antaranya ada di Hang Jebat dan semua UPT Vertikal Kementerian Kesehatan, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, dan Poltekkes,” ungkap SE yang diterbitkan 24 Juni 2021 dikutip laman kemkes.go.id, Jumat (25/6/2021).

SE ditujukan kepada Seluruh Direktur RS Vertikal Kemenkes, Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, seluruh direktur Poltekkes, dan seluruh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.

"Semua pihak perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat mempercepat program vaksinasi nasional sehingga kekebalan kelompok bisa segera tercapai," tulis SE tersebut.

Hal ini sesuai dengan rencana pemerintah melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan target vaksinasi 1 juta dosis per hari. Rencana itu dilakukan melalui penyediaan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang memenuhi persyaratan mutu, efikasi dan keamanan.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan TNI-Polri dan Dinas Kesehatan bekerja sama mewujudkan program vaksinasi nasional secara massal untuk mencapai 1 juta dosis per hari.

"Maka kami dari jajaran kepolisian bergabung dengan TNI dan tentunya rekan-rekan di Dinas Kesehatan melaksanakan vaksinasi massal secara serentak," kata Sigit.

Sigit mengatakan ada 2.100 titik lokasi pelaksanaan vaksinasi massal TNI-Polri digelar hari ini (Kamis). Khusus di lokasi Lapangan Bhayangkara menargetkan 5.000 penerima vaksin.

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kini sedang menyiapkan program wisata berbasis vaksin di Bali bagi turis lokal dan asing. Nantinya wisatawan yang berkunjung ke Bali akan mendapat vaksin secara cuma-cuma alias gratis.

"Kami mengusulkan langkah koordinatif bersama Gubernur Bali dan kami sudah lapor ke presiden dan dapat persetujuan adalah parwisata berbasis vaksin," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam konferensi pers, Selasa (22/6/2021).

Sandiaga mengatakan kebijakan wisata berbasis vaksin ini akan diumumkan pada minggu depan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Program ini nantinya akan diprioritaskan bagi wisatawan Nusantara (wisnus) atau dalam negeri terlebih dahulu.

"Konsep sedang kita finalisasi dan akan diumumkan gubernur Bali. Dan akan saya sampaikan pada kunjungan saya di Bali minggu depan. Vaksin segera setelah diumumkan bisa dilaksanakan," ujar Sandiaga.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin optimistis target vaksinasi 1 juta orang per hari di awal Juli 2021 bisa tercapai. Sebab, pada Kamis,17 Juni 2021 lalu, target vaksinasi 700 ribu orang per hari sudah tercapai.

“Kami laporkan bahwa angka 716.000 sudah dicapai hari Kamis kemarin. Terima kasih bantuan TNI-Polri. Bapak Presiden sudah kami laporkan dan Bapak Presiden meminta agar kalau bisa awal bulan depan sudah dicapai 1 juta,” kata Budi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6/2021).

Untuk mencapai target vaksinasi itu, Budi mengatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan banyak pihak seperti Pemda hingga TNI-Polri.

“Kami bekerja sama terus, berkomunikasi dengan Bapak Panglima dan Bapak Kapolri, InsyaAllah kita percaya, kita yakin bahwa angka 1 juta vaksinasi per hari kita bisa capai di awal bulan depan sesuai dengan arahan presiden,” ungkap Budi.

Indonesia kembali kedatangan bahan baku (bulk) vaksin COVID-19 Sinovac. Bulk vaksin Sinovac yang tiba hari ini, Minggu (20/6/2021), merupakan kedatangan tahap ke-17 dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 13.05 WIB.

“Hari ini kita kedatangan 10 juta bulk vaksin, artinya sudah 91 juta vaksin telah tiba di Tanah Air untuk diproduksi menjadi vaksin COVID-19,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi di Bandara Soekarno-Hatta, yang disiarkan langsung YouTube Sekretariat Presiden.

Bulk vaksin Sinovac diangkut menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-89, dari Tiongkok.

Dengan kedatangan bulk vaksin Sinovac ini, total vaksin yang telah diterima Indonesia yakni 94.500.000 dosis vaksin Sinovac, 8.228.000 Astrazeneca, dan 2.000.000 vaksin Sinopharm.

“Ini adalah vaksin yang sudah teruji dari aspek keamanan, efikasi, dan mutunya,” ujar Oscar.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Stasiun Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (17/6/2021). Vaksinasi massal itu diperuntukkan bagi para penumpang KRL.

Dengan adanya program vaksinasi ini, Jokowi berharap masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi di wilayah aglomerasi dapat terlindungi dari COVID-19.

"Kita tahu Bogor adalah wilayah aglomerasi penyangga dari ibu kota Jakarta, sehingga interaksi mobilitas semuanya tinggi," ujar Jokowi seperti yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden.

Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Stasiun Bogor ini, kata Jokowi, sebagai upaya pemerintah untuk memberikan prioritas vaksin bagi penumpang transportasi publik, seperti kereta api hingga bus.

"Kita ingin ada percepatan-percepatan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, yang mobilitasnya tinggi baik itu stasiun, kereta, terminal bus, airport dan juga pelabuhan karena di situlah kalau tidak kita segerakan akan terjadi penyebaran," tutur Jokowi.

Wakil Kepala Lembaga Eijkman Bidang Penelitian Fundamental Prof Herawati Sudoyo mengatakan, mayoritas produsen vaksin COVID-19 di berbagai negara berlomba mencapai tingkat efikasi hingga 70 persen.

"Memang ada penurunan efikasi saat vaksin COVID-19 melawan mutasi virus COVID-19 ini. Namun, hal itu tidak mengurangi makna perlindungan yang diberikan vaksin COVID-19 itu sendiri," kata Hera dikutip dari ANTARA, Rabu (16/6/2021).

Menurut Herawati, hingga saat ini penelitian menunjukkan tidak ada satu pun vaksin COVID-19 yang tidak efektif menangkal mutasi virus corona.

"Pandemik COVID-19 belum berakhir, pemerintah mendorong melakukan vaksinasi secara masif guna menurunkan angka penularan COVID-19 di Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo berharap, target vaksinasi bisa segera tercapai.

Jokowi menargetkan, dalam seminggu setidaknya 100 ribu orang divaksinasi, untuk mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal.

"Target kita nanti di awal Juli, kalau sebelumnya 500 ribu, nanti di awal Juli sudah harus mencapai 1 juta per hari," kata Presiden saat meninjau proses vaksinasi COVID-19 bagi pelaku sektor jasa keuangan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Terkait target ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan jumlah vaksin COVID-19 yang dimiliki Indonesia cukup.

"Jumlah vaksinnya ada kok dan cukup. Indonesia sangat diuntungkan karena kita agresif di awal tahun lalu mencari vaksin ini," ucap Erick, dalam dalam acara webinar HUT ke-7 IDN Times bertema "BUMN Dukung Daerah Bangkit dari #COVID19", Selasa (15/6/2021).

Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di DKI Jakarta, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda mengusulkan agar vaksin bisa dijadikan syarat bagi masyarakat yang hendak mendatangi area publik.

"Demi membatasi mobilitas warga di tengah lonjakan COVID-19 dan munculnya varian baru COVID-19 di Jakarta, Pemprov agar mengeluarkan kebijakan area-area seperti mal, restoran, kafe dan tempat wisata bisa dikunjungi hanya oleh masyarakat yang sudah di vaksin,” kata politikus PAN itu dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Dia mengatakan bahwa perpanjangan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro di Jakarta mesti dibarengi dengan pembaruan aturan agar berjalan efektif.

Vaksinasi sebagai syarat mobilitas warga, menurut dia, bisa menjadi solusi yang efektif untuk mendorong masyarakat untuk bersedia divaksinasi, selain mengatur mobilitas masyarakat.

"Kita berharap target 7,5 juta vaksinasi sampai bulan Agustus di DKI Jakarta bisa tercapai demi terciptanya herd immunity, sehingga dengan otomatis perlahan menurunkan angka penularan," kata dia.

Hingga Senin (14/6/2021) proses vaksinasi di Jakarta masih terus berlangsung. Adapun jumlah sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2 (tenaga kesehatan, lansia, dan pelayan publik) sebanyak 3.000.689 orang.

Untuk Vaksinasi Program, total dosis 1 saat ini sebanyak 2.880.926 orang (96,0 persen) dan total dosis 2 kini mencapai 1.861.955 orang (62,1 persen). Sedangkan, untuk Vaksinasi Gotong Royong, total di Jakarta saat ini sebanyak 41.244 orang.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo berharap proses vaksinasi bisa dilakukan secepatnya, sehingga kekebalan komunal atau herd immunity segera terbentuk. Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau vaksinasi massal COVID-19 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Senin (14/6/2021).

Untuk wilayah DKI Jakarta, Jokowi memberikan target kepada Gubernur Anies Baswedan untuk bisa memvaksinasi 7,5 juta penduduk pada akhir Agustus 2021.

“Ini memang target yang sangat ambisus. Tapi mau tidak mau, kita harus menuju ke sana untuk mencapai kekebalan komunal, herd immunity,” kata Jokowi seperti disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Terkait tantangan ini, Anies mengatakan, Pemprov DKI menargetkan hingga akhir Juni 2021 bisa memvaksinasi tiga juta warga, di mana target vaksinasi per harinya 100 ribu warga.

Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan hingga Minggu (13/6/2021) sebanyak 20.158.937 orang telah divaksinasi tahap pertama, jumlahnya bertambah 114.750 orang dalam sehari. Adapun angka orang yang telah menerima vaksinasi tahap kedua sebanyak 11.568.443 orang, bertambah 9.305 dalam 24 jam terakhir.

Target vaksinasi gelombang pertama, untuk tenaga kesehatan, lanjut usia, komorbid, dan pekerja di sektor umum adalah 40.349.049 orang. 

Satgas COVID-19 melaporkan, hingga Sabtu (12/6/2021), sudah sebanyak 20.044.187 orang di tanah Air yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Jumlah itu bertambah 374.219 orang dalam sehari.

Sedangkan, orang yang telah menerima vaksinasi tahap kedua ada sebanyak 11.559.138 orang. Artinya terdapat penambahan 33.500 orang dalam 24 jam terakhir.

Target vaksinasi gelombang untuk tenaga kesehatan, lanjut usia, komorbid, dan pekerja di sektor umum adalah 40.349.049 orang. 

Indonesia kembali mendatangkan lebih dari 1,5 juta vaksin AstraZeneca. Vaksin tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis, 10 Juni 2021 malam.

"Alhamdulillah pada malam hari ini Indonesia kembali menerima vaksin AstraZeneca melalui jalur multilateral Covaxacility sebanyak 1.504.800 dosis," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan pers lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Lima hari sebelumnya, Indonesia menerima 313.000 dosis vaksin AstraZeneca dari Covax Facility. Secara total, Indonesia telah menerima 8.228.400 dosis vaksin asal Inggris itu dari Covax Facility secara gratis.

Hingga saat ini, Indonesia telah menerima 93.728.400 dosis vaksin dengan tiga jenis vaksin. Indonesia menggunakan vaksin Sinovac (84,5 juta dosis), AstraZeneca (8,2 juta dosis), dan Sinopharm (1 juta dosis).

"Selain itu insyaallah besok siang, Jumat 11 Juni 2021, akan tiba juga satu juta dosis vaksin Sinopharm yang akan digunakan untuk program vaksin Gotong Royong," ujar Menlu.

Ketiga jenis vaksin yang digunakan Indonesia hingga saat ini telah memperoleh Emergency Used Listing (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Per hari ini, WHO telah memberikan EUL kepada enam jenis vaksin yaitu Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm dan Sinovac.

Pada hari ini, jumlah warga yang divaksinasi mencapai 492.664. Dengan demikian kumulasi warga yang telah menerima dosis pertama vaksin mencapai 19.211.433. 

Jumlah vaksinasi harian tersebut, mengalami kenaikan dari sehari sebelumnya, yakni 458.287.

Sedangkan, jumlah warga yang telah menerima vaksinasi dosis kedua pada hari ini mencapai 52.658. Dengan demikian, kumulasi warga yang telah vaksinasi dosis kedua mencapai 11.488. 917. Target yang divaksinasi pada tahap ini mencapai 40.349.049. 

Penerima vaksin pada Rabu (9/6/2021) mengalami kenaikan yang konsisten di angka lebih dari 450 ribu. Pada hari ini, sebanyak 458.287 orang sudah menerima vaksin.

Sebanyak 80.234 di antaranya menerima vaksin dosis kedua. Sedangkan, sisanya baru menerima dosis pertama.

Dengan demikian, jumlah warga Indonesia yang sudah menerima dosis kedua vaksin mencapai 11.436.259 orang. Kemudian, untuk vaksin dosis pertama, sudah mencapai 18.718.769 orang.

Pemerintah Indonesia tentu harus bekerja lebih keras. Sebab, angka itu masih jauh dari yang ditargetkan, yakni 40.349.049 orang.

Keluarga almarhum Trio Fauqi Virdaus masih harus bersabar menunggu hasil autopsi jenazah Trio yang meninggal sehari usai vaksinasi COVID-19 buatan AstraZeneca. Trio adalah warga Buaran, Jakarta Timur.

Kakak Trio, Viki, mengungkapkan semestinya hasil autopsi keluar satu sampai dua minggu setelah jenazah Trio diautopsi, namun sampai saat ini keluarga belum mendapatkan kepastian penyebab meninggal adiknya.

"Hari ini tepat dua minggu, tadi saya juga sudah tanya dokter di Puskesmas Duren Sawit, katanya ada satu uji klinis lagi yang belum yakni patologi anotomi akan dilakukan Kamis besok," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Senin, 7 Juni 2021 malam.

Viky mengungkapkan, sebelum hasil autopsi keluar, keluarganya terutama sang ibu tidak tenang. Hampir tiap hari, ibunda terus menanyakan hasil autopsi Trio untuk dapat kejelasan, meski sudah diterangkan autopsi memerlukan ketelitian dan kehati-hatian sehingga membutuhkan waktu lama.

Otoritas Tiongkok memberikan izin penggunaan darurat penggunaan vaksin Sinovac Biotech untuk usia 3 sampai 17 tahun. Izin penggunaan vaksin Sinovac pada anak-anak diungkap oleh pimpinan Sinovac Biotech Yin Weidong dalam wawancara televisi. Lalu apakah Indonesia akan segera memberikan vaksin Sinovac pada anak-anak?

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), organisasi profesi, dan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

"Saat ini kan uji klinis tahap 3 (Sinovac), jadi pertama kita tunggu selesainya uji klinis kemudian tunggu rekomendasi dari ITAGI, IDAI dan para ahli terkait hal ini," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Senin (7/6/2021).

Satgas Pengendalian COVID-19 melaporkan, jumlah warga yang sudah divaksinasi pada hari ini, Minggu (6 Juni 2021), sebanyak 62.139. Sehingga, total 17.643.603 warga telah menerima vaksin pertama. 

Sedangkan, 5.288 warga telah menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19. Dengan demikian, total telah ada 11.126.757 warga yang menerima vaksin kedua.

Namun, jumlah itu masih jauh dari target pemerintah yang ingin melakukan vaksinasi terhadap 40.349.049 orang. 

Sementara Indonesia masih berjuang memenuhi target vaksinasi, Tiongkok malah sudah mengizinkan penggunaan darurat vaksin COVID-19 Sinovac Biontech pada anak berusia tiga hingga 17 tahun. Hal itu disampaikan langsung oleh Chairman Sinovac Biontech, Yin Weidong melalui televisi milik pemerintah Tiongkok pada Jumat (4/6/2021).

"Kapan waktu vaksin Sinovac akan ditawarkan kepada kelompok yang lebih muda, tergantung pada otoritas kesehatan yang merumuskan strategi inokulasi Tiongkok," ujar Yin kepada TV pemerintah dalam wawancara langsung dikutip dari Channel News Asia pada Sabtu (5/6/2021).

Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengklaim 142.886 orang di sana telah divaksin COVID-19.

Dari 142.886 orang tersebut, 23.858 orang di antaranya adalah tenaga kesehatan, 82.279 petugas pelayanan publik, 34.574 masyarakat lanjut usia dan 2.175 orang masyarakat umum.

Saat ini virus corona masih mewabah di Babel dan Indonesia. Karena itu masyarakat diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan.

Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 melaporkan sebanyak 70.654 orang Indonesia telah mendapatkan vaksinasi lengkap COVID-19 hari ini.

Dengan penambahan itu maka total penduduk Indonesia yang menerima dua dosis vaksin COVID-19 kini berjumlah 11.055.554 jiwa.

Sementara itu, jumlah penerima vaksin dosis pertama hari ini sebanyak 248.654 jiwa. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 17.291.504 jiwa.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mencanangkan vaksinasi bagi penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental. Hal ini ditandai dengan vaksinasi di Rumah Sakit Jiwa dr H Marzoeki Mahdi, Kota Bogor.

"Ini pertama kali kami memberikan vaksin khusus ke Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ODGJ umumnya komorbidnya banyak, karena mereka tidak bisa menceritakan dengan terbuka apa yang dirasakan. Oleh karena itu, saya rasa bagus bisa mulai memberikan prioritas kepada orang yang dengan gangguan jiwa" terang Budi dikutip laman kemkes.go.id, Kamis (3/6/2021).

Sementara itu, Direktur Kesehatan Jiwa Kemkes Siti Kalimah menjabarkan, sebanyak 562.242 penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia akan mulai divaksin hari ini.

"Kami mulai serentak se-Indonesia vaksinasi untuk disabilitas baik fisik maupun mental," kata Siti.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim dua jenis vaksin COVID-19 yang diimpor pemerintah dari Tiongkok resmi terdaftar di World Health Organization (WHO).

"Saya tentu senang, hari ini ketika ada dua vaksin yang selama ini kita bekerja keras, sudah masuk list WHO, yaitu Sinovac dan Sinopharm yang memang mayoritas kita pergunakan," kata Erick kepada wartawan, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Erick menambahkan, hal itu membuktikan bahwa vaksin yang diimpor pemerintah memiliki kualitas tinggi dalam menjamin keamanan dan keselamatan rakyat Indonesia.

Erick berharap dengan terdaftarnya dua vaksin tersebut di WHO dapat memudahkan masyarakat Indonesia untuk bisa melakukan perjalan, baik di dalam maupun luar negeri.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk warga usia 50 tahun ke atas. Vaksinasi ini mulai dilaksanakan sejak 29 Mei 2021.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan masyarakat yang berusia 50 tahun ke atas, termasuk mereka yang sudah berulang tahun yang ke-50.

"Usia 50-60 tahun adalah kelompok usia paling rentan kedua setelah kelompok usia 60 tahun ke atas, yang dapat mengalami kondisi berat, bahkan fatal jika tertular COVID-19," tulis akun Instagram @dinkesdki seperti dikutip, Senin, 31 Mei 2021.

Dinkes DKI Jakarta juga membuka kesempatan bagi warga yang datang bersama dua pra-lansia berusia 50-59 tahun.

Mereka nantinya akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 bersama lansia yang dibawa. Kebijakan ini sama seperti saat pengadaan vaksinasi bagi lansia.

Kementerian Kesehatan memperluas sasaran prioritas vaksinasi COVID-19 pada kelompok pra lansia dari usia 50 tahun ke atas.

Dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Kelompok Pra Lansia tertulis kelompok pra-lansia umur 50 tahun ke atas sudah bisa mendapatkan vaksin COVID-19 karena merupakan kelompok rentan.

Dalam edaran itu ada upaya mendorong vaksinasi lansia dan anak muda dengan program 2:1, yaitu untuk satu orang usia 18 sampai 49 tahun dapat menerima vaksinasi bila membawa dua orang usia 50 tahun ke atas.

"Hal ini dapat diimplementasikan sesuai kebijakan daerah masing-masing," tulis surat edaran tersebut.

Perluasan vaksinasi tersebut dilakukan seiiring laporan BPOM tentang keamanan vaksin AstraZeneca batch CTMAV 547 yang sempat dihentikan.

Kesimpulan hasil uji mutu tersebut tidak ada keterkaitan antara mutu Vaksin COVID-19 Astrazeneca nomor batch CTMAV547 dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dilaporkan.

Diketahui, jumlah lansia yang sudah divaksin masih sedikit, baru 3.293.415 lansia yang mendapat dosis pertama, dan 2.716.967 lansia yang sudah menuntaskan vaksin, padahal jumlah sasarannya 21.553.118 orang. 

Pemerintah menargetkan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 satu juta dosis per hari melalui penyediaan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang memenuhi persyaratan mutu, efikasi dan keamanan.

Sebanyak 10.584.489 orang telah menerima dua dosis suntikan vaksinasi COVID-19. Angka tersebut sudah termasuk 29.693 orang yang menjalani vaksinasi kedua pada Minggu sore ini.

Selain itu terjadi juga penambahan 100.871 orang yang menerima suntikan pertama vaksin COVID-19, menjadikan total 16.304.700 orang telah menerima dosis pertama. Vaksinasi COVID-19 sendiri harus dilakukan dengan dua kali suntikan.

Pemerintah menargetkan akan melakukan vaksinasi terhadap 40.349.049 orang dalam tahap I dan II yang menyasar tenaga kesehatan, petugas layanan publik dan orang lanjut usia.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, studi klinis fase ketiga Uni Emirat Arab dengan lebih dari 42 ribu dan sejumlah negara, menunjukkan efikasi vaksin Sinopharm sebesar 78,02 persen.

"Hasil pengukuran imunogenesitas penggunaan vaksin menunjukkan pembentukan antibodi tergolong tinggi pada orang lansia dan dewasa," ujarnya dikutip dari laman covid.go.id, Sabtu (29/5/2021).

Wiku menjelaskan, vaksin COVID-19 produksi Sinopharm telah mendapat persetujuan Emergency Use of Authorization (EUA) di lebih dari 27 negara, termasuk Indonesia yang sudah mengeluarkannya sejak April 2021.

"Vaksin ini juga telah mendapatkan Emergency Use of Listing (EUL) dari WHO pada 7 Mei 2021," terang Wiku.

Meski demikian, Wiku mengingatkan, vaksinasi saja belum cukup memberi perlindungan prima dalam mencegah penularan karena seluruh jenis pengendalian COVID-19 saling melengkapi, tidak bisa berdiri sendiri, dan dijalankan dalam waktu bersamaan. 

"Indonesia saat ini masih fokus pada kelompok rentan terpapar COVID-19," terang Wiku.

Setelah penggunaannya sempat dihentikan, Vaksin AstraZeneca nomor batch CTMAV 547 kini sudah bisa digunakan lagi. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Kementerian Kesehatan menyambut baik atas hasil pengujian vaksin AstraZeneca nomor batch CTMAV 547 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Pengujian ini merupakan wujud kehati-hatian pemerintah dalam menyediakan vaksin COVID-19. Dengan hasil ini maka penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca bets CTMAV 547 dalam program vaksinasi nasional COVID-19 bisa kembali dilanjutkan,” kata Nadia dikutip dari laman Kemkes.go.id, Jumat (28/5/2021).

Menurut Nadia, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kualitas produk vaksin dan efek samping yang dilaporkan.

"Dari hasil uji sterilitas dan uji toksisitas abnormal yang dilakukan di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) BPOM memutuskan, vaksin AstraZeneca nomor bets CTMAV 547 telah memenuhi syarat mutu sehingga aman untuk digunakan dalam program vaksinasi nasional COVID-19," imbuhnya.

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hingga hari ini jumlah orang yang sudah menjalani vaksinasi tahap I bertambah 297.364. Dengan begitu, total vaksinasi tahap I berjumlah 16.000.947 orang. Sedangkan vaksinasi tahap II pada hari ini bertambah 126.403 orang, dengan jumlah total keseluruhan vaksinasi tahap II sebanyak 10.486.399 orang.

Satgas Penanganan COVID-19 menargetkan, vaksinasi bisa terlaksana hingga sebanyak 40.349.049 orang.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan hasil investigasi dan pengujian mutu vaksin, berupa uji sterilitas dan uji toksisitas abnormal, terhadap Vaksin COVID-19 AstraZeneca nomor bets CTMAV547.

BPOM menerangkan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) BPOM telah menerbitkan Laporan Pengujian vaksin COVID-19 AstraZeneca bets CTMAV547 pada 25 Mei 2021. Kesimpulan toksisitas abnormal dan sterilitas vaksin COVID-19 AstraZeneca bets CTMAV547 memenuhi syarat mutu dan aman digunakan.

"Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan antara mutu Vaksin COVID-19 AstraZeneca nomor bets CTMAV547 dengan KIPI yang dilaporkan. Untuk itu, Vaksin COVID-19 AstraZeneca nomor bets CTMAV547 dapat digunakan kembali," tulis BPOM dalam siaran tertulis, Kamis (27/5/2021).

BPOM menerangkan uji mutu dilakukan sebagai tindakan untuk mengetahui adanya keterkaitan antara mutu produk vaksin dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dilaporkan. Khususnya, untuk mengetahui konsistensi mutu vaksin pada saat pendistribusian dan penyimpanan terhadap hasil lot release yang telah dilakukan sebelum vaksin diedarkan.

Investigasi juga dilakukan Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI (Komnas PP KIPI), Komisi Daerah Pengkajian & Penanggulangan KIPI (Komda PP KIPI).

Sementara, data vaksinasi tahap I pada hari ini bertambah 167.585, dengan begitu, total vaksinasi tahap I berjumlah 15.703.583.

Sedangkan vaksinasi tahap II pada hari ini bertambah 135.163 dengan jumlah total keseluruhan vaksinasi tahap II sebanyak 10.359.996.

Satgas Penanganan COVID-19 menargetkan, vaksinasi ini bisa terlaksana dengan julah total sebanyak 40.349.049.

Kementerian Kesehatan, hingga Rabu (26/5/2021) melaporkan penerima vaksin COVID-19 di Indonesia telah bertambah. Sebanyak 15.535.998 orang di Indonesia telah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama hari ini. Jumlahnya bertambah hingga 205.692, dari data kemarin.

Penerima vaksin dosis kedua juga meningkat. Ada penambahan sebesar 99.353 orang yang menerima vaksin dosis kedua. Sehingga, jumlah orang yang menerima vaksin dosis kedua sudah mencapai 10.224.833.

Kemarin, sebanyak delapan juta dosis vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kedatangan vaksin Sinovac merupakan upaya dari pemerintah untuk menjaga stok.

Dengan hadirnya delapan juta dosis vaksin kemarin, maka Indonesia sudah menerima sejumlah 83,9 juta dosis.

"Ketersediaan vaksin yang cukup, mendukung upaya percepatan program vaksinasi di Indonesia," ujar Airlangga.

Berdasarkan data vaksinasi COVID-19 di Indonesia per hari ini, Senin (24/5/2021) warga Indonesia yang sudah melakukan vaksin dosis pertama sebanyak 14.919.589 orang atau 36,98 persen dan vaksin dosis kedua sebanyak 9.896.982 setara dengan 24,53 persen dari total sasaran vaksinasi.

Dikutip dari laman vaksin.kemkes.go.id, warga yang melakukan vaksinasi dosis kedua hari ini bertambah 14.279 orang dengan urutan tiga wilayah terbanyak yang mendapatkan vaksin dosis kedua yaitu Jakarta 1.658 orang, Jawa Barat 1.490 dan Jawa Timur 1.342.

Sedangkan untuk vaksin dosis pertama hari ini bertambah sebanyak 6.450 dengan wilayah terbanyak di Jawa Timur 2.394, Jakarta 2.306 dan Jawa Barat 1.986. 

Sebanyak 75.257 orang di Tanah Air menjalani vaksinasi COVID-19 dosis pertama dalam 24 jam terakhir. Sedangkan, untuk vaksinasi dosis kedua dijalani 46.165 orang satu hari terakhir. Pemerintah menargetkan 40.349.049 orang akan menerima vaksinasi COVID-19.

Satgas melaporkan hingga hari ini, Minggu (23/5/2021), Indonesia masih memiliki 92.847 kasus COVID-19 aktif. Seluruh kasus tersebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban menegaskan orang berusia di bawah 30 tahun tidak boleh menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca. Hal tersebut diungkapkan, Zubairi melalui akun media sosial Twitter pada Jumat, 21 Mei 2021.

"Ada pertanyaan lagi kepada saya tentang AstraZeneca. Apakah boleh untuk orang di bawah 30 tahun? Saya jawab, tidak boleh," cuitnya.

Dia menerangkan beberapa kejadian di Inggris mengaitkannya efek vaksinasi menggunakan AstraZeneca dengan pembekuan darah. "Ada 79 kasus dari 20 juta dosis vaksin, 19 di antaranya meninggal," tegasnya.

Zubairi juga menerangkan tidak ada pengobatan atau vaksin yang bebas dari risiko termasuk vaksin AstraZeneca. "AstraZeneca memberi lebih banyak manfaat daripada risiko. Namun, untuk di bawah usia 30, vaksin lain mungkin pilihan yang lebih baik," imbuhnya.

Sementara, setelah ramai soal pemakaian alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu, kepolisian di Sumatra Utara kini mengungkap kasus dugaan penjualan vaksin gratis dari pemerintah kepada masyarakat. Pelakunya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari penjualan vaksin.

Kasus ini terungkap pada Selasa, 18 Mei 2021. Polisi mendapati informasi terkait kegiatan vaksinasi tidak sesuai peruntukannya yang digelar di perumahan mewah Jati Residence, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan.

Polisi menahan empat orang tersangka. Mereka adalah dokter Rumah Tahanan Tanjung Gusta berinisial IW (45), agen properti SW (40), dokter di Dinas Kesehatan Sumut KS (47), dan ASN di Dinas Kesehatan Sumut SH. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari spet (jarum suntik), sejumlah vaksin, buku tabungan, hingga ponsel para tersangka. 

“Ini adalah tindak pidana korupsi, dengan cara menerima suap, yang dilakukan oleh PNS, pada  pelaksanaan distribusi dan pemberian vaksin kepada masyarakat dengan cara menerima imbalan berupa uang,” ujar Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak, Jumat, 21 Mei 2021 petang.

Hasil interogasi para tersangka menunjukkan, SW bertindak sebagai orang yang mengumpulkan warga dan membuat kegiatan vaksinasi. Para tersangka menjual vaksin seharga Rp250 ribu setiap orang.

SW kemudian berkoordinasi dengan IW. Kemudian IW yang mengambil vaksin dari Dinas Kesehatan Sumatra Utara yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma alias gratis.

Jumlah vaksinasi dosis pertama per hari ini, Jumat (21/5/2021) bertambah 237.098 orang. Dengan penambahan tersebut, total sudah 14.606.331 orang yang sudah divaksinasi untuk pertama kali di Indonesia.

Sedangkan, vaksinasi dosis kedua juga turut bertambah 175.144 orang sehingga total yang sudah divaksinasi untuk kedua kalinya adalah sebanyak 9.711.246 orang.

Jadi, jika ditotal maka sebanyak 24.317.577 orang telah divaksinasi dari target 40.349.049 orang yang bisa divaksinasi di seluruh Indonesia.

Indonesia akan kedatangan dua vaksin COVID-19 pada Juli 2021 mendatang. Sebanyak empat juta dosis vaksin Novavax dan lima juta dosis vaksin Pfizer, akan tiba di Indonesia pada Juli 2021.

Dua jenis vaksin itu akan dimanfaatkan untuk program gelombang ketiga dari pemerintah. Vaksinasi gelombang ketiga, akan menyasar kelompok lanjut usia, pelayan publik, dan masyarakat umum dari kalangan rentan.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan ada 140 juta orang yang masuk dalam sasaran di gelombang ketiga. Mereka akan dibagi ke dalam beberapa kelompok.

Di sisi lain, Juru Bicara COVID-19 PT Bio Farma, Bambang Heriyanto, menyatakan pihaknya telah melakukan pengadaan vaksin Sinopharm sebanyak 7,5 juta dosis.

Untuk saat ini, sudah tersedia 500 ribu dosis dengan menyasar 250 orang. Sementara pengadaan tujuh juta dosis sisanya diatur secara bertahap sejak Mei hingga September 2021.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) angkat suara terkait adanya laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) berat terkait penggunaan vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547.

BPOM menjelaskan penggunaan Vaksin COVID-19 AstraZeneca yang dilaporkan terkait keamanan saat ini, memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan sebab-akibat penggunaan Vaksin COVID-19 AstraZeneca dan KIPI.

"Untuk itu, saat ini Badan POM bersama KOMNAS PP KIPI dan KOMDA PP KIPI sedang melakukan investigasi lebih lanjut terkait keamanan dan mutu vaksin COVID-19 AstraZeneca. Untuk kehati-hatian, sesuai dengan kerangka regulatori, maka suatu produk yang sedang dalam proses investigasi penggunaannya perlu dihentikan sementara, yang dalam hal ini adalah Vaksin COVID-19 AstraZeneca dengan nomor bets CTMAV 547," jelas BPOM dalam siaran tertulis, Rabu (19/5/2021).

Untuk aspek keamanan, KOMNAS PP KIPI, KOMDA PP KIPI, dan organisasi profesi terkait sedang melakukan analisa kausalitas (hubungan sebab-akibat) penggunaan Vaksin COVID-19 AstraZeneca dan KIPI. Hubungan sebab akibat tersebut antara lain riwayat penyakit penerima vaksin termasuk riwayat alergi, gejala yang dialami, waktu mulai gejala dirasakan.

Sedangkan untuk aspek mutu, BPOM melakukan uji mutu berupa uji sterilitas dan toksisitas vaksin pada nomor bets yang terkait dengan dugaan menimbulkan KIPI, yaitu nomor bets CTMAV 547.

"Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui apabila ada keterkaitan mutu produk dengan KIPI yang dilaporkan, khususnya untuk mengetahui jaminan mutu saat pendistribusian dan penyimpanan serta untuk menjamin konsistensi jaminan mutu produk sesuai hasil lot release yang telah dilakukan sebelum vaksin diedarkan," papar BPOM.

BPOM menegaskan pihaknya telah melakukan kajian bersama dengan dengan tim pakar KOMNAS Penilai Obat, KOMNAS PP KIPI dan ITAGI dan memberikan informasi tentang keamanan Vaksin COVID-19 AstraZeneca pada 19 Maret 2021.

"Penjelasan keamanan tersebut masih berlaku," tegas BPOM.

Sebagaimana keputusan dari World Health Organization (WHO) Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) dan badan otoritas obat global seperti European Medicines Agency (EMA) pada 7 April 2021, manfaat Vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar daripada risikonya.

Sesuai kajian yang dirilis EMA pada 7 April 2021, kejadian pembekuan darah setelah pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca termasuk kategori very rare ataz sangat jarang kurang dari 1 per 10 ribu kasus karena dilaporkan terjadi 222 kasus pada pemberian 34 juta dosis vaksin (0,00065 persen).

Sementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meninjau proses vaksinasi di Kepulauan Riau, pada Rabu (19/5/2021). Usai peninjauan, Jokowi mengungkapkan proses vaksinasi di Kepulauan Riau terkendala distribusi vaksin.

"Memang problem-nya di sini adalah distribusi vaksin yang harus masuk. Karena ini adalah provinsi kepulauan, masuk ke pulau-pulau yang jaraknya memang tidak gampang dan sangat jauh. Misalnya, dari sini ke Natuna, dari sini ke Anambas, bukan jarak yang dekat," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (19/5/2021).

Kendati demikian, Jokowi menilai manajemen distribusi di Kepulauan Riau berjalan dengan baik. Ia pun meminta kepada daerah di Kepualaun Riau untuk berkomunikasi langsung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait distribusi vaksin.

"Saya tadi sampaikan ke Pak Gubernur, habis vaksin, segera telepon ke Menteri Kesehatan agar suplainya terus dan sekali lagi bisa menghentikan penularan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau," jelas Jokowi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan Roeslani mengatakan, sebanyak 20 ribu lebih perusahaan sudah mendaftar untuk program Vaksin Gotong Royong. Vaksin mandiri ini memang diprogramkan bagi perusahaan-perusahaan swasta.

"Dari begitu banyaknya perusahaan sekarang, ada kurang lebih 22.736 perusahaan yang terdaftar dan lebih dari 10 juta orang," kata Rosan dalam keterangannya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

Rosan berharap ke depannya semakin banyak perusahaan yang mendaftar program Vaksin Gotong Royong. Dia mengharapkan agar 22.700 perusahaan yang telah mendaftar bisa menggerakkan perusahaan swasta lainnya untuk ikut bergabung dalam program ini.

Sementara Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan Indonesia telah mendapatkan komitmen vaksin COVID-19 untuk program Vaksin Gotong Royong sebanyak 30 juta. Namun, hingga saat ini, vaksin yang sudah ada di tangan Pemerintah baru sebanyak 420 ribu dosis vaksin.

Jokowi mengatakan, sejak 13 Januari 2021 lalu, Indonesia memang sudah memulai proses vaksinasi. Namun, target penyuntikan 380 juta dosis vaksin masih belum tercapai hingga saat ini.

"Sampai saat ini kita telah menyuntikkan 23 juta dosis vaksin dari rencana yang ingin kita lakukan kurang lebih nanti 380 juta dosis vaksin. Ini memang masih jauh sekali," ucap Jokowi.

Presiden Jokowi menargetkan vaksinasi terhadap 70 juta orang akan tercapai. "Kita berharap nantinya di Bulan Agustus atau maksimal di Bulan September sudah mencapai jumlah kurang lebih 70 juta yang divaksin, sehingga kita harapkan di bulan-bulan itu kurvanya sudah berada di bawah," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

"Kita harapkan, terutama perusahaan, pabrik, industri semuanya bisa berproduksi dalam suasana yang normal kembali," tambah Jokowi.

Lebaran Idul Fitri telah selesai, namun COVID-19 masih berlangsung. Salah satu cara menekan angka COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi. Hingga saat ini Senin (17/5/2021) sebanyak 13,8 juta orang yang sudah vaksinasi dosis pertama, namun masih ada 26,5 juta orang lainnya yang harus divaksinasi dari total 40.349.049.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, jumlah warga yang sudah mendapat vaksin dosis pertama pada hari ini Senin (17/5/2021) total ada 13.803.055 orang, bertambah sebanyak 55.838 orang.

Suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 34,21 persen dari total 40.349.049 warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 tahap I dan II. 

Dari total vaksinasi dosis pertama yaitu 13.803.055 orang, sudah 9.066.982 orang yang menerima vaksinasi dosis kedua atau selesai menjalani vaksinasi. Adapun pertambahan vaksinasi dosis kedua ini sebanyak 89.960 orang.

Data vaksinasi COVID-19 menurut Kementerian Kesehatan per hari ini, Minggu (16/5/2021) sebanyak 34,07 persen vaksinasi dosis pertama atau 13.745.160 jiwa. Sedangkan, vaksinasi dosis kedua mencapai 22,25 persen atau sebanyak 8.975.937 jiwa. Atau bertambah 15.969 dosis pertama dan 16.415 dosis kedua hari ini.

Angka tersebut merupakan target pencapaian untuk 40.349.049 jiwa tenaga kesehatan, lansia, dan petugas publik. Rinciannya, tenaga kesehatan sebanyak 1.468.764 orang, lansia 21.553.118, dan petugas publik 17.327.167.

Sementara, ditinjau per wilayah, Provinsi Bali menempati urutan pertama pencapaian vaksinasi, baik dosis pertama maupun kedua. Urutan kedua Provinsi DKI Jakarta, ketiga Yogyakarta.

Sebanyak 13,7 juta orang sudah mendapat suntikan pertama vaksin COVID-19 pada Sabtu (15/5/2021), menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Warga yang sudah divaksinasi terdiri atas petugas bidang kesehatan, petugas sektor pelayanan publik, dan warga lanjut usia.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, jumlah warga yang sudah mendapat suntikan pertama hari ini bertambah 22.234 orang menjadi total 13.721.627 orang.

Suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 34,01 persen dari total 40.349.049 warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 tahap I dan II. 

Sebanyak 22.11% atau 8.921.978 orang di Indonesia sudah menjalankan vaksinasi kedua dari total target vaksinasi 40.349.049 orang. Sementara yang baru menjalani vaksin pertama 33.95% atau 13.700.389 orang.

Data tersebut merupakan laporan dari Kementerian Kesehatan per Jumat (14/5/2021) pukul 18.00 WIB, seperti dikutip melalui laman vaksin.kemkes.go.id.

Dari 40,3 juta orang tersebut terdiri dari tenaga kesehatan 1.468.764 orang, lansia 21.553.118, dan petugas publik 17.327.168 orang. Untuk tenaga kesehatan yang sudah menjalani vaksin tahap pertama 102,27 persen atau 1.502.037 orang, dan tahap kedua mencapai 93,15 persen atau 1.368.098 orang.

Kemudian, lansia vaksinasi tahap pertama mencapai 12,94 persen atau 2.788.445 dan tahap kedua 8,43 persen atau 1.817.911 orang. Sedangkan, petugas publik tahap pertama sudah mencapai 54,30 persen atau 9.409.090 dan tahap kedua 33,10 persen atau 5.735.275 orang.

Sebanyaj 8.919.557 penduduk Indonesia yang telah menerima dua dosis suntikan vaksin COVID-19. Angka itu sudah termasuk 11.292 orang yang hari ini mendapatkan dosis kedua vaksin COVID-19.

Pemerintah sebelumnya menargetkan pemberian vaksinasi terhadap 40.349.049 orang dalam sasaran vaksinasi tahap I dan II yang mencakup tenaga kesehatan, orang lanjut usia dan petugas pelayanan publik.

Sebanyak 13.678.323 jiwa penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dari target sasaran vaksinasi 40.349.049 orang. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-13,6 19 hingga Rabu (12/5/2021) pukul 12.00 WIB, jumlah penduduk yang telah divaksinasi mengalami kenaikan 63.010 orang.

Sementara yang telah mendapatkan vaksinasi tahap kedua 8.908.265 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 37.841 orang.

Sementara dilansir ANTARA, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, berdasarkan hasil survei pada Januari hingga Maret 2021, sebanyak 80,8 persen responden bersedia menerima vaksin COVID-19.

"Survei yang dilakukan pada 10 Januari hingga 31 Maret 2021 ini menunjukkan kabar yang menggembirakan. Sebanyak 80,8 persen bersedia menerima vaksin COVID-19," kata Oscar.

Survei tersebut, dilakukan University of Maryland dengan kemitraan bersama Facebook dalam rangka mengukur formulasi kebijakan yang tepat untuk vaksin COVID-19. Berdasarkan laporan tersebut, tingkat keraguan masyarakat untuk mendapatkan vaksin telah menurun dari 28,6 persen menjadi 19,2 persen selama Januari-Maret 2021.

Laporan itu menunjukkan program vaksinasi berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan animo peserta yang semakin tinggi untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan hingga kini belum ada keputusan untuk menunda penggunaan Vaksin AstraZeneca. Investigasi terkait kematian pemuda di Buaran, Jakarta Timur usai disuntik Vaksin AstraZeneca, hingga kini masih dilakukan.

"Pemerintah masih menunggu hasil Investigasi yang dilakukan oleh Komnas KIPI dan Komda. Sejauh ini belum ada keputusan untuk menunda penggunaan Vaksin AstraZeneca," kata Wiku dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/5/2021).

Data vaksinasi dosis pertama COVID-19 per Senin (10/5/2021) mencapai 33,4 persen atau 13.475.087, dari total sasaran vaksinasi tahap satu dan dua sebesar 40.349.049 orang.

Seperti dikutip dari laman vaksin.kemkes.go.id, dari jumlah vaksinasi dosis pertama, sebanyak 21,7 persen atau 8.755.256 orang sudah menjalani vaksinasi dosis kedua.

Vaksinasi COVID-19 tahap satu dan dua fokus pada lanjut usia, petugas publik dan tenaga kesehatan. Sampai saat ini, tercatat petugas publik menjadi penerima vaksinasi dosis pertama terbanyak, yaitu 9.221.028 orang. Dari dosis pertama, 5.604.197 di antaranya sudah melakukan vaksinasi dosis kedua.

Kemudian urutan kedua lanjut usia atau lansia, tercatat sudah 2.752.764 orang yang menerima vaksinasi dosis pertama, dan 1.784.650 di antaranya sudah melakukan vaksinasi dosis kedua.

Lalu, tenaga kesehatan penerima vaksinasi dosis pertama sebanyak 1.500.478 orang, dan dari jumlah penerima dosis pertama 1.365.715 di antaranya sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. 

Indonesia kedatangan vaksin lagi dari Astrazeneca dalam bentuk jadi sebesar 1.389.600 dosis yang tiba pagi ini, Sabtu (8/5/2021). Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan jika dihitung secara keseluruhan, Indonesia telah mengamankan 75.910.500 dosis vaksin. 

"Dengan rincian Sinovac 68.500.000 dosis, Astrazeneca dari Covax 6.410.500 dosis dan Sinopharm 1.000.000 dosis," ujar Retno pada siaran langsung kedatangan vaksin COVID-19 tahap 12 di channel YouTube Sekretriat Presiden. 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengungkapkan, sudah ada 28.000 warga Jakarta yang disuntik vaksin COVID-19 AstraZeneca. Menurutnya, sejauh ini tidak ada efek samping serius yang dilaporkan.

"Di DKI sudah ada 28.000 lebih warga kita yang sudah suntik memakai AstraZeneca, dan sejauh pantauan kita sampai dengan sekarang tidak ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius," ujar Widyastuti seperti dikutip dari kanal YouTube DKI Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Widyastuti memang tidak menyangkal ada sejumlah warga yang mengalami efek samping vaksin AstraZeneca, yakni agak meriang dan demam.

Namun, kata dia, hal ini sudah diantisipasi dengan memberikan obat antipiretik untuk menurunkan panas dan mengurangi pegal.

"Apabila dibutuhkan bisa untuk diminum," ujarnya,

Widyastuti juga menanggapi risiko efek samping pembekuan darah usai vaksinasi AstraZeneca. Dia mengatakan, ada screening yang dilakukan untuk calon penerima vaksin, yang disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seperti pada vaksin lainnya.

"Kami sesuai dengan regulasi dari Kemenkes bahwa skrining dilakukan seperti halnya vaksinasi biasa, jadi kita lakukan sama, apakah itu AstraZeneca, maupun Sinovac, jadi ada meja sceening dilakukan oleh dokter melontarkan sejumlah pertanyaan bagaimana tekanan darahnya, dan beberapa riwayat penyakit termasuk penyintas corona," ujarnya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta sudah mendapat alokasi vaksin COVID-19 AstraZeneca sebanyak 1,5 juta dosis. Kepala Dinkes DKI Jakarta Widyastuti menyebutkan, vaksin tersebut mulai digunakan untuk masyarakat Jakarta hari ini, Rabu (5/5/2021).

"Sehingga kita tetapkan di bulan Mei ini vaksin AstraZeneca kita pakai mulai per tanggal 5 Mei," kata Widyastuti dalam media briefing 'Persiapan Vaksin AstraZeneca di DKI Jakarta' yang disiarkan daring, Rabu (5/5/2021).

Penggunaan vaksin AstraZeneca termaktub dalam Surat Nomor 5134/-1.778.16 yang diteken Widyastuti pada Selasa (4/5/2021). Vaksin ini diperuntukkan bagi masyarakat berusia 18 tahun ke atas

Widyastuti menjelaskan ada urutan prioritas dalam pemberian vaksin AstraZeneca, yakni:

a. RW berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
b. Daerah yang terdapat atau berpotensi terjadinya kasus COVID-19 dengan variant of concern (VOC);
c. PPKM Mikro sesuai dengan skala prioritas/daerah zonasi yang paling berisiko yang terdapat pada kecamatan tersebut, berdasarkan hasil kajian dari PPKM Mikro setiap 2 minggu.

Widyastuti juga melaporkan perkembangan vaksinasi DKI Jakarta hingga Selasa (4/5/2021). Target sasaran vaksinasi di Jakarta mencapai 3.006.689 orang.

Pada tahap pertama, DKI sudah memberi vaksin kepada 112.301 tenaga kesehatan. Selanjutnya pada tahap kedua, vaksin diberikan pada 1.982.757 petugas publik dan 911.631 lansia.

Saat ini DKI Jakarta sudah mencapai target 66,5 persen vaksinasi dosis pertama dan 43,8 persen target dosis kedua.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Hasanuddin membenarkan bahwa vaksin Sinopharm haram namun boleh digunakan dalam kondisi darurat.

"Lengkapnya nanti ada konferensi pers, kira-kira seperti itu (Ketentuannya sama seperti vaksin AstraZeneca)," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Selasa (4/5/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Muhyidin Junaidi menegaskan, dalam kaidah fiqih jelas sesuatu yang haram bisa berubah hukumnya menjadi halal jika ditemukan alasan kedaruratannya, terutama untuk menyelamatkan nyawa manusia.

"Jika dinilai sangat urgent dan super darurat maka diperbolehkan," ujarnya dalam pesan yang diterima IDN Times.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 Sinopharm, produksi Institut Produk Biologi Beijing. Vaksin ini akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong.

Penny menambahkan, berdasarkan uji klinis di Uni Emirat Arab dan negara lain, efikasi vaksin 78 persen dan pengukuran imunogenitas setelah 14 hari penyuntikan dosis kedua.

"Persentase relawan untuk antibodinya saat uji klinis netralisasinya adalah 99,52 persen pada orang dewasa dan 100 persen pada lansia," katanya.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah secara resmi telah menerima total 982.400 dosis vaksin Sinopharm. Ia juga mengatakan nantinya vaksin ini akan digunakan untuk vaksin gotong royong atau vaksin mandiri.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo meninjau proses vaksinasi COVID-19 bagi pelaku usaha perdagangan di Thamrin City dan Grand Indonesia Mall, Jakarta Pusat, pada Senin (3/5/2021). Dengan adanya vaksinasi untuk pedagang ini, Jokowi berharap COVID-19 bisa segera hilang dari Indonesia.

"Kita harapkan itu bisa memperlambat, mengurangi dan menghilangkan penyebaran COVID-19," kata Jokowi dalam keterangan persnya usai tinjau vaksinasi, yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tak lupa untuk selalu menggunakan masker.

"Saya juga ingin terus mengajak kita semuanya untuk ke mana pun selalu utamanya, selalu memakai masker, memakai masker, memakai masker," tutur Jokowi.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin gotong royong atau vaksin mandiri akan dibagi berdasarkan zonasi prioritas. Selain itu, dia menuturkan, pekerja warga negara asing (WNA) yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bisa mengikuti program vaksin gotong royong.

"Kemudian juga arahan Presiden bahwa untuk pekerja yang memiliki KITAS atau KITAP juga bisa menggunakan mekanisme vaksin gotong royong," ujar Airlangga dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/5/2021).

Airlangga juga menyampaikan, vaksin gotong royong akan diberikan sesuai prioritas zonasi COVID-19. Selain itu, juga berdasarkan perusahaan yang telah daftar ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Berbasis kepada perusahaan yang telah mendaftar di Kadin, dan tentunya berbasis pada jenis industrinya, yang diutamakan padat karya," tutur dia.

Pelaksanaan vaksinasi dosis pertama COVID-19 hingga Sabtu (1/5/2021), telah mencapai 12.422.253 atau 30,79 persen. Jumlah ini masih jauh dari sasaran vaksinasi yang ditargetkan sebesar 40.349.049 orang. 

Dari jumlah vaksinasi dosis pertama, sebanyak 7.646.284 orang atau 18,95 persen telah menjalani vaksinasi dosis kedua. Informasi perkembangan vaksinasi COVID-19 dapat dilihat secara lengkap di situs vaksin.kemkes.go.id.

Vaksinasi COVID-19 tahap satu dan dua berfokus pada tenaga kesehatan, lanjut usia, dan petugas publik. Tercatat sudah 1.492.208 tenaga kesehatan di Indonesia mendapat vaksinasi dosis pertama, dan 1.353.880 di antaranya sudah mendapat dosis kedua.

Untuk lanjut usia, situs itu mencatat ada 2.545.562 orang telah mendapat vaksin dosis pertama. Sedangkan 1.511.246 di antaranya telah mendapat dosis kedua.

Bagi petugas publik, tercatat 8.383.743 orang sudah mendapat dosis pertama. Lalu 4.781.158 orang di antaranya telah mendapat dosis kedua. 

Berikut ini lima provinsi yang paling cepat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap satu dan dua di Indonesia.

1. Bali (104,12 persen)
2. Maluku (101,17 persen)
3. DKI Jakarta (64,39 persen)
4. Papua Barat (62,48 persen)
5. D.I Yogyakarta (54,16 persen)

Sebanyak 6 juta dosis Vaksin COVID-19 CoronaVac dari Sinovac Biotech Ltd yang sebagian besar dalam bentuk bulk atau bahan baku dan 484.400 vaksin Sinopharm dalam bentuk jadi tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jawa Barat, hari ini (30/4/2021).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, mengatakan kedatangan vaksin tahap 10 ini membuat Indonesia secara total mendapatkan 65,5 juta vaksin COVID-19 dalam bentuk baku, dan 8.448 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi.

"Vaksin ini didapatkan dari Sinovac, Sinopharm, dan dalam bentuk kerja sama bilateral dan GAVI, Astra Zeneca" ujar Johnny Plate dipantau dalam YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (30/4/2021).

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan vaksinasi yang tercapai hingga 27 April 2021 baru 19 juta orang. Dengan angka tersebut, Jokowi berharap target vaksinasi sebanyak 70 juta orang bisa tercapai pada Juli mendatang.

"Karena sampai 27 April, yang kita suntikkan baru kurang lebih 19 juta dosis. Dan harus kita kejar terus agar target kita di bulan Juli nanti bisa mencapai kurang lebih 70 juta orang," kata Jokowi seperti dalam unggahan video di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan, Indonesia menjadi negara dengan jumlah vaksinasi COVID-19 terbesar ketiga di Asia setelah Tiongkok dan India. Kendati begitu, Jokowi tetap meminta dukungan masyarakat agar program vaksinasi pemerintah bisa tercapai.

"Meski demikian, untuk mencapai tujuannya, program vaksinasi massal yang diberikan secara gratis oleh pemerintah masih memerlukan dukungan semua pihak," tulis Jokowi dalam akun Instagram-nya, @jokowi, Selasa (27/4/2021).

Belajar dari munculnya gelombang baru COVID-19 di sejumlah negara, Jokowi tidak ingin hal itu terjadi di Indonesia. Menurut dia, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama agar lonjakan kasus tinggi tidak terjadi.

"Kita harus bekerja keras agar kejadian serupa tidak terjadi di Indonesia. Pemerintah mengupayakan ketersediaan vaksin, dan kita semua tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan," ucapnya.

Di tengah gelombang dan varian baru COVID-19 di sejumlah negara, lanjut Jokowi, pemerintah Indonesia terus-menerus mengupayakan diplomasi terbaik untuk menjamin ketersediaan stok vaksin. Vaksin tersebut diupayakan pemerintah untuk memenuhi target vaksinasi.

"Semalam, sebanyak 3,852 juta dosis vaksin siap pakai AstraZeneca dari Covax Facility kembali tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Vaksin-vaksin ini seluruhnya untuk mendukung program vaksinasi massal di seluruh pelosok Tanah Air," jelas Jokowi.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia akan mendapatkan tambahan vaksin COVID-19, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Tambahan vaksin ini merupakan hasil conference call Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan pemerintah Tiongkok.

"Alhamdulillah Bapak Presiden sudah melakukan conference call tingkat tinggi dengan pemerintah China dan hasilnya bagus. Di bulan ini kita mendapatkan tambahan vaksin dari Sinovac," ujar Budi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/4/2021).

Budi menjelaskan, hasil diskusi Jokowi dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, yaitu adanya tambahan Vaksin Sinovac. Ia mengatakan tambahan vaksinnya mencapai 15 juta vaksin.

"Ada tambahan Vaksin Sinovac akan masuk antara 10 juta sampai 15 juta untuk bulan April dan Mei. Sehingga pesan saya ke seluruh jajaran kepala daerah, yuk kita suntikan lagi," kata Budi.

Selain itu Indonesia juga mendapatkan tambahan Vaksin AstraZeneca. Tambahan vaksin tersebut hasil negosiasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan The Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI).

"Jadi rencananya akan datang nanti malam 3,8 juta vaksin dari AstraZeneca dalam skema GAVI dan nanti bulan depan datang lagi 2x3,8 juta," tutur Budi.

Pada hari yang sama, Indonesia kedatangan 3,85 juta dosis vaksin dari COVAX, Senin (26/4/2021) malam. Pengiriman batch pertama vaksin multilateral dari COVAX Facility telah diterima Indonesia pada 3 Maret 2021 sebesar 1,1 juta.

Dengan kedatangan batch kedua ini, Indonesia telah menerima vaksin Astra Zeneca dari COVAX Facility sebesar 4.965.600 juta dosis vaksin jadi. Bila digabungkan antara vaksin dari jalur multilateral dan vaksin dari jalur bilateral, sejauh ini vaksin yang telah tiba di Indonesia sejumlah 67.465.600 dosis.

“Alhamdulillah. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT pada malam hari ini Indonesia menerima batch ke-2 vaksin dari jalur multilateral, yaitu dari COVAX Facility secara gratis," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan tertulis.

Menlu Retno menjelaskan, sejak awal pandemik sampai sekarang pemerintah Indonesia terus mengupayakan ketersediaan vaksin, bagi kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Untuk itulah, Indonesia aktif dalam pembahasan isu vaksin dunia dan duduk sebagai salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group.

"Kita melihat kebutuhan dunia akan vaksin semakin meningkat. Di saat yang sama dengan prihatin kita juga menyaksikan terjadinya gelombang baru di banyak negara dunia serta ditemukannya varian-varian baru di beberapa negara,” ujar Retno.

Satgas COVID-19 memperbarui data dari vaksinasi di Indonesia hingga Minggu (25/4/2021). Dari data yang diterima, sebanyak 34.338 orang telah menerima vaksin dosis pertama. Sementara, 37.710 orang menerima vaksin kedua per hari ini.

Artinya, jika ditotal per hari ini ada 72.048 orang yang divaksin. Dengan demikian, sudah ada 11.733.923 orang yang menerima vaksin dosis pertama. Lalu, sebanyak 6.822.304 menerima vaksin dosis kedua.

Para penerima vaksin hari ini masih dari kalangan prioritas, lansia, tenaga kesehatan, petugas publik, dan lainnya.

Pemerintah terus mengejar target vaksinasi Indonesia sebanyak 181.554.465 orang. Lalu, sasaran prioritas sebanyak 40.349.049 dan target ini diharapkan bisa tercapai pada Juni 2021 nanti sebagai langkah awal untuk membentuk herd immunity.

Sebanyak 111.706 orang di Indonesia menerima vaksinasi COVID-19 hari ini, sehingga total penerima vaksin menjadi 11.699.585 orang.

Dari 11.699.585 orang yang telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19, 6.784.594 di antaranya sudah menjalani proses penyuntikan dosis kedua atau bertambah 107.446 orang dari data Jumat (23/4).

Pemerintah RI menargetkan akan memberikan vaksin COVID-19 terhadap 40.349.049 orang penduduk Indonesia hingga Juni 2021. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kekebalan kelompok atau herd immunity dari penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Sebanyak 155.168 orang mendapat vaksinasi COVID-19 pada Jumat 23 April 2021. Sehingga total orang yang telah divaksin kini mencapai 11.587.879.

Dari 11.587.879 orang yang telah divaksin tersebut, sebanyak 6.677.148 di antaranya sudah diberikan vaksin COVID-19 dosis kedua. Saat ini pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi COVID-19 sebanyak 40.349.049 orang.

Jumlah penduduk yang sudah divaksinasi COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Dikutip dari laman vaksin.kemkes.go.id, jumlah warga yang sudah menjalani vaksinasi hingga Kamis (22/4/2021) pukul 18.00 WIB, total 17.994.025 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 11.478.270 atau 28,45 persen sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sedangkan 6.515.755 atau 16,15 sudah mendapatkan dosis kedua.

Kendati demikian, jumlah ini masih jauh dari sasaran, di mana pemerintah telah menargetkan sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2 sebanyak 40.349.049 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan, lanjut usia, dan petugas publik.

Hingga hari ini, jumlah tenaga kesehatan yang sudah menjalani vaksinasi tahap pertama sebanyak 1.481.915 atau 100,90 persen. Sementara yang sudah mendapat dosis kedua sebanyak 1.340.601 atau 91,27 persen, dari jumlah sasaran 1.468.764 orang

Adapun dari kelompok lanjut usia, dari jumlah sasaran 21.553.118 orang, yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 2.334.569 atau 10,83 persen. Sementara 1.176.937 atau 5,46 persen sudah mendapat dosis kedua.

Untuk petugas publik yang jumlah sasaran 17.327.167 orang, tercatat 7.661.047 atau 44,21 persen sudah mendapat dosis pertama, dan 3.998.217 atau 23,07 persen sudah mendapat dosis kedua.

Melalui situs vaksin.kemkes.go.id per Selasa (20/4/2021) pukul 20.10 WIB, tercatat bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan target vaksinasi lansia terbanyak. Target vaksinasi lansia di wilayah itu mencapai 4.403.983.

Namun sayang, ternyata pelaksanaan vaksinasi lansia jelang Lebaran di provinsi yang dipimpin Gubernur Ridwan Kamil itu baru mencapai 6,10 persen untuk dosis pertama dan 2,52 persen untuk dosis kedua.

Melalui data yang tertera pada situs tersebut, terlihat bahwa Jawa Barat lebih memfokuskan vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan petugas publik. Jawa Barat memiliki target vaksinasi tenaga kesehatan sebanyak 181.701 dan petugas publik 2.195.338.

Pencapaian vaksinasi tenaga kesehatan di Jawa Barat sudah 101,93 persen untuk dosis pertama dan 91,61 persen untuk dosis kedua. Sedangkan vaksinasi petugas publik sudah 51,12 persen untuk dosis pertama dan 29,81 persen untuk dosis kedua.

Bali menjadi provinsi tercepat dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dan kedua. Hal itu sesuai dengan data Kementerian Kesehatan per 18 April 2021. Sasaran vaksinasi di wilayah pariwisata secara total mencapai 715.915 orang.

Pelaksanaan vaksinasi dosis pertama di Bali telah dilakukan kepada 627.065 atau 87,59 persen dari sasaran vaksinasi. Sedangkan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 24,69 persen atau kepada 176.743 orang.

Melalui laman vaksin.kemkes.go.id, masyarakat bisa mengetahui perkembangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Bahkan, pada laman itu juga terdapat peringkat provinsi berdasarkan kecepatan dan kelambatan pada pelaksanaan vaksinasi.

Berikut ini sepuluh provinsi yang paling cepat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap satu dan dua di Indonesia.

1. Bali (85,12 persen)
2. DKI Jakarta (54,75 persen)
3. D.I Yogyakarta (44,42 persen)
4. Kepulauan Riau (38,50 persen)
5. Jawa Timur (37,53 persen)
6. Sulawesi Utara (33,43 persen)
7. Kalimantan Timur (30,87 persen)
8. Bangka Belitung (30,27 persen)
9. Kalimantan Timur (27,59 persen)
10. Gorontalo (25,37 persen)

DKI Jakarta menjadi provinsi paling cepat kedua dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jakarta memiliki sasaran vaksinasi tahap satu dan dua sebanyak 3.006.689 orang.

Melalui laman tersebut, terlihat sudah 1.668.510 orang atau 55,49 persen yang menjalani vaksinasi dosis pertama. Sedangkan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 29,73 persen atau 894.028 orang.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pasokan vaksin COVID-19 ke Indonesia berasal dari empat negara. Sehingga, apabila ada kendala di satu negara, maka masih ada negara-negara produsen vaksin lainnya yang mengirim pasokan ke Indonesia. Salah satunya adalah Tiongkok.

"Alhamdulillah Indonesia itu sumber vaksinnya ada empat. Ada yang dari China, dari London, dari Amerika, ada yang dari Jerman. Sehingga kalau ada satu yang terganggu, yang lainnya InsyaAllah masih lancar," ujar Budi saat meninjau vaksinasi seniman dan budayawan di Galeri Nasional Indonesia, yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/4/2021).

Menurut Budi, meski beberapa negara membatasi pengiriman vaksin ke luar negeri, namun Indonesia tetap mendapatkan vaksin dari Tiongkok. Bahkan, kata dia, pengirimannya terbilang rutin.

"Salah satu yang lancar ini dari China, jadi rutin mereka memang setiap dua minggu itu ada pengiriman. Pengirimannya datang kemarin itu 6 juta bahan baku. Itu akan jadi sekitar 80 persennya atau 4,8 juta satu bulan kemudian di bulan Mei," kata Budi.

Vaksin COVID-19 tahap kedelapan tiba hari ini, Minggu (18/4/2021) di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 12.05 WIB. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan ada 6 juta bulk atau bahan baku Vaksin Sinovac dari Tiongkok hari ini.

"Yang merupakan bagian dari pengiriman 140 juta bulk vaksin yang akan kita terima tahun ini," kata Budi di siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu.

Budi menjelaskan total vaksin Sinovac yang diterima Indonesia saat ini sudah mencapai 59,5 juta bulk, atau jika dikonversi menjadi dosis mencapai 46 hingga 47 juta dosis.

"Sampai sekarang sudah ada 22 juta dosis dari 46 juta yang masuk yang sudah kita terima dari BioFarma, dan sudah kita distribusikan dari seluruh daerah," kata dia.

Budi berharap dalam waktu satu bulan ke depan, Indonesia bisa menerima sekitar 20 juta dosis vaksin lagi dari produksi Biofarma setelah kedatangan bulk vaksin Sinovac ini.

"Dengan demikian kita harapkan program vaksinasi untuk seluruh daerah, seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota madya bisa terus berjalan untuk April dan Mei dengan lancar dan juga dengan baik," kata dia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Lakalena, menyebut penelitian vaksin Nusantara dipicu oleh keinginan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Yakni, keinginan agar Indonesia memiliki vaksin COVID-19 yang bisa menjangkau semua usia.

Menurut Melki, mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun mencoba menerjemahkannya. Upaya itu dilakukan dengan menggandeng para peniliti.

"Vaksin ini muncul sebagai bagian dari Pak Menkes dan para peneliti ingin menerjemah keinginan Pak Jokowi agar coba deh dicari, apakah kira-kira mungkin kita mendapatkan vaksin yang tidak hanya menjangkau kategori usia tertentu atau kategori rakyat tertentu saja yang bisa divaksin," ujar Melki dalam acara Polemik MNC Trijaya, Sabtu (17/4/2021).

Lepas dari polemik pembuatan Vaksin Nusantara, Indonesia kembali menyerukan solidaritas global untuk akses vaksin COVID-19 yang lebih merata. Seruan ini digemakan Indonesia dalam Pertemuan Khusus para Menteri Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertema Vaccine for All, Jumat (16/4/2021).

Dalam pertemuan itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ia menegaskan, solidaritas global juga harus diperkuat untuk mendukung kesetaraan akses terhadap vaksin melalui peningkatan produksi, intensifikasi kerja sama transfer teknologi, termasuk melalui perjanjian lisensi yang terbuka dan transparan, penghapusan pembatasan ekspor, serta akhiri politisasi vaksin.

"Virus ini adalah ujian bagi solidaritas kita. Banyak resolusi dan deklarasi yang telah dikeluarkan. Inilah saatnya bagi kita untuk mewujudkan kata-kata kita ke dalam aksi nyata," ujar Retno dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/4/2021), dilansir ANTARA.

Untuk mendukung skema vaksin global, Indonesia bersama dengan beberapa negara lain di dunia membentuk Aliansi Vaksin GAVI. Bersama dengan WHO, GAVI mengeluarkan fasilitas COVAX, dengan tujuan untuk meningkatkan pasokan vaksin bagi semua negara di dunia.

Akan tetapi, skema berbagi vaksin secara global ini masih menemui tantangan, terutama dalam hal akses dan distribusi. Tercatat, hanya 0,2 persen dari vaksin ini yang didistribusikan ke negara-negara yang berpenghasilan rendah.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukita mengatakan, uji klinis Vaksin Merah Putih yang menggunakan virus COVID-19 yang sudah mati akan dilakukan pada kuartal II dan IV 2021. Pembuatan vaksin ini tengah dikerjakan oleh peneliti dari Universitas Airlangga bekerja sama dengan perusahaan farmasi.

"Jadi awal 2022 ini sudah bisa diproduksi secara massal," ujar Penny usai meninjau ke PT Bio Farma, Bandung, Jumat (16/4/2021).

Selain mengembangkan Vaksin Merah Putih yang menggunakan virus COVID-19 yang telah mati, pemerintah juga tengah mempersiapkan produksi Vaksin Merah Putih yang menggunakan protein rekombinan SARS-CoV dan MERS-CoV.

Untuk Vaksin Merah Putih yang menggunakan sistem produksi protein rekombinan SARS-CoV dan MERS-CoV, Penny mengatakan, uji klinisnya baru selesai pada semester I 2022. Untuk itu, produksi vaksin ini baru bisa berjalan pada semester II 2022.

"Jadi secara paralel ini akan disiapkan produksinya di mana Bio Farma akan bekerja sama dengan perusahaan farmasi lainnya," ujar Penny.

Di kesempatan yang sama, Penny mengumumkan bahwa BPOM tidak akan memberi izin untuk melanjutkan uji klinis fase kedua Vaksin Nusantara.

Penny menegaskan, semua pengujian vaksin termasuk Vaksin Nusantara harus sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara internasional maupun nasional. Untuk Vaksin Nusantara, pengujian prakiliniknya pun harus sesuai.

"Praklinik ini penting untuk perlindungan dari subyek manusia. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan ketika uji coba," ujar Penny dalam konferensi pers di Kantor Bio Farma, Jumat (16/4/2021).

Pembuatan Vaksin Nusantara digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Vaksin ini  terus menuai polemik. Salah satunya karena BPOM menemukan banyak kejanggalam pada uji klinis pertama vaksin tersebut. 

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan kepala daerah agar terus mendukung program vaksinasi COVID-19. Dia menargetkan, pada Juli mendatang, sebanyak 70 juta penduduk Indonesia sudah divaksinasi.

"Dengan cara ini kita harapkan pemulihan kesehatan bisa kita segera capai. Kita ingin nanti di Juli paling tidak 70 juta penduduk kita harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya akan kelihatan turunnya di Juli kalau vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang," tutur Jokowi dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah, yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 14 April 2021.

Sementara Ketua Satgas COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, menyebutkan kasus Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Indonesia sudah mulai membaik jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

Meski begitu, ia mengimbau kepada seluruh perantau agar tidak pulang kampung atau mudik untuk merayakan hari raya Idul Fitri 1442 hijriah nanti. Sebab meski vaksinasi yang masih berjalan tidak bisa dijadikan jaminan.

“Kasus kita secara nasional sudah baik sekarang. Sementara di megara lain mengalami peningkatan yang luar biasa. Angka kematian tinggi, kasus aktif hariannya juga sangat tinggi sekali. Banyak negara yang sudah vaksin, tapi vaksin tidak menjadi jaminan kasus COVID-19 ini berkurang," kata Doni saat melakukan kunjungan di Padang, Kamis (15/4/2021). 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya mengungkap laporan hasil uji klinis I Vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto. Laporan ini disampaikan oleh Kepala BPOM Penny K. Lukito pada Rabu (14/4/2021), bersamaan dengan langkah anggota DPR yang tetap ingin jadi relawan vaksin itu di RSPAD Gatot Subroto. 

Di dalam laporan setebal tujuh halaman yang dirilis BPOM, menunjukkan 20 dari 28 relawan uji klinis tahap I Vaksin Nusantara mengalami Kejadian Tidak Diinginkan (KTD). KTD itu berada di tingkat I dan II. 

"Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) yang terjadi adalah nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, penebalan, kemerahan, gatal, petechiae (muncul bercak berwarna ungu, cokelat atau merah di kulit), lemas, mual, batuk, demam, pilek dan gatal," ungkap Penny dalam laporan itu. 

Di dalam laporan itu, Penny juga menjelaskan adanya KTD lain yang lebih parah yang dialami oleh relawan. Tercatat ada enam relawan yang mengalami KTD tingkat 3. 

"Satu subyek mengalami hipernatremia (kadar natrium terlalu tinggi di dalam darah), dua subyek mengalami peningkatan blood urea nitrogen (kadar urea nitrogen dalam darah), dan tiga subyek mengalami peningkatan kolesterol," tutur dia. 

Penny mengatakan, idealnya di dalam protokol uji klinik, ketika ditemukan ada relawan yang mengalami KTD tingkat tiga, maka uji klinis seharusnya dihentikan. Namun, hal itu justru tak dilakukan oleh para peneliti di RSUP dr. Kariadi Semarang. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan agar memprioritaskan lansia dalam program vaksinasi COVID-19. Alasannya, lansia merupakan kelompok yang paling berisiko tertular COVID-19. Hal ini disampaikan Budi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi petugas kesehatan, petugas pelayanan publik dan masyarakat lanjut usia (lansia) di Kelurahan VIM dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Induk Jayapura, Papua.

"Prioritas lansia penting, orang tua (lansia) yang divaksinasi COVID-19 harusnya capaiannya dua kali pelayanan publik. Namun saat ini petugas publik hampir lima kali (dari) lansia, orang tuanya dulu. Kalau dia bawa orang tuanya suntik, kita suntik juga," ujar Budi dalam siaran tertulis yang diterima IDN Times.

Guna memperlancar vaksinasi lansia, di Ibu Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas antar-jemput bagi lansia yang akan melaksanakan vaksinasi COVID-19. Para lansia yang akan menjalani vaksinasi akan dijemput menggunakan bus maupun sepeda motor ke lokasi vaksinasi.

Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemukiman yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharti, mengatakan pihaknya juga kini tengah menyiapkan sentra vaksinasi dengan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dari pemerintah daerah. 

“Kami menyiapkan sentra vaksinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, di luar puskesmas dan rumah sakit. Sentra vaksinasi ini lebih diminati oleh lansia karena lebih dekat dengan rumah dan bisa bersama-sama dengan warga dari lingkungan masing-masing," kata Suharti dalam keterangannya, Senin (12/4/2021). 

Adapun titik-titik tempat layanan vaksinasi di Jakarta antara lain Istana Presiden, Balai Kota DKI Jakarta, kantor wali kota, kantor kecamatan, kantor kelurahan, DPR/DPRD, RPTRA, mal, pasar, hotel, wisma, taman, rumah sakit umum, rumah sakit swasta, vertikal, RS TNI/POLRI, RSUD, rumah sakit khusus, klinik, puskesmas kecamatan dan kelurahan, puskesmas keliling, sekolah (TK–SMA), Istora/GOR, gedung perkantoran swasta/BUMN, drive thru, dan lainnya.

Hingga kini, total jumlah lokasi vaksinasi di Jakarta sebanyak 525 titik dengan total kapasitas vaksinasi sebanyak 86.580 orang per hari. 

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi menegaskan, vaksinasi yang dilakukan selama bulan Ramadan tidak akan membatalkan ibadah puasa yang sedang dijalankan.

"Vaksin di bulan Ramadan intinya bahwa orang yang sedang berpuasa tidak membatalkan puasanya kalau divaksin," ujar Jaidi dalam konferensi pers daring penetapan Awal Ramadan 1442 H bersama Kementerian Agama hari ini, Senin (12/4/2021).

Menurut Jaidi, kondisi kesehatan orang yang menerima vaksin saat bulan Ramadan harus tetap diperhatikan. Hal ini untuk melihat apakah ada bahaya atau tidak yang mengancam kesehatan penerima vaksin tersebut.

"Tenaga medis itu harus memperhatikan ini walaupun fatwanya membolehkan, artinya tidak membatalkan, tetapi tergantung kondisi masing-masing," ujar Jaidi.

Sebelumnya Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, ibadah puasa tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengikuti anjuran pemerintah menjalankan vaksinasi. Karena vaksinasi untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19.

Ni'am lebih lanjut membahas mengenai pelaksanaan tes usap di saat sedang menjalankan ibadah puasa. Menurutnya, pelaksanaan tes usap atau swab, baik itu dari mulut ataupun hidung, tidak akan membatalkan ibadah puasa.

"Demikian juga untuk kepentingan deteksi COVID dengan tes swab pada saat puasa, apakah itu membatalkan atau tidak, MUI juga telah menetapkan fatwa bahwa tes swab baik melalui hidung atau melalui mulut itu tidak membatalkan puasa,” katanya.

“Karena itu sekalipun kita sedang puasa kalau ada langkah deteksi misalnya kita mau perjalanan dinas, swab test tetap bisa dilakukan. Ini bagian dari ikhtiar lahiriah,” tambah Ni'am.

Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) dalam survei Nasional dan Kajian Opini Publik menyatakan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dianggap tepat dan baik untuk penanganan pandemik.

“Secara umum program vaksinasi alhamdulillah berjalan baik, berulang kali Pak Mendagri juga meminta masyarakat untuk tak ragu dalam menerima vaksin, apalagi memang termasuk dalam kelompok prioritas penerima,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan dalam keterangan tertulis, Minggu (11/4/2021).

Dalam survei tersebut, masyarakat mengaku mengikuti vaksinasi berdasarkan pemberitaan media (39 persen), imbauan pemerintah (55 persen), mengikuti tokoh agama (26 persen). Dengan asumsi itu, responden bersedia untuk mendapatkan vaksin (71 persen).

Selain sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, kata Benni, vaksinasi juga diharapkan mampu memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Bahkan, Mendagri kerap menyampaikan, kekebalan kelompok akan terbentuk jika 2/3 populasi telah mendapatkan antibodi untuk perlawanan virus. Antibodi tersebut dapat terbentuk salah satunya jika masyarakat telah divaksin.

“Jika vaksinasi mendapat dukungan dari masyarakat, ini tanda lampu hijau program pemerintah yang direspons baik masyarakat, tinggal kerja sama pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan distribusinya,” kata Benni.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengungkapkan, hampir 10 juta orang di Indonesia sudha divaksinasi COVID-19. Tepatnya, 9.955.433 orang mendapat vaksinasi tahap pertama atau bertambah 171.155 orang dari hari sebelumnya.

Lalu, sebanyak 5.050.524 orang sudah mendapat vaksinasi tahap kedua. Jumlah itu bertambah 107.293.

Sekretaris KPCPEN Raden Pardede mengatakan, di awal-awal target vaksinasi hanya mencapai lebih dari 200 ribu, kini angka tersebut naik menjadi sekitar 400 ribu sasaran per hari. Angka tersebut menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam upaya membentuk kekebalan kelompok.

Menurut Raden, angka itu bakal terus bertambah dan pada Mei ditargetkan vaksinasi paling sedikit mencapai satu juta orang dan Juni bisa menyentuh lebih dari satu juta orang per hari. Dengan demikian target 181,5 juta dari penduduk Indonesia tervaksin COVID-19 akan tercapai.

"Jumlah 181,5 juta adalah 'magic number' untuk 'herd immunity'. Bahkan ditargetkan bukan hanya 15 bulan untuk 'herd immunity', tapi akhir tahun harus bisa dilakukan. Kalau bisa di atas satu juta vaksin per hari," kata dia.

Pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 40.349.049 orang dari berbagai latar belakang mendapat vaksinasi COVID-19. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara terdepan di dunia dalam hal proses vaksinasi terhadap rakyatnya.

"Sampai hari ini sudah mau vaksinasi 12 bahkan 13 juta (dosis) dan membuat Indonesia termasuk top ten countries, negara yang memberikan vaksinasi dalam dosis banyak," kata Sri Mulyani dalam "Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional - Temu Stakeholders" di Bali, Jumat (9/4/2021).

Hal tersebut semakin meyakinkan Sri Mulyani bahwa vaksinasi bakal menjadi pengubah keadaan atau game changer dalam upaya pemerintah melawan pandemik COVID-19.

Kendati begitu, bendahara negara tersebut mengakui bahwa proses vaksinasi yang berjalan sampai saat ini tak bebas dari kendala. Salah satunya adalah keterlambatan yang terjadi pada distribusi vaksin AstraZeneca.

"Vaksinasi yang tadinya ada empat brand, tetapi vaksin AstraZeneca mengalami keterlambatan itu adalah dinamika yang tidak bisa diprediksi secara persis," kata Sri Mulyani.

Bio Farma memastikan suplai vaksin untuk swasta atau vaksin gotong royong sebanyak 35 juta dosis. Adapun vaksin COVID-19 yang digunakan yakni Sinopharm dari Tiongkok, Sputnik V dari Rusia, dan CanSino dari Tiongkok.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, Vaksin Sinopharm dijadwalkan akan dikirim ke Indonesia pada minggu keempat April sebanyak 500.000 dosis.

"Kemudian juga dari April sampai Juli 2021 akan ada tambahan 7 juta dosis lagi, kemudian dari Q3 sampai Q4 akan ada 7,5 juta dosis, artinya kita akan dapat 15 juta dosis Sinopharm," ujarnya dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (8/4/2021).

Honesti menambahkan, untuk vaksin Sputnik V dari Rusia saat ini tengah dalam proses finalisasi dan registrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produsen vaksin sudah berkomitmen akan mengirim total 20 juta dosis vaksin ke Indonesia.

"Pengiriman pertama segera setelah EUA dari Badan POM keluar. Informasi dari Bu Penny (Kepala BPOM), di akhir minggu ke empat April, jadi awal Mei 2021 dimulai 5 juta dosis per bulan sampai Juli, sehingga total yang akan mendapat suplai dari Sputnik ini sebesar 20 juta dosis," imbuhnya.

Untuk Vaksin CanSino, Honesti mengatakan, vaksin ini sedikit berbeda dari vaksin lain karena hanya disuntikan satu dosis.

"Sudah ada komitmen mengirimkan 3 juta dosis vaksin antara bulan Juli hingga September 2021. Kemudian akan ada 2 juta dosis lagi di Q4 2021 sehingga totalnya dari CanSino ini, kita akan dapat sekitar 5 juta dosis. Jadi total suplai vaksin kurang lebih 35 juta dosis untuk vaksin gotong royong," katanya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, vaksin yang akan digunakan oleh pihak swasta berbeda dengan vaksin yang digunakan pemerintah agar tidak terjadi kebocoran dari vaksin gratis ke vaksin berbayar.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, saat ini pasokan vaksin COVID-19 berkurang jumlahnya dari yang semula akan tersedia pada Maret dan April masing-masing 15 juta dosis atau total 30 juta dosis, kini hanya bisa tersedia 20 juta dosis. Terbatasnya jumlah vaksin karena sejumlah negara produsen mengembargo, lantaran laju penularan kasus COVID-19 di negara tersebut tinggi.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengungkapkan, proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang sudah berjalan selama ini baru menjangkau kurang dari 5 persen dari total sasaran vaksinasi nasional sebanyak 181 juta orang.

Menurut Charles, terkendalanya pasokan vaksin COVID-19 tidak hanya ke Indonesia tapi  juga ke ratusan negara.

Akibat terbatasnya suplai vaksin COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan memperjelas prioritas vaksinasi yaitu diatur berdasarkan risiko terpapar. Data yang ada di Kementerian Kesehatan menunjukkan dari 1,5 juta yang terpapar, sebanyak 10 persen lansia di atas 60 tahun, sementara dari 100 persen yang wafat, 50 persen adalah lansia.

Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan stok di bulan April ini, vaksin akan diarahkan untuk disuntikkan kepada lansia.

“Jadi kelihatan sekali bahwa teman-teman kita di atas 60 tahun itu berisiko tinggi. Kalau kita lihat yang masuk rumah sakit yang wafat untuk non-lansia hanya sekitar 10 persen dari total yang masuk, tapi kalau lansia hampir tiga kali lipat,” tutur Budi dikutip dari laman Kemkes.go.id, Rabu (7/4/2021).

Varian mutasi virus corona Eek atau E484K mulai masuk ke Indonesia. Mutasi COVID-19 ini terdeteksi masuk pada Februari 2021. Lalu apakah mutasi virus dapat memengaruhi efikasi vaksin COVID-19?

Peneliti genomik molekuler dari Aligning Bioinformatic dan anggota konsorsium COVID-19 Genomics UK Riza Arief Putranto mengatakan, beberapa vaksin menunjukkan penurunan efikasi terhadap E484K secara laboratorium.

"Mutasi virus corona ini merupakan bentuk adaptasi evolutif virus penyebab COVID-19 untuk menyiasati antibodi, jadi memang dikhawatirkan dapat memengaruhi efikasi vaksin. Dampak dunia nyata kita belum tahu sebetulnya," ujarnya dikutip dalam laman Instagram miliknya, Selasa (6/4/2021).

Riza menjelaskan, mutasi E484K atau Eek terjadi di berbagai belahan dunia dan telah ditemukan di berbagai variasi, termasuk Variant of Concern (VOC).

"Mutasi S E484K adalah perubahan asam amino urutan ke-484 dari E menjadi K pada protein Spike dari SARS-CoV-2. Mutasinya terletak di Receptor Binding Domain (RBD), bagian penting protein Spike dan penelitian beberapa membuktikan secara laboratorium mutasi ini menyebabkan penurunan efikasi antibodi," kata dia.

Berdasarkan data GISAID per 5 April 2021 terdapat 18.762 virus membawa mutasi E484K dari total 986.156 genom SARS-CoV-2. Jika dipersentasekan, maka 1,9 persen dari total mutasi SARS-CoV-2 di dunia versi GISAID.

GISAID merupakan institusi yang dibuat pemerintah Jerman dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional untuk mempelajari data genetika virus. Mereka biasa melakukan studi ribuan genom virus atau mikroba penyebab wabah dunia, termasuk virus corona SARS-CoV-2.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, varian mutasi virus corona Eek atau E484K adalah single mutasi dan tidak perlu dikhawatirkan.

Namun, Nadia tetap mengimbau masyarakat agar tetap waspada, karena multipel mutasi yang bisa memengaruhi atau meningkatkan penularan.

"Tetap tetap waspada karena multipel mutasi yang bisa menyebabkan peningkatan penularan atau memengaruhi efikasi, seperti pada varian B1351 atau P1 yang mutasinya ada sampai 17 protein yang mutasi," ujarnya.

Ketua Pokja Bidang Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan mengatakan, ada efek samping dari kandidat vaksin COVID-19 yang masuk Indonesia. Tapi, efek samping yang muncul normal dan tidak berbahaya. Menurutnya, jauh lebih berbahaya jika seseorang tidak divaksinasi.

"Jadi divaksinasi jauh lebih baik daripada tidak divaksinasi," kata Erlina dalam diskusi virtual, Sabtu (23/1/2021).

Untuk efek samping dari vaksin Sinovac yang akan mulai didistribusikan Februari ini, efek samping umum seperti nyeri di lokasi suntikan, demam dan kelelahan. Namun hingga saat ini, untuk efek samping serius belum ditemukan.

"Pada tanggal 10 November penelitian vaksin Sinovac di Brasil sempat dihentikan, namun setelah diselidiki tidak terlibat vaksin, sehingga penelitian tetap berlanjut," katanya.

Untuk vaksin lain yakni Pfizer, Fosun Pharma, dan Biontech, Erlina mengatakan, efek samping serius terjadi pada empat orang yang mengalami cedera bahu, pembesaran KGB axila kanan, paroxysmal ventricular arrythmia, dan parasthesia kaki kanan.

Lalu untuk efek samping lokal ditemukan pada 8.183 pasien yang mengeluhkan nyeri pada daerah suntikan. "Efek samping sistemik juga ditemukan setelah vaksinasi ketiga vaksin tersebut seperti sakit kepala, pegal-pegal, dan meriang," ujarnya.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, sampai saat ini jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi COVID-19 mencapai lebih dari 132.000 orang atau 22 persen dari total 598.483 tenaga kesehatan.

"Hingga 22 Januari pukul 13.00, jumlah tenaga kesehatan di 13.525 fasilitas layanan kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota di 34 provinsi, sudah mencapai lebih dari 132.000 orang,” kata Nadia seperti disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/1/2021).

Nadia menerangkan, pada tahap awal vaksinasi COVID-19 pemerintah sudah menyebarkan undangan kepada 598.483 tenaga kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi, dari target sebanyak 1,4 juta. 

Sisanya, sebanyak 888.282 tenaga kesehatan sudah mulai diberikan undangan pada 21 Januari 2021. “Jika ada tenaga kesehatan yang belum terdaftar di tahap pertama, kemungkinan berada di kelompok kedua,” ucap Nadia.

Namun, ada 20.154 tenaga kesehatan yang tidak bisa divaksinasi atau vaksinasi ditunda karena sejumlah alasan. Di antaranya merupakan penyintas atau memiliki penyakit bawaan atau sedang hamil.

“Tenaga kesehatan yang ditunda vaksinasi karena penyakit bawaan paling banyak disebabkan hipertensi” tambah Nadia.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus mampu menjelaskan dengan tepat bagaimana mekanisme vaksin COVID-19 mandiri. Sehingga, masyarakat tidak blunder dengan opini-opini publik yang muncul. 

"Opsi pemerintah melalui Kemenkes untuk vaksin mandiri, harus dilihat dalam perspektif yang tepat. Jangan sampai menjadi blunder dalam opini publik," tuturnya melalui keterangan tertulis, Jumat (21/1/2021).

Kelompok inisiatif publik bernama Lapor COVID-19 mengkritik rencana pemerintah yang ingin menggandeng perusahaan swasta untuk mempercepat proses vaksinasi. Dikutip dari akun Instagram @laporcovid19, Jumat (22/1/2021), mereka menilai dibukanya jalur vaksin mandiri akan mengacaukan pengaturan prioritas penerima vaksin virus corona. 

"Sesuai dengan rekomendasi WHO, prioritas mereka yang menerima vaksin adalah kelompok rentan terpapar seperti tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia, dan masyarakat yang tinggal di lokasi dengan tingkat penularan yang tinggi," tulis Lapor COVID-19. 

Menurut mereka, distribusi vaksin virus corona harus dilakukan dengan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis dan epidemiologi. Lapor COVID-19 menegaskan distribusi vaksin bukan mempertimbangkan kemampuan finansial.

Lapor COVID-19 mengkhawatirkan jika perusahaan swasta dibolehkan untuk mendapatkan vaksin untuk kebutuhan lingkungannya, jatah vaksin gratis bagi publik akan berkurang.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, memberikan catatan bagi pemerintah yang ingin menggandeng perusahaan swasta dalam pendistribusian vaksin COVID-19. Ia meminta pemerintah harus jelas dalam mengklasifikasikan kelompok yang berhak menerima vaksin gratis dengan yang vaksin mandiri.

Daeng menyebut penentuan penerima harus jelas agar pemberian vaksin gratis tepat sasaran.

"Minimal ada tiga kelompok yang jadi sasaran penerima vaksin gratis. Pertama, bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu yang terdaftar dalam penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan. Datanya valid, yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan ada sekitar 96,8 juta," ungkap Daeng ketika menjawab pertanyaan IDN Times dalam diskusi virtual dengan tajuk "Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku dan Diseminasi Informasi", Jumat (22/1/2021). 

Kelompok kedua penerima vaksin virus corona gratis menurutnya adalah tenaga kesehatan. Sedangkan, kelompok ketiga penerima vaksin gratis yaitu pelayan publik.

"Selebihnya, di luar dari kelompok itu bisa masuk ke vaksin mandiri," tutur dia. 

Meski begitu, ia mengingatkan agar wacana vaksin mandiri jangan sampai mengganggu pemberian vaksin gratis. Saat ini, di tahap pertama, pemerintah mulai memberikan vaksin buatan Sinovac, CoronaVac, yang diimpor langsung dari Tiongkok. 

Daeng juga meminta pemerintah agar merek vaksin yang sudah ditetapkan sebagai vaksin gratis tidak dicampur dengan merek vaksin yang berbayar.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi vaksinasi mandiri. Namun, dia tidak mengungkapkan lebih lanjut kapan aturan soal vaksinasi mandiri dikeluarkan.

"Terkait dengan persiapan untuk akselerasi vaksin melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya," kata Airlangga dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Airlangga menjelaskan, nantinya regulasi itu akan mengatur pembelian vaksin oleh sektor-sektor swasta. Sehingga, para pemilik perusahaan bisa memberikan vaksin secara gratis kepada karyawannya. "Jadi beberapa hal yang terkait dengan teknis akan dipersiapkan, dan tentu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dengan vaksin yang gratis," ucap dia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa dirinya dalam beberapa kesempatan terakhir kerap mendapat pesan singkat melalui WhatsApp terkait vaksin mandiri. Pesan itu disampaikan oleh para konglomerat dan CEO kepada dirinya. Tujuannya, ingin membantu mempercepat program vaksinasi.

Menkes pun memberi catatan terkait keinginan para CEO dan konglomerat tersebut.

"Jadi nomor satu vaksin bukan tujuannya untuk melindungi diri kita pribadi. Ini program yang sangat sosialis, bukan program yang individualis. Jadi approach itu mesti kita masukkan. Ini disuntikkan untuk membangun herd immunity. Ini untuk melindungi keluarga kita, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat di dunia," kata Budi dalam Kompas CEO Forum yang disiarkan secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Menkes Budi melanjutkan, pemerintah secara tegas ingin mempercepat program vaksinasi. Namun, dia tidak ingin gara-gara vaksin mandiri terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tahapan dari vaksinasi mandiri.

"Jangan sampai negara kaya, golongan kaya dapat duluan dibandingkan orang yang tidak mampu. Karena sekali lagi ini sifatnya sosialis, bukan yang sifatnya individualis," tegas dia.

Mantan Wakil Menteri BUMN itu pun tidak menutup pintu bagi pengusaha, CEO maupun konglomerat yang ingin membantu program vaksinasi pemerintah. Dengan catatan, aspek-aspek maupun mekanisme yang telah disampaikannya dijalankan dengan baik.

"Jadi kalau teman-teman ada yang ingin membantu boleh. Tapi dipahami ketiga hal itu tadi. Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dahulu dan mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan rakyat indonesia. Karena tidak ada gunanya kalau kita disuntik tapi yang lain tidak," ucap dia.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan sinyal kepada para pengusaha soal vaksinasi mandiri. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kompas 100 CEO Forum Tahun 2021, pada Kamis (21/1/2021).

Dalam pidatonya itu, Jokowi mengatakan bahwa vaksinasi di Indonesia harus segera dilakukan dengan cepat. Ia menuturkan, pemerintah juga tengah menggodok rencana soal vaksinasi mandiri.

Jokowi menyampaikan, program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah harus segera dilakukan. Ia lalu mengatakan pemerintah juga sedang menggodok rencana vaksinasi mandiri.

"Ada yang bertanya bagaimana mempercepat lagi, tanya perusahaan menyampaikan, pak bisa gak vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan, karena apa kita perlu mempercepat perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung perusahaan sendiri, kenapa tidak?" ujar Jokowi seperti yang disiarkan langsung di channel YouTube Harian Kompas.

Meski begitu, Jokowi menyebut isi vaksinasi mandiri harus dipikirkan dengan matang. Sebab, pelaksanaan vaksinasi dan merek vaksin harus berbeda dengan yang gratis.

"Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal mereka vaksinnya berbeda. Tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda bisa dilakukan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memberikan penjelasan terkait dengan sertifikasi halal untuk vaksin COVID-19 merek Sinovac. Menag Yaqut mengatakan, permohonan sertifikasi tersebut telah didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag sejak Oktober 2020.

"Kemudian sertifikasi halal tersebut BPJPH menunggu hasil lengkap ketetapan fatwa MUI," ujarnya dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama yang disiarkan langsung oleh YouTube DPR RI, Senin (18/1/2021).

Yaqut menjelaskan ada tujuh proses yang harus dilakukan dalam sertifikasi halal. Mulai dari permohonan, pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, fatwa, dan penerbitan sertifikasi halal. "BPJPH telah melakukan berdasarkan pilihan pemohon, LPH untuk vaksin Sinovac adalah LPPOM MUI," katanya.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa sertifikasi halal vaksin Sinovac sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

"Intinya proses sertifikasi halal vaksin Sinovac sudah sesuai UU 33 Tahun 2014 soal jaminan produk halal," tuturnya.

Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Kusnandi Rusmil mengungkapkan, dari 1.620 relawan ada 25 yang terinfeksi COVID-19. Hal tersebut membuat hasil sementara efikasi atau khasiat vaksin Sinovac hanya 65,3 persen.

Kusnandi mengatakan, 25 relawan yang terinfeksi COVID-19 berasal dari uji klinis di kelompok penerima plasebo sebanyak 18 peserta, dan 7 peserta dari kelompok penerima vaksin.

"Setelah dua kali penyuntikan atau dosis penuh, mereka bepergian yang seperti orang biasa lain, jadi tertular. Sudah dipastikan yang terkena 18 peserta penerima plasebo, dan 7 penerima vaksin," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Senin (18/1/2021).

Kusnandi menjelaskan kelompok uji klinis terdiri dari 810 penerima plasebo dan 810 penerima vaksin. Dari jumlah tersebut, 18 peserta dari kelompok plasebo dan 7 peserta kelompok penerima vaksin positif COVID-19. Meski demikian, kondisi relawan tersebut hanya gejala ringan.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyiapkan 21 rumah sakit rujukan untuk merawat masyarakat yang mengalami efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) setelah mendapat vaksin COVID-19.

"DKI mempunyai Komda PP KIPI (Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), karena bagaimanapun vaksin adalah suatu zat lain yang diberikan kepada manusia, sehingga kita harus mampu memitigasi meskipun itu mungkin sederhana gejalanya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti seperti dikutip dari akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Senin (18/1/2021).

Berikut adalah 21 daftar rumah sakit rujukan pelaksana KIPI di DKI Jakarta:

Jakarta Pusat
1. RSUD Tarakan
2. RSUP Cipto Mangunkusumo
3. RSPAD Gatot Soebroto
4. RSUD Johar Baru
5. RSUD Kemayoran
Jakarta Utara
1. RSUD Koja
2. RSUD Cilincing
3. RSUD Tanjung Priok
Jakarta Barat
1. RSUD Tamansari
2. RSUD Kembangan
Jakarta Timur
1. RSUD Budi Asih
2. RSUD Pasar Rebo
3. RSUD Matraman
4. RSUD Cipayung
5. RS Adhyaksa
Jakarta Selatan
1. RSUP Fatmawati
2. RSP Pertamina
3. RSUD Tebet
4. RSUD Mampang Prapatan
5. RSUD Jagakarsa
6. RSUD Pesanggrahan

Kementerian Kesehatan menyediakan layanan registrasi melalui Chatbot WhatsApp (WA) di nomor 0811110500567 untuk mempermudah penerima vaksin COVID-19, khususnya para tenaga kesehatan. 

Setelah terverifikasi, tenaga kesehatan dapat mendaftarkan diri untuk membuat janji di fasilitas kesehatan sekitar dan mendapatkan konfirmasi terkait waktu dan tempat pelaksanaan vaksin. Jika tenaga kesehatan tidak terdaftar, proses registrasi juga dapat dilakukan melalui chatbot.

Vice President Kebijakan dan Komunikasi WhatsApp, Victoria Grand, menyampaikan bahwa Kolaborasi WhatssApp dengan pemerintah Indonesia terkait Vaksinasi COVID-19 menjadi yang pertama kalinya di dunia, dimana Chatbot WhatsApp digunakan untuk mempermudah proses bagi para tenaga Kesehatan untuk mendapatkan vaksin di Indonesia. Tentunya dibarengi dengan privasi tinggi terhadap data.

“Kami berharap tim medis yang telah dengan sangat berani berada di garda terdepan selama hampir satu tahun, akan mendapat proses yang aman dan mudah dalam mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin,” kata Victoria melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (16/1/2021).

Victoria menjelaskan penerima vaksinasi COVID-19 bisa langsung mengirimkan pesan ke nomor WA tersebut dengan mengetik kata kunci Vaksin. Setelah itu akan ada konfirmasi bahwa penerima vaksinasi adalah tenaga kesehatan. 

Selanjutnya, tenaga kesehatan penerima vaksinasi diminta mengirimkan 6 angka terakhir Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendaftar. Setelah terkonfirmasi mereka akan menerima lokasi vaksinasi. Langkah selanjutnya akan dilakukan konfirmasi mengenai kondisi Kesehatan untuk memastikan bahwa peserta akan dapat menerima vaksin.

“Berikutnya Chatbot akan membagikan jadwal vaksin untuk dikonfirmasi. Setelah itu tiket QR code akan dibagikan bersama dengan video bagaimana cara kerja vaksin,” ujarnya.

Badan Kesehatan Dunia (WHO), tidak merekomendasikan bukti vaksinasi digunakan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan internasional. Komite darurat WHO, menilai hingga saat ini belum diketahui data mengenai efikasi vaksin untuk mencegah transmisi COVID-19. Selain itu, jumlah ketersediaan vaksin hingga kini masih terbatas. 

Kantor berita Reuters, Jumat, 15 Januari 2021 melaporkan pernyataan itu disampaikan oleh Komite darurat WHO dalam pertemuan tahunan keenam dalam rangka mencari upaya untuk mengatasi pandemik global COVID-19. Komite yang terdiri dari 19 pakar independen itu melihat kondisi pandemik semakin buruk lantaran angka kematian sudah mencapai 2 juta jiwa dari 90 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia. 

Dalam pertemuan itu, Komite darurat WHO merilis sejumlah rekomendasi yang diterima oleh Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Rekomendasi itu kemudian dikirimkan ke 194 negara anggota. 

"Saat ini, jangan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan untuk menunjukkan bukti sudah disuntik vaksin atau imunitas sebagai syarat perjalanan internasional. Sebab, hingga saat ini masih ada banyak hal penting yang belum diketahui (dari vaksin COVID-19), khususnya efikasinya dalam mencegah transmisi dan jumlah (vaksin) yang masih terbatas," demikian salah satu isi rekomendasi yang dirilis oleh panel WHO. 

"Bukti bahwa sudah divaksinasi seharusnya tidak menjadi pengecualian untuk melakukan perjalanan internasional. Mereka tetap diwajibkan mematuhi langkah-langkah lainnya untuk mencegah risiko (penularan) selama perjalanan," kata panel itu lagi. 

Rekomendasi dari WHO itu seolah menjawab wacana yang sempat dilontarkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ingin menghapus syarat tes swab PCR bagi penumpang pesawat yang telah divaksinasi. 

Sementara, ketika dihubungi pada Sabtu (16/1/2021), ahli epidemiologi dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman mengatakan wacana yang disampaikan oleh Menkes Budi saat rapat dengan DPR sudah melenceng dari konsep pengendalian pandemik COVID-19.

"Vaksinasi itu tidak bisa menggantikan testing, karena yang divaksin tetap saja berpotensi membawa virus corona," kata Dicky melalui pesan pendek kepada IDN Times hari ini. 

Sedangkan, melalui akun media sosialnya, Dicky kembali mewanti-wanti vaksin bukan ujung tombak pengendalian pandemik COVID-19. Melainkan hanya pelengkap. 

"Vaksin itu salah satu bagian dari strategi pengendalian pandemik. Vaksin pada tahap ini masih bersifat proteksi kepada individu," ujarnya lagi. 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito angkat suara setelah pemerintah Brasil melaporkan efikasi vaksin COVID-19 Sinovac yang merosot dari 78 persen menjadi 50,4 persen.

Penny menegaskan efikasi uji klinis vaksin Sinovac tidak bisa dibandingkan dengan negara lain, sebab parameter yang digunakan berbeda.

"Kenapa Brasil sekarang masih berganti-ganti efikasinya? Kesimpulan kami bahwa efikasi tidak bisa dibandingkan antara platform yang sama, tapi dengan uji klinik di lokasi yang berbeda karena parameter yang menentukan," ujar Penny seperti disiarkan di YouTube Komisi IX DPR RI, Jumat (15/1/2021).

Penny menjelaskan dari segi relawan, di Brasil semua relawan uji klinik merupakan tenaga kesehatan, sedangkan Turki relawan 20 persen merupakan tenaga medis, 80 persen pekerja yang berisiko, seperti pelayanan publik langsung.

"Sementara di Indonesia 100 persen masyarakat umum, kita tidak ada pembagian intensitas risiko. Saya kira justru hasil di Bandung lebih merepresentasikan masyarakat secara umum, jadi efikasi tidak bisa dibedakan," terangnya.

Presiden "Jokowi" Widodo mengatakan program vaksinasi akan diteruskan ke seluruh kota hingga kabupaten yang ada di Tanah Air. Dia menargetkan proses vaksinasi rampung sebelum akhir 2021.

"Saya juga telah memerintahkan agar proses vaksinasi kepada kurang lebih 181,5 juta rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir 2021 ini," katanya dalam acara Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 yang digelar OJK, Jumat malam (15/1/2021).

Menurut Jokowi, pemerintah sudah memesan 426 juta dosis Vaksin COVID-19 pada 2021, yang berasal dari perusahaan dan negara yang berbeda. 

Rinciannya pada Januari akan ada 3 juta dosis vaksin yang datang, kemudian Februari sebanyak 4,7 juta dosis, Maret 8,5 juta dosis, April 16,6 juta dosis, Mei 24,9 juta dosis dan Juni 34,9 juta dosis.

"Itu di dalam perencanaan yang telah kita buat. Meskipun bisa berubah lebih banyak lagi, kita harapkan," ujar Jokowi.

Pemerintah akan menanggung biaya perawatan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) atau efek samping vaksinasi COVID-19. Pembiayaan akan dilakukan melalui dua skema.

Juru Bicara Program Vaksinasi dr Nadia Wiweko mengungkapkan skema pertama, yaitu dibiayai BPJS Kesehatan. Skema ini berlaku bagi penerima vaksin yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Yang tidak ada asuransi BPJS Kesehatan, maka ditanggung negara," ungkap Nadia kepada IDN Times, Jumat (15/1/2021).

Akan tetapi, Nadia belum merinci skema pembiayaan di luar BPJS Kesehatan dan jumlah anggaran yang disiapkan.

Nadia mengatakan rencana menanggung biaya perawatan seorang penerima vaksinasi yang mengalami KIPI tersebut sudah fix. Ia mengaku akan ada aturan hukum yang menaungi kebijakan tersebut.

"(Aturan) sedang disusun. Permenkes tentang pelaksanaan vaksinasi," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi membuka kick off vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Balai Kota DKI Jakarta. Para peserta vaksinasi perdana hari ini terdiri dari tiga unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"DKI Jakarta pernah melakukan survei ada 180 ribu responden yang menjadi responden survei ini. Surveinya sangat besar ditanya terkait dengan informasi Covid siapa yang paling Anda percaya? Hasilnya nomor 1 adalah dokter dan pakar kesehatan yang kedua adalah pejabat publik, yang ketiga adalah tokoh masyarakat," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, dalam acara Gerakan Vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta yang disiarkan secara daring, Jumat (15/1/2021).

Namun dari 21 orang tersebut, ada satu orang yang tak hadir dan hanya ada 19 orang yang lolos tahap pemeriksaan dan bisa disuntikkan vaksin.

Beberapa nama tokoh yang menerima vaksin di DKI Jakarta antara lain adalah Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Kapendam Jaya Letkol Arh Herwin Budi Saputra, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Supardi hingga Sekretaris IDI Jaya dr. Fery Rahman.

Dalam kesempatan ini Anies berpesan agar orang-orang yang sudah divaksinasi COVID-19 bertanggung jawab menjaga diri supaya tidak menularkan COVID-19 pada orang lain yang belum disuntikkan vaksin.

"Alhamdulillah karena sudah divaksin tidak ada gejala, bisakah kita menularkan orang lain? Belum ada studinya. Studinya adalah tentang bagaimana kita tidak terpapar. Itu sebabnya marilah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab," ujar dia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menawarkan opsi supaya program vaksinasi COVID-19 mandiri bisa dilakukan korporasi. Dia kemudian memberi catatan lain, agar vaksinasi menyentuh seluruh kalangan dari karyawan hingga jajaran direksi.

"Namun itu belum final. Masih dalam diskusi. Kami terbuka untuk diskusi karena objektif kami adalah vaksinasi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, dan semurah-murahnya," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, sebagaimana dilansir dari ANTARA, Kamis (14/1/2021).

Budi mengaku sudah berkomunikasi dengan menteri lain ihwal opsi tersebut. Menkes menggarisbawahi supaya program vaksinasi mandiri dilakukan setelah vaksinasi wajib dari pemerintah, menghindari kesan bahwa vaksin hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki uang.

"Karena itu, jangan sekarang. Vaksinasi mandiri nanti saja setelah vaksinasi wajib untuk tenaga kesehatan dan pekerja publik sudah diberikan. Jangan langsung di depan," kata dia.

Budi melanjutkan, pengadaan vaksin untuk vaksinasi mandiri juga harus dilakukan di luar pemerintah. Dengan kata lain, pihak swasta langsung melakukan kesepakatan dengan produsen.

"Yang penting vaksinnya ada di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), disetujui oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan datanya harus satu dengan data pemerintah. Jangan sampai berantakan," tutur dia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, BPJS akan menanggung biaya perawatan kesehatan, apabila masyarakat merasakan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau efek samping setelah pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Namun, ia menjelaskan, hal itu hanya berlaku bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Sedangkan non JKN akan di-cover oleh negara," katanya. 

Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mempersiapkan peraturan pemerintah (PP), khusus terkait penanggungan KIPI vaksinasi COVID-19. "Kami sekarang sedang mempersiapkan PP khusus untuk penanggungan kalau terjadi KIPI tersebut," jelasnya. 

Menurutnya, saat ini pemerintah sudah mengikuti pedoman penanganan KIPI yang berlaku. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada komite di daerah khusus untuk menangani KIPI. "Selama ini sudah jalan, sudah ada komite daerah untuk menangani KIPI, komite nasional untuk menangani KIPI, kita akan mengikuti prosedurnya," jelas Budi.

PT Bio Farma memulai proses produksi bahan baku vaksin COVID-19 Sinovac yang masih dalam bentuk bulk atau bahan baku hari ini. Sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin tersebut telah sampai di Indonesia pada Selasa 12 Januari 2021. 

"Alhamdulillah, barusan saya dapat informasi dari teman-teman di Bandung, kami mulai proses pertama bulk vaksin ini," ujar Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma Honesti Basyir, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan, dan Kepala BPOM, Kamis (14/1/2021). 

Honesti mengatakan, Bio Farma memiliki kapasitas produksi hampir satu juta dosis per hari. Sehingga, untuk memproduksi 15 juta dosis tersebut, Bio Farma kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 15 hari.

Apabila produksi 15 juta dosis tersebut sudah selesai, Bio Farma akan melakukan quality control terhadap vaksin. Selanjutnya, Bio Farma akan menyerahkan laporan ke BPOM. "Kemudian kita serahkan kepada Badan POM laporan untuk mendapatkan rilis," jelasnya.

Menurutnya, apabila produksi 15 juta vaksin berjalan dengan lancar, maka distribusi akan bisa dilakukan untuk program vaksinasi pada Februari 2021. 

"Seandainya ini berjalan lancar, InsyaAllah Februari, produksi pertama vaksin dari Bio Farma akan bisa didistribusikan untuk program vaksinasi," tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan Ibu Kota mulai melakukan vaksinasi COVID-19 pada tenaga kesehatan yang mendapatkan SMS blast dari Pemerintah Pusat dan telah registrasi ulang, hari ini.

Sementara itu untuk pencanangan tingkat provinsi akan dilakukan pada Jumat (15/1/2021) kepada 21 orang. Widyastuti mengatakan penapisan bakal dilakukan terlebih
dahulu untuk memastikan orang tersebut dapat divaksinasi atau tidak.

"Timeline sesuai tahapan dari pemerintah pusat, tanggal 13 Januari 2021 penyuntikan perdana kepada Presiden di Istana Merdeka dan di DKI Jakarta vaksinasi sudah dimulai per hari ini tanggal 14 Januari 2021," ujar dia dalam acara "Kesiapan Vaksin COVID-19 di Jakarta" yang disiarkan secara daring, Kamis (14/1/2021).

Widyastuti menyatakan bahwa Dinkes DKI Jakarta telah menerima Vaksin Sinovac dari PT Biofarma sejak 4 Januari 2021 sebanyak 39.200 vial, kemudian pada 7 Januari sebanyak 39.200 vial, dan pada 11 Januari sebanyak 41.640 vial.

Vaksin-vaksin untuk DKI Jakarta disimpan di Cold Room Gudang Vaksin Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

"Total hingga 11 Januari 2020, kami telah menerima 120.040 vial. Vaksin tersebut hanya untuk 60.000 nakes, dan jumlah tersebut masih kurang karena data nakes dan penunjang di DKI Jakarta yang tercatat sebanyak 131.000 orang, berdasarkan data SI-SDMK per tanggal 11 Januari 2021," kata dia.

Sejumlah kepala daerah telah mengumumkan seremoni pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perdana di daerahnya masing-masing. Mayoritas daerah akan mulai melaksanakan penyuntikan vaksin secara serentak pada Kamis (14/1/2021).

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi prioritas akan melaksanakan kick off vaksinasi COVID-19 serentak di tujuh kota/kabupaten. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut tahap pertama vaksinasi akan didahulukan untuk Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum akan menjadi orang pertama yang divaksin mewakili Pemerintah Provinsi Jabar. Vaksinasi dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Dilanjutkan pemberian vaksin kepada Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri serta tokoh agama, politik, hingga komunitas dan sasaran utama yakni tenaga kesehatan. Sementara Ridwan Kamil hanya mendampingi dan tidak ikut divaksin karena sudah berstatus relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 di Indonesia.

Sementara di Jawa Tengah, sebanyak 11 pejabat akan mendapat kesempatan pertama vaksinasi Sinovac di RSUD Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang mulai pukul 07.00 WIB. Selain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, pejabat lain yang akan menerima vaksinasi adalah Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Wakil Ketua DPRD Jateng, Kepala Dinkes Jateng, Direktur RSUD, perwakilan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), KH Ahyani sebagai perwakilan MUI dan Keuskupan Agung Semarang yang diwakili oleh Romo FX Sugiono Pr.

Di Jawa Timur, penyuntikan vaksin COVID-19 akan dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Sejumlah pejabat Jatim akan menerima vaksinasi tahap pertama, antara lain Wakil Gubernur Jatim, Wakil Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, dan Kakesdam V Brawijaya. Kabiddokes Polda Jatim, Kepala BPOM Surabaya, Dirut RSUD dr. Soetomo Surabaya, dan Dirut RSAL Ramelan Surabaya. Dekan Fakultas Kedokteran Unair dan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair. Ketua IDI Jatim, Ketua PPNI Jatim, dan Ketua IBI Jatim. Ketua GP Ansor Jatim, Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim, Ketua Pemuda Kristen Jatim, Ketua Pemuda Hindu Jatim dan Ketua PWI Jatim.

Provinsi Banten juga dijadwalkan melaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19 hari ini. Namun, Gubernur Banten Wahidin Halim tidak akan menjadi orang pertama yang akan divaksin di daerah yang dipimpinnya. Kendati demikian, Wahidin akan tetap disuntik vaksin namun menunggu vaksin buatan Pfizer.

"Vaksin sudah siap, besok (saya) hadir, tapi gak boleh divaksin Sinovac yang di atas 60 tahun," kata Wahidin di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (13/1/2021).

Launching vaksinasi akan dilakukan di Pendopo Kabupaten Tangerang yang diawali penyuntikan vaksin terhadap seluruh kepala daerah dan Forkopimda. Ketua DPRD, Kapolda, Dandrem dan Kajati juga akan divaksin.

Vaksinasi tahap pertama di Banten akan diprioritaskan untuk Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang. Sementara untuk daerah lain akan dilakukan pada awal Februari.

Berbeda dengan provinsi prioritas lainnya, Ibu Kota DKI Jakarta justru memundurkan jadwal vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang semulai direncanakan hari ini menjadi Jumat (15/1/2021).

"Vaksin InsyaAllah di Jakarta mulai 15 Desember 2021 pagi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria  kepada awak media, Rabu (13/1/2021).

Pengunduran jadwal itu, menurut Riza karena banyak tokoh yang mengusulkannya dengan alasan tengah melaksanakan puasa Senin-Kamis. Akhirnya disepakati bahwa vaksinasi di DKI Jakarta bakal berlangsung pada Jumat.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria dipastikan tidak menerima vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Sebab, keduanya sudah pernah terinfeksi virus corona.

Presiden Jokowi telah divaksinasi pada Rabu (13/1/2021) pagi. Vaksinasi dilakukan oleh tim dokter kepresidenan.

Berdasarkan pantauan IDN Times di channel YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi melakukan pemeriksaan sekitar pukul 9.36 WIB. Jokowi datang mengenakan pakaian khasnya, yakni kemeja putih dan celana hitam.

Sebelum disuntik, mantan Wali Kota Solo ini dilakukan pemeriksaan kesehatan serta klarifikasi kesehatan untuk memastikan telah memenuhi persyaratan untuk divaksin.

Usai dinyatakan memenuhi syarat dan kriteria, Presiden Jokowi disuntik sekitar pukul 09.43 WIB. Saat disuntik Jokowi terlihat biasa saja dan tertawa dengan tim dokter yang menyuntikkan

Setelah disuntik, Jokowi menerima kartu tanda suntik pertama. Saat ini, orang nomor satu di Republik Indonesia itu sedang menunggu 30 menit untuk menanti reaksi dari vaksin COVID-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap vaksin COVID-19 AstraZeneca dan Pfizer tiba di Indonesia pada April 2021. Sehingga, vaksinasi kepada lansia bisa dilakukan pada Maret-April 2021.

"Kita harapkan kalau vaksin Pfizer dan AstraZeneca datang di bulan April, itu adalah vaksin yang memang sudah uji klinisnya digunakan untuk di atas 60 tahun. Jadi kita akan mulai untuk petugas publik dan lansia itu sekitar bulan Maret-April," kata Budi dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta yang ditayangkan secara langsung oleh YouTube DPR RI, Selasa (12/1/2021). 

Kemenkes memastikan program vaksinasi COVID-19 akan dilakukan mulai besok, Rabu 13 Januari 2021. Kelompok pertama yang akan divaksin yaitu, tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.  

"Kenapa diberikan ke nakes? Karena kriterianya yang diberikan oleh orang-orang yang berisi risiko tinggi untuk terpapar, karena tenaga kerja kesehatan ini selalu terpapar pasien COVID-19," ujar Menkes. 

Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan vaksin COVID-19 tahap 3 pada Selasa (12/1/2021). Vaksin tersebut datang dari Tiongkok menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300 dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Vaksin berjumlah 15 juta dosis berbentuk curah atau merupakan bahan baku untuk pembuatan vaksin. Rencananya, 15 juta bahan baku vaksin tersebut akan dioleh menjadi vaksin oleh Bio Farma.

Pantauan IDN Times di lokasi, vaksin masih dalam proses loading. Seperti sebelumnya vaksin disimpan di dalam boks pendingin atau Environtainer. Mobil trailer pun saat ini telah bersiap untuk mengangkut 15 juta bahan baku vaksin tersebut ke Laboratorium Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

Vaksin COVID-19 tahap ketiga telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021). Berdasarkan informasi yang dihimpun, vaksin tersebut datang kembali diangkut dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan meminta agar semua pihak berhenti berpolemik. "Mari kita dukung bersama vaksinasi persoalan covid ini bisa kita akhiri," kata Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, dalam konferensi pers secara daring, Senin (11/1/2021).

Dukungan tersebut diberikan karena IDI sudah memantau dan mengikuti semua proses dab prosedur vaksin Sinovac, mulai dari penelitian uji klinis sampai penilaian. "Prosedur yang dilakukan dengan profesional dan hati-hati dinyatakan bahwa vaksin Ini aman, efektif dan dinyatakan vaksin ini suci dan halal," ujarnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19 Sinovac.

"Pemberian persetujuan untuk vaksin COVID-19 Indonesia dari WHO memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency. Karena itu, pada hari ini, Senin 11 Januari 202, memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma," ujar Kepala BPOM Penny Lukito Penny dalam konferensi pers daring, Senin (11/1/2021).

Penny memastikan, pengambilan keputusan didasarkan pada rekomendasi dan sudah dirumuskan dalam rapat pleno anggota Komite Nasional Penilaian Obat, dan para ahli di bidangnya pada 10 Januari 2021.

"Hasil pemantauan keamanan dan khasiat selama 6 bulan untuk uji klinis fase 1 dan 2 dan 3 bulan pada uji klinis fase 3, secara keseluruhan menunjukkan dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan sehingga aman," imbuhnya.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menyampaikan, vaksin CoronaVac COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech Ltd aman digunakan. Menurut Penny, efikasi vaksin Sinovac di Indonesia 65,23 persen. 

"Efikasi sebesar 65,3 persen dari uji klinis di Bandung menunjukan harapan bahwa vaksin ini mampu menurunkan kejadian penyakit covid," ujar Penny dalam konferensi pers daring, Senin (11/1/2021).

Meski demikian, Penny melanjutkan, ada efek samping yang akan ditimbulkan setelah vaksinasi. Namun efek sampingnya tidak berbahaya.  "Secara keseluruhan menunjukkan Vaksin CoronaVac aman, dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang," ujarnya.

Penny menyampaikan, hasil tersebut merupakan evaluasi terhadap data dukung keamanan vaksin CoronaVac COVID-19 dari uji klinis fase tiga di Indonesia, Turki, dan Brasil yang dipantau sampai tiga bulan setelah penyuntikan dosis yang kedua.

Dia menyebutkan, efek samping ringan tersebut berupa efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, nyeri otot, dan demam. Sedangkan efek samping berat yakni sakit kepala, gangguan kulit, atau diare. "Yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai 1 persen efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali," ujar Penny.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memastikan, vaksinasi COVID-19 dilakukan pada Rabu, 13 Januari 2021 mendatang.

"Insyaallah kita akan mulai (vaksinasi) hari Rabu dan dimulai dengan Presiden. MUI sudah berikan kabar baik, insyaallah BPOM segera menyusul," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilansir Youtube Sekretariat Presiden, Senin (11/1/2021).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengumumkan vaksin COVID-19 asal perusahaan Tiongkok, Sinovac, halal digunakan untuk masyarakat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan hasil kesepakatan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI yang digelar pada Jumat (8/1/2021).

“Penjelasan dari auditor menyepakati bahwa vaksin COVID-19 Sinovac buatan China hukumnya suci dan halal,” kata Asrorun dalam jumpa pers daring yang disiarkan melalui channel YouTube MUI TV, Jumat (8/1/2021).

Kendati demikian, Asrorun mengingatkan penggunaan vaksin bernama CoronaVac tersebut harus menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait aspek keamanannya.

“Dengan demikian fatwa MUI terkait dengan vaksin COVID-19 Sinovac dari China ini akan menunggu hasil final dari BPOM terkait aspek keamanannya,” ujar Asrorun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, keduanya hadir untuk melakukan audiensi terkait pengadaan vaksin COVID-19.

"Disampaikan dalam pertemuan tentang perkembangan pengadaan vaksin dan rencana pemberian vaksin. Melalui audiensi ini, diharapkan KPK dapat memberikan masukan terkait rencana tersebut," ujar Ipi saat dikonfirmasi, Jumat (8/1/2021).

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan kesiapannya menjadi orang pertama yang bakal disuntik vaksin COVID-19. Dia ingin menunjukkan bahwa vaksin yang bakal disuntikkan ke masyarakat benar-benar vaksin COVID-19 yang aman.

"Insyaallah minggu depan ini dimulai. Sudah dimulai (presiden) disuntik vaksin. Nanti yang pertama kali disuntik saya. Saya ingin menunjukkan bahwa vaksinnya aman, karena sudah melalui uji klinis tidak hanya sekali-dua kali, sudah diuji," kata dia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2021).

Presiden Joko "Jokowi" Widodo memastikan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan mulai minggu depan. Proses distribusi vaksin ke berbagai daerah sudah mulai dilakukan.

"Saya melihat distribusi dimulai hari Minggu, Senin kemarin. Hari Selasa sudah mulai masuk ke daerah, itu baru tahapan pertama," ujar Jokowi dalam rapat terbatas yang dipantau secara daring, Rabu (6/1/2021).

Jokowi menargetkan 5,8 juta vaksin akan dikirim ke daerah selama Januari 2021. Selanjutnya, pada Februari, sebanyak 10.450.000 vaksin akan didistribusikan lagi.

"Bulan Maret 13.300.000 vaksin juga harus terdistribusi dan harus bisa dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah-daerah, dan bulan-bulan berikutnya nanti akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang," kata Jokowi.

Jokowi meminta para gubernur mengecek kesiapan vaksinasi di daerahnya. "Saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para gubernur," katanya.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan pemerintah telah memesan sebanyak 329,5 juta vaksin COVID-19. Dalam rapat terbatas, Jokowi membeberkan rincian vaksin yang firm order.

"Perlu saya sampaikan mengenai jumlah dosis vaksin yang telah kita pesan, yang firm order dari Sinovac itu 3 juta ditambah 122.500.000, kemudian dari Novavax 50 juta, dari COVAX-GAVI 54 juta, dari AstraZeneca 50 juta dan dari Pfizer 50 juta vaksin. Jumlah totalnya yang telah firm order itu 329.500.000 vaksin, hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh menteri kesehatan," ucapnya dipantau virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa tim auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin asal perusahaan Tiongkok, Sinovac, pada Selasa, 5 Januari 2021.

Asrorun menuturkan, selanjutnya Komisi Fatwa MUI akan melaksanakan Sidang Pleno Komisi untuk membahas aspek syar'i atau kehalalan vaksin tersebut. Sidang Pleno dilaksanakan pascamenerima laporan, penjelasan, dan pendalaman dari tim auditor. 

"Dalam kasempatan pertama, tim auditor akan merampungkan kajiannya dan akan dilaporkan ke dalam Sidang Komisi Fatwa," kata Asrorun Niam melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/1/2021).

 PT Bio Farma mulai mendistribusikan 3 juta dosis vaksin CoronaVac ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Vaksin jadi yang diimpor dari perusahaan farmasi Sinovac Biotech, Tiongkok itu tetap didistribusikan meski belum mengantongi izin edar penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

"Mulai hari ini vaksin akan didistribusikan ke 34 provinsi," kata Juru bicara PT Bio Farma, Bambang Heriyanto dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Minggu (3/1/2021).

Bambang memastikan, vaksin tersebut baru diberikan kepada warga setelah ada izin BPOM. Ia juga menepis pemberitaan yang menyebut vaksin COVID-19 yang disuntik ke publik masih berstatus uji klinis. 

"Pemberitaan yang menyebut bahwa vaksin yang diberikan adalah vaksin untuk uji klinis atau only for clinical trial sebagaimana yang tertulis pada kemasan vaksin adalah tidak benar. Vaksin yang saat ini sudah ada di Bio Farma dan akan digunakan adalah vaksin yang telah mendapat izin penggunaan dari BPOM," ujar Bambang.

Ia menambahkan, kemasan vaksin yang nantinya didistribusikan untuk publik berbeda dari vaksin proses uji klinis. Vaksin yang digunakan dalam tahap uji klinis menggunakan kemasan "prefilled syringe" (PFS). "Di dalam kemasan itu, jarum suntik dan vaksin ada dalam satu kemasan," kata dia lagi. 

Sementara, vaksin yang disuntik ke publik akan dikemas dalam bentuk vial dan dosis tunggal. "Sudah pasti tidak ada penandaan di kemasannya only for clinical trial," kata dia lagi menegaskan. 

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan vaksinator yang akan melakukan vaksinasi COVID-19 tahap I di 34 Provinsi.

"Kita sudah melakukan pelatihan untuk Fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan). Sudah ada 30.000 tenaga vaksinator yang tersebar di seluruh Fasyankes baik itu rumah sakit maupun puskesmas yang ada di 34 Provinsi," kata Nadia kepada IDN Times, Sabtu (2/1/2021).