Jakarta, IDN Times - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meluncurkan Program Kredit Pendidikan Bank Tabungan Negara (BTN) di Gedung Kemenristekdikti, Jakarta (10/4).
"Diharapkan kerja sama ini berkontribusi pada peningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia," kata Nasir.
Nasir mengatakan permasalahan saat ini adalah banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Kemenristekdikti sendiri mengalokasikan anggaran beasiswa bidikmisi sebesar Rp 4,9 triliun.
"Dengan bantuan dari Bank BTN harapannya permasalahan ini bisa diselesaikan," pungkasnya.
Terkait kredit pendidikan, Nasir mengatakan dirinya pun dulu juga menggunakan produk pembiayaan pendidikan bernama Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Karenanya, melalui kredit pendidikan dari Bank BTN ini Nasir berharap anak Indonesia bisa menyelesaikan kuliahnya dan bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik.
Kendati demikian, Nasir berharap kepada BTN agar bisa memberikan grace periode sehingga pokok pinjaman bisa dibayarkan pada saat sudah mendapatkan pekerjaan. Nasir pun berharap nantinya bunga student loan sebesar 0 persen sesuai UU No.12/2012.
"Sekarang masih menunggu peraturan dari Menko Perekonomian. Mungkin nanti dalam bentuk Perpres," terangnya.
Bank BTN meluncurkan kredit untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dengan plafon hingga Rp200 juta dan bunga hanya 6,5% flat selama 5 tahun. Kredit tersebut dapat diajukan oleh mahasiswa jenjang S1 hingga S3. Direktur Utama Bank BTN Maryono mengklaim, pinjaman tersebut diluncurkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Ini merupakan pengembangan dari kredit tanpa agunan. Disesuaikan dengan cashflow yang bersangkutan, jadi bisa untuk yang memiliki pendapatan tetap atau tidak tetap, seperti KPR. Tergantung dari cashflow mereka sisanya berapa," ujar Maryono.
"Idealnya nol persen bisa dengan syarat dananya dari pemerintah, perbankan diberikan bisnis. Untuk skema, biasanya pemerintah mendapat hibah dari internasional. Pemerintah bisa menjamin bila kredit macet. Pemerintah mau naruh dana berapa. Skema pasti masih dikaji, karena pemerintah mau memberikan aturan," tutur Maryono.
Dalam praktik pembayaran utang nanti, ijazah mahasiswa peminjam kredit pendidikan juga akan ditahan jika bermasalah.
"(Jika tidak bisa mencicil) antisipasinya tergantung masalahnya. Kalau kreditnya baik, akan dilihat dulu. Tidak bisa menetapkan target," pungkasnya.