Luhut Klaim 110 Juta Warga Dukung Pemilu DItunda, Perludem: Hati-Hati!

16 Mar 2022, 14:10 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Sungai Ciliwung. (dok. Humas Kemenko Marves)

Jakarta, IDN Times - Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Nurul Amalia, mengingatkan agar publik berhati-hati dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengklaim berdasarkan big data ada 110 juta masyarakat Indonesia yang setuju Pemilu 2024 ditunda.

Hal ini merujuk pada penelitian Oxford Internet Institute bertajuk '2019 global inventory of organized social media manipulation'.

"Kita tentu harus hati-hati pada klaim pemerintah yang menggunnakan big data sebagai dasar menggagas sesuatu yang gak demokoratis," ujar Nurul Amalia dalam webinar yang diselenggarakan Public Virtue pada Rabu (16/3/2022).

1. Ada temuan penggunaan bot hingga algoritma untuk manipulasi opini publik

Nurul Amalia (youtube.com/Public Virtue Institute)

Nurul menjelaskan, berdasarkan penelitian tersebut, ada temuan bahwa sejak 2019 bot, algoritma, dan bentuk otomatisasi lainnya itu digunakan oleh aktor politik di berbagai negara untuk memanipulasi opini publik melalui platform jaringan sosial yang utama seperti Twitter, Facebook, intsagram, dan Youtube.

Bahkan, di 26 negara ditemukan adanya propaganda komputasi yang digunakan sebagai alat kontrol informasi untuk menekan hak asasi manusia, mendiskreditkan lawan politik, hingga menghilangkan perbedaan pendapat.

"Itu tiga cara berbeda tapi tujuannya satu, untuk mengefektifkan dan melanggengkan kekuasaan," jelasnya.

2. Luhut klaim ada 110 juta warga ingin Pemilu 2024 ditunda

Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Pandjaitan (www.instagram.com/@luhut.pandjaitan)

Sebelumnya, Luhut mengklaim berdasarkan big data mengenai perbincangan di media sosial, ada 110 juta warganet yang mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengklaim rakyat menginginkan Pemilu 2024 bisa ditunda hingga satu hingga tiga tahun. Ia mengatakan, rakyat yang ingin agar pemilu 2024 ditunda jumlahnya banyak, maka aspirasi tersebut harus didengar partai politik dan DPR.

"Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ungkap Luhut ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube, Jumat (11/3/2022).

3. Luhut klaim aspirasi datang dari pemilih sejumlah Parpol

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu mengklaim, ada aspirasi publik yang mempertanyakan untuk apa menghabiskan dana lebih dari Rp100 triliun agar pemilu 2024 bisa digelar di tengah kondisi pandemik COVID-19.

"Itu yang rakyat ngomong," tutur dia.

Luhut bahkan mengklaim kelompok yang mendukung ide penundaan Pemilu 2024 merupakan pemilih dari Partai Demokrat, PDIP, PKB, Golkar hingga Partai Gerindra.

"Kan mereka (pemilih parpol) akan melihat, (parpol) mana yang mendengarkan suara kami," ujarnya.