Timika, IDN Times – Dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Papua Tengah, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, ikut menghadiri penyerahan BPJS Ketenagakerjaan, CSR, dan kredit usaha rakyat (KUR) kepada orang asli Papua (OAP) di ruang Perpustakaan Institut Pertambangan Nemangkawi, Mimika, Rabu (12/7/2023).
Pada kesempatan tersebut, Wapres Ma'ruf Amin didampingi sang istri, Wury Ma’ruf Amin, Pj Gubernur Papua, Panglima TNI beserta rombongan lainnya.
Secara simbolis, Wapres Ma'ruf Amin menyerahkan dua kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada dua perwakilan pekerja OAP.
Termasuk menyerahkan CSR dan KUR mikro kepada tiga pengusaha OAP yang didukung langsung oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Papua.
Adapun jumlah nilai KUR mikro yang diberikan kepada dua perwakilan OAP, masing-masing Rp30 juta. Sementara CSR kepada satu perwakilan senilai Rp100 juta.
Pada saat jumpa pers di RSUD Mimika, Ma'ruf Amin, mengapresiasi kegiatan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan, CSR, dan KUR mikro yang telah dilaksanakan.
"Ini merupakan salah atau hal yang perlu kita apresiasi dan ini untuk meningkatkan kualitas para tenaga kerja dan pengusaha ternak, ada juga pedagang," ujar Ma'ruf Amin.
Dia juga mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan bersama BPD Bank Papua dalam upaya meningkatkan usaha kecil dan menengah (UKM) di Papua Tengah melalui pemberian KUR.
"Saya memang berharap bank daerah, Bank Papua daerah itu bisa terus membantu para UKM ini supaya dia tumbuh bahkan bisa naik kelas," tuturnya.
Di samping itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga, menyampaikan, pada tahun anggaran 2023, Pemda Mimika telah berkomitmen menganggarkan Rp2 miliar dari APBD untuk melindungi pekerja rentan OAP.
"Tahun ini dana Rp2 miliar untuk melindungi orang asli Papua. Ke depan nanti Pemda akan melindungi seluruh warga rentan yang ada di Kabupaten Mimika," ujar Paulus saat diwawancarai awak media.
"Intinya, pemerintah daerah punya komitmen dengan sungguh-sungguh, seperti apa yang diharapkan oleh Pak Wakil Presiden tadi supaya perlu ada perlindungan khusus kepada warga Papua," imbuhnya.
Sementara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Mimika, Rudyanto Panjaitan, menyampaikan, sampai saat ini, terdapat 20 ribu pekerja rentan yang telah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.
"Jumlah pekerja rentan yang dianggarkan saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Mimika totalnya 20 ribu. Termasuk di dalamnya pelaku atau tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat serta masyarakat pelaku usaha kecil yang memang layak dibantu," jelas Rudyanto.
Disampaikan, jenis BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan lebih kepada perlindungan kecelakaan kerja dan kematian.
Tak hanya itu, ada juga program CSR yang mengimbau kepada sejumlah perusahaan agar mengalokasikan CSR-nya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan atau masyarakat Papua yang membutuhkan.
"Saat ini sudah ada 16 perusahaan yang sudah memberikan perlindungan dengan total tenaga kerja yang sudah diberikan perlindungan 6 ribu lebih. Sekitar 6.200 itu sudah diberikan perlindungan dan ini masih bertambah," ungkapnya.
"Tahun ini dengan harapan perlindungannya adalah substance dalam jangka panjang. Kalau tahun lalu, itu per satu bulan, tiga bulan. Nah tahun ini bupati mengimbau minimal 6 bulan karena itu dampak manfaatnya sangat terlihat," ucapnya.