LSI: Publik Lebih Percaya Mahfud Ketimbang DPR soal Kasus TPPU

09 Apr 2023, 18:30 WIB

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD (www.instagram.com/@mahfudmd)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut publik lebih percaya pada pernyataan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD daripada pernyataan DPR terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Survei dilakukan pada 31 Maret-4 April 2023. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Sebagai informasi RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Responden sampel sebanyak 1.229, dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

1. Publik yang mengikuti raker Mahfud dengan DPR lebih percaya pada Mahfud

Mahfud MD dalam Komisi III DPR RI RDPU dengan Komite TPPU. (youtube.com/Komisi III DPR RI Channel)

Survei menyebut sebanyak 43,9 persen responden mengetahui rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Mahfud MD dan PPATK. Dari 43,9 persen responden yang mengetahui rapat kerja tersebut, mayoritas mempercayai pernyataan Mahfud MD (63 persen).

Sementara publik yang percaya pada pernyataan DPR hanya sebesar 3,6 persen. Sebanyak 16,5 persen responden mengaku percaya keduanya, dan 10,1 persen mengaku tidak percaya keduanya.

2. Publik percaya pernyataan Sri Mulyani

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (IDN Times/Ilman)

Selain mayoritas percaya pada pernyataan Mahfud, survei juga mengungkap responden yang percaya pada pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan bahwa aliran dana mencurigakan senilai Rp349 triliun itu bukan hanya berasal dari Kemenkeu.

Sebanyak 66,7 persen responden mengaku percaya dengan pernyataan tersebut. Lalu 24 persen mengaku kurang/tidak percaya, dan 9,3 persen responden tidak menjawab.

3. DPR akan bentuk pansus TPPU

Ilustrasi Pencucian Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari meminta untuk segera dibentuk panitia khusus untuk mengusut secara tuntas transaksi janggal hingga Rp349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan atas hasil temuan PPATK dan Kemenkopolhukam harus segera ditindaklanjuti.

Pasalnya kasus ini telah berkembang dengan cepat atas indikasi TPPU, awalnya data yang ditemukan oleh PPATK dan Menkopolhukam Rp300 triliun, kemudian berkembang lagi menjadi Rp349 triliun.

"Menurut saya ini (transakai janggal) sangat besar sehingga untuk kami bongkar paling tepat yakni dengan adanya pansus. Nanti pansus dihadiri semua Menkopolhukam (Mahfud MD), Ketua PPATK (Ivan Yustiavandana), dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), untuk bisa adu data dan liat cek kebenaran," tegasnya.