LMND Ganti Nama Jadi LMID, Aksi Deklarasi Digelar Hari Ini

Bersamaan dengan itu, LMID berencana menggelar aksi deklarasi pada hari ini (30/6/2022) dengan tema perjuangan "Bangkitkan Kesadaran Politik Kaum Muda Kobarkan Semangat Perjuangan Kelas, Menangkan Partai Buruh untuk Mewujudkan Kesejahteraan".

Rencananya mereka mulai bergerak dari titik kumpul di kawasan sekitar Pancoran, Jakarta Selatan, lalu bergeser ke sejumlah kantor lembaga pemerintahan. Di antaranya,
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mahkamah Konstitusi hingga Gedung DPR RI.

Kemudian dalam aksi tersebut LMID juga menyuarakan sejumlah isu yang bakal dibahas. Mereka menilai pemerintahan saat ini telah mengerdilkan semangat demokrasi lewat berbagai berbagai produk hukum.

"Keterlibatan masyarakat dalam ikut serta menentukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sangat tertutup dan ekslusif. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan tidak melibatkan masyarakat sepenuhnya. Hal ini menandakan bagaimana rezim berkuasa saat ini telah mengkebiri demokrasi yang telah diatur dalam sebuah konstitusi," ujar mereka dalam keterangan tertulis.

Salah satu yang jadi sorotan ialah saat memutuskan produk hukum Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan adanya putusan MK, UU tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau konstitusional bersyarat.

Artinya secara wajar, kata mereka, ketika putusan MK yang mempunyai putusan tersebut, seharusnya DPR RI sebagai lembaga pembuat Undang-Undang segara memperbaiki dan berbenah untuk harus tunduk terhadap konstitusi.

"Alih-alih segera memperbaiki dan mencabut Undang-Undang tersebut, justru melegitimasi Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk dilakukan perubahan yang menyesuaikan dengan produk hukum omnibus law. Anehnya, kita bisa menilai ini bahwa DPR telah melakukan kesesatan berpikir (logika fallacy) dalam sistem perundang-undangan. Mana mungkin sebuah produk hukum yang dianggap cacat prosedural menjadikan sebuah pedoman dalam mengubah Undang-Undang P3," demikian tulis LMID.

LMID juga membahas soal sistem pemilihan umum hingga aturan partai politik. Menurut mereka, teknis peraturan yang ada saat ini yang sangat mendiskriminasi partai-partai kecil yang baru mengikuti pemilihan umum.

Sebagai contoh masa pelaksanaan kampanye 75 hari yang sangat singkat yang dianggap merugikan partai politik baru. Selain itu, dengan adanya Presidential Threshold 20 Persen, partai-partai tidak dapat mencalonkan tokohnya sendiri sebagai calon Presiden. Partai-partai menjadi tepaksa berkoalisi, padahal dalam sistem tata negara Presidensil yang kita anut tidak dipaksa untuk berkoalisi.

"Kami ingin Presidential Threshold ini dihapus. Rakyat berhak menikmati banyaknya calon presiden, sesuai jumlah partai yang ada (bisa sempai belasan capres). Sehingga kelak kaum buruh dan mahasiswa dapat memiliki capresnya sendiri, tentu bukan capres yang ditentukan oleh uang oligarki," ucap LMID.

Oleh karena itu, kami dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) menyatakan Sikap:

1. Tolak Omnibus Law;
2. Tolak Revisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3);
3. Tolak 75 Hari Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu);
4. Hapuskan Presidential Threshold 20 persen;
5. Hakim MK yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden harus mundur;
6. Wujudkan Reforma Agraria Sejati;
7. Tolak Revisi RKUHPidana;
8. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis.