Luhut Ingin Jadi Penasihat Jokowi Usai 2024, Ogah Ditawari Menteri

13 Mar 2022, 12:00 WIB

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ogah kembali duduk di posisi menteri usai 2024 mendatang. Seandainya Presiden Joko 'Jokowi' Widodo bisa memperpanjang masa jabatannya, Luhut blak-blakan menjawab lebih memilih menjadi penasihat Jokowi ketimbang menteri.

"Saya kan di tahun 2024, seandainya Tuhan kasih saya (kondisi) baik-baik, saya kan akan berusia 77 tahun. Saya sudah cukup (jadi menteri). Saya kalau diminta (pilih) jadi penasihat aja, boleh lah. Tapi, kalau jadi kayak-kayak gini lagi (menteri) sudah cukup lah. Kita juga harus tahu diri lah," ungkap Luhut ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube pada Jumat, 11 Maret 2022 lalu.

Wawancara Luhut dengan Deddy di sana banyak dikritik oleh publik lantaran mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu tidak lagi malu-malu mendorong agar jabatan Jokowi diperpanjang. Padahal, sesuai amanat konstitusi, masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 2024 mendatang.

Bahkan, Luhut mengklaim perpanjangan masa jabatan presiden juga merupakan keinginan dan aspirasi masyarakat di bawah. Ia mengklaim berdasarkan big data mengenai perbincangan di media sosial, ada 110 juta warganet yang mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda.

Lantaran banyak rakyat yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda, maka aspirasi tersebut seharusnya didengar oleh partai politik dan DPR. "Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ujarnya lagi.

Apa benar klaim Luhut ada 110 juta warganet di media sosial yang sepakat Pemilu 2024 ditunda?

1. Luhut klaim rakyat prihatin pemilu bakal habiskan Rp100 triliun di tengah pandemik

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Dalam wawancara tersebut, Luhut mengklaim saat ini rakyat menengah ke bawah ingin situasi Indonesia tenang. Mereka, kata dia, ingin fokus kepada pemulihan ekonomi.

"Kita kan kemarin seolah sakit gigi ketika mendengar (perpecahan) seperti kampret lah, cebong lah, kadrun lah. Itu kan menimbulkan dampak yang gak baik. Masak terus-terusan mau seperti itu. Ya, kita coba tangkap aspirasi publik dari big data tadi," ujarnya.

Mantan jenderal di Kopassus itu mengklaim ada aspirasi dari publik yang mempertanyakan untuk apa menghabiskan dana lebih dari Rp100 triliun agar Pemilu 2024 bisa digelar di tengah kondisi pandemik COVID-19. Hal itu lantaran pesta demokrasi yang digelar tidak hanya memilih presiden wakil presiden, namun rakyat juga memilih anggota legislatif dan kepala daerah.

"Itu yang rakyat ngomong," tutur dia.

Padahal, dalam rapat dengan Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyatakan bersedia menurunkan nominal anggaran menjadi Rp76 triliun.

Luhut bahkan mengklaim kelompok yang mendukung ide penundaan Pemilu 2024 merupakan pemilih Partai Demokrat, PDIP, PKB, Golkar hingga Partai Gerindra.

"Kan mereka (pemilih parpol) akan melihat, (parpol) mana yang mendengarkan suara kami," katanya.

2. Drone Emprit temukan data mayoritas warganet menolak perpanjangan masa jabatan presiden

Data analisa Drone Emprit soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga tahun lagi (Tangkapan layar Twitter Ismail Fahmi)

Sementara, berdasarkan analisis pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, isu perpanjangaan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu menjadi 2027, justru semakin menguat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto serta Ketum PBNU mendengungkan wacana tersebut. Sementara, media massa mengangkat sejumlah pihak yang menolak ide penundaan pemilu 2024.

"Pihak yang pro dengan perpanjangan masa jabatan antara lain PKB, PAN, Golkar, PKPI, Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Riau, yang utamanya mengangkat narasi keberlanjutan ekonomi dan adanya permintaan dari masyarakat," cuit Ismail pada 1 Maret 2022.

Ia menjelaskan, mayoritas data yang diperoleh dari Drone Emprit malah menunjukkan sebagian besar warganet menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

"Selain menyampaikan argumentasi pribadi, warganet juga mengamplifikasi argumentasi para tokoh yang menolak penundaan pemilu 2027," kata dia di akun Twitternya dan sudah memberikan izin bagi IDN Times untuk dikutip.

Data lain yang diungkap Fahmi dari Drone Emprit yakni total warganet yang aktif dalam percakapan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak lebih dari 10 ribu akun.

"Angkanya tak mencapai 18 juta user di Twitter Indonesia. Apalagi (klaim) 100 juta (warganet yang membicarakan), tak masuk akal," ujarnya.

3. Data Lab45 tunjukkan hanya 10.852 akun di Twitter yang bahas soal perpanjangan masa jabatan presiden

Xxx

Kemudian, Ismail juga menunjukkan data dari Lab45 yang hasilnya tak jauh berbeda dari Drone Emprit, mengenai pembicaraan perpanjangan masa jabatan presiden. Berdasarkan data dari Lab45, hanya ada 10.852 akun Twitter yang terlibat dalam pembicaraan agar jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

"Mayoritas (akun Twitter) menolak (perpanjangan masa jabatan presiden)," cuit Ismail.

Ia juga menyebut jumlah pengguna Twitter aktif di Indonesia mencapai 18 juta. Sedangkan, yang aktif membicarakan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden sekitar 10 ribu. Artinya, itu hanya 0,0055 persen. Ismail pun mengaku bingung terhadap klaim 110 juta warganet yang membahas isu penundaan pemilu 2024 seperti klaim Luhut.

"Padahal, pengguna di Twitter adalah pengguna platform media sosial yang paling cerewet soal politik. User di platform lain seperti Instagram dan Facebook, persentasenya bisa lebih sedikit. 110 juta (pengguna) sepertinya impossible," kata dia.

Ia juga menganalisis pembahasan wacana penundaan pemilu 2024 di platform Facebook. Berdasarkan data pada 2021, jumlah pengguna FB mencapai 140 juta. Bila asumsinya hanya 0,0055 persen pengguna FB yang membahas isu ini, artinya hanya ada 77 ribu akun yang mewacanakan isu ini di dunia maya.

"Impossible ada 110 juta (pengguna FB) aktif yang bicara (isu penundaan pemilu), kecuali datanya di-mark up 1.000 kali," kata Ismail.

Bahkan, sebagian isi komentar video wawancara Deddy dengan Luhut di YouTube menyampaikan aspirasi, agar masa jabatan Presiden Jokowi dibatasi hingga dua periode saja.

"Saya pendukung Pak Jokowi sejak periode 1. Menurut saya baiknya cukup 2 periode. Biarkan Pak Jokowi istirahat menikmati hidup tenang, bahagia dengan keluarga tercinta," ungkap salah satu penonton video di YouTube tersebut.

Ada pula warganet yang tegas menyebut dua periode untuk jabatan presiden sudah cukup. "Semangat reformasi harus kita jalankan. Semoga negeri ini lebih baik lagi," tulis warganet lainnya.

Warganet lainnya juga berharap aturan soal pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode tidak diubah. "Saya sebagai pendukung Jokowi saat pilpres, cukup 2 periode masa jabatan maksimal presiden, sesuai aturan di konstitusi," kata dia.