Luas Karhutla Capai 19 Ribu Hektare, 6 Provinsi Ini Siaga Darurat

25 Agu 2020, 12:27 WIB

Karhutla Dusun Sigumoi Sumut (Dok. BNPB)

Jakarta, IDN Times – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Enam provinsi tersebut yaitu Riau (periode 11 Februari–31 Oktober 2020), Sumatera Selatan (periode 20 Mei-31 Oktober 2020), dan Jambi (periode 29 Juni-26 September 2020).

"Selanjutnya Kalimantan Barat 2 Juli-30 November 2020, Kalimantan Tengah 1 Juli-28 September 2020 dan Kalimantan Selatan 1 Juli-30 November 2020," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati melalui keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Selasa (25/8/2020).

Ia juga menjelaskan bahwa BNPB telah meminta Pemda di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan menghadapi karhulta.

1. BNPB berkoordinasi dengan Pemda terkait pencegahan karhutla di masa pandemik COVID-19

Karhutla Dusun Sigumoi Sumut (Dok. BNPB)

Ia mengatakan BNPB telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengantisipasi pencegahan karhulta di masa pandemik COVID-19. BNPB juga mengedepankan pelibatan semua unsur dalam pentaheliks, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa.

"Unsur dengan masing-masing peran diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran sejak dini, khususnya di provinsi yang kerap dilanda karhutla," ujarnya.

Untuk itu, BNPB selalu menekankan upaya pencegahan dibandingkan pemadaman karena langkah ini lebih efektif untuk menghindari dampak yang luas.

2. Selain langkah teknis, pencegahan karhutla juga dilakukan dengan cara sosialisasi ke masyarakat

Karhutla Riau (Dok. BNPB)

Raditya menyebutkan, langkah pencegahan karhutla yaitu seperti pengembangan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas pengelolaan hutan dan lahan, potensi ekonomi lokal, dan pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi bernilai tambah.

"Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) telah mengembangkan pendekatan pada pemberdayaan masyarakat," tuturnya.

Beberapa langkah teknis yang diupayakan adalah monitoring sistem peringatan dini melalui informasi fire danger rating system (FDRS) dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pantauan titik panas atau hot spot dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mau pun ketinggian muka air di lahan gambut dari BRG.

3. Pencegahan karhutla dilakukan melalui jalur darat dan udara

Karhutla Dusun Sigumoi Sumut (Dok. BNPB)

Ia menjelaskan, pencegahan karhutla juga dapat dilakukan dengan pemadaman hot spot sedini mungkin, bisa melalui satuan tugas darat maupun udara. Untuk itu, BNPB mengerahkan 6.000 personel yang diterjunkan keenam provinsi berstatus siaga darurat.

"Setiap provinsi mendapatkan dukungan 1.000 personel. Perhitungan komposisi personel di setiap daerah terdiri TNI dan Polri 40 persen, Manggala Agni 20, masyarakat 30, dan berbagai unsur 10," sebutnya.

Sedangkan satuan udara, BNPB dan BPBD menggunakan pemadaman menggunakan water bombing dan teknologi modifikasi cuaca. Pelaksanaan water bombing menggunakan armada helikopter yang telah ditempatkan di beberapa provinsi.

"BNPB menyiagakan armada untuk pengeboman dan pemantauan, terdiri 3 helikopter di Jambi, 11 di Sumatera Selatan, 8 di Riau, 1 di Kalimantan Barat, dan 5 di Kalimantan Tengah," jelasnya.

4. Luas dampak karhutla per Senin 24 Agustus 2020 capai 19 ribu hektare

Karhutla Dusun Sigumoi Sumut (Dok. BNPB)

Berdasarkan data KLHK, luas dampak karhutla di enam provinsi hingga Senin 24 Agustus 2020 yaitu Riau 14.939 hektare, Sumatra Selatan 678 hektare, Jambi 262 hektare, dan Kalimantan Barat 2.500 hektare.

Selanjutnya, Kalimantan Tengah 1.459 hektare dan Kalimantan Selatan 128 hektare. Dengan demikian total karhutla mencapai 19.966 hektare.

Sedangkan luas karhutla pada 2019 mencapai 942.485 hektare dengan rincian lahan gambut 269.777 hektare dan mineral 672.708 hektare.