LPSK Ungkap Dugaan Intimidasi dan Pelaporan Balik di Kasus PRT Jaksel

Selain meminta perlindungan hukum, para pemohon juga mengajukan permintaan rehabilitasi psikologis dan restitusi. LPSK menilai tekanan terhadap korban dan saksi berpotensi mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

LPSK menerima informasi adanya dugaan pelaporan balik terkait pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi terhadap korban maupun saksi. Menurut LPSK, kondisi tersebut dapat memicu tekanan psikologis dan membuat korban takut memberikan keterangan secara bebas.

Kasus bermula ketika korban H bekerja sebagai PRT sejak akhir Maret 2026. Dalam perjalanannya, korban diduga mengalami kekerasan verbal dan fisik selama bekerja di rumah terlapor. Salah satu dugaan kekerasan terjadi pada 28 April 2026, saat korban disebut dipukul menggunakan gagang sapu lidi, ditendang, dicekik, hingga dicakar.

Korban kemudian meminta dijemput pihak yayasan penyalur. Namun, menurut informasi yang diterima LPSK, korban kembali mengalami tindakan kekerasan saat proses penjemputan bersama aparat kepolisian berlangsung.

Setelah keluar dari rumah terlapor, korban menjalani visum dan melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. LPSK kemudian melakukan asesmen psikologis terhadap korban dan saksi pada 17 Mei 2026.

“Hasil asesmen menunjukkan bahwa korban maupun saksi mengalami trauma dan membutuhkan pemulihan psikologis,” kata Susilaningtias.

Susilaningtias menegaskan pemulihan psikologis menjadi bagian penting dalam perlindungan korban kekerasan. Saat ini, kata Susilaningtias, LPSK masih berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan, untuk memastikan hak-hak korban dan saksi terpenuhi selama proses penyidikan berlangsung.

“Korban kekerasan sering kali menghadapi tekanan berlapis, mulai dari trauma akibat kekerasan yang dialami, ketakutan menghadapi proses hukum, hingga tekanan sosial di ruang publik. Karena itu, pemulihan psikologis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan korban,” ujarnya.