Macet Parah TB Simatupang, Pramono Surati Pemerintah Pusat

20 Agu 2025, 10:30 WIB

WhatsApp Image 2025-08-20 at 09.34.08 (1).jpeg

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui 36 finalis Abang None 2025 di Balai Kota, Rabu (20/8/2025) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

Pramono Anung akan melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat terkait macet berkepanjangan di TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Pramono menginstruksikan pada Dinas Bina Marga, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan agar memperkecil ruas bedeng-bedeng proyek yang memakan banyak jalan.
Pramono juga memerintahkan agar tidak ada lagi Pak Ogah di TB Simatupang karena itu merupakan tanggungjawab dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat terkait macet berkepanjangan di TB Simatupang, Jakarta Selatan. Tindakan ini, menurut Pramono, perlu dilakukan karena masalah macet TB Simatupang sudah menjadi masalah yang harus diatasi dengan segera.

Pramono mengungkapkan macet parah di TB Simatupang disebabkan oleh adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) milik Pemerintah Pusat.

"Itu keluhannya memang berkepanjangan. Saya akan secara khusus menulis surat kepada pemerintah pusat yang mengoordinasikan PSN tersebut untuk membantu Jakarta supaya bisa mengurangi kemacetan di TB Simatupang," kata Pramono di Balai Kota, Rabu (20/8/2025).

1. Perkecil bedeng

Jalan TB Simatupang. (instagram.com/pramonoanungw)

Selain itu, Pramono juga menginstruksikan pada Dinas Bina Marga, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, agar memperkecil ruas bedeng-bedeng proyek yang memakan banyak jalan.

"Saya minta untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Gak seperti sekarang ada yang gede banget. Bahkan, ada ekskavatornya. Kemudian, ada alat kecil di sampingnya. Gak bisa, harus gini," ujar Pramono.

2. Tak ada lagi Pak Ogah

Ilustrasi. Petugas Satlantas Polrestabes Makassar mengamankan Pak Ogah di sejumlah jalan. IDN Times/Polrestabes Makassar

Pramono juga memerintahkan agar tidak ada lagi Pak Ogah di TB Simatupang karena itu merupakan tanggung jawab dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian.

"Saya juga sudah menginstruksikan untuk enggak boleh lagi ada Pak Ogah di tengah jalan yang mengatur lalu lintas. Semuanya harus menjadi tanggung jawab kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan," ucapnya.

3. Masyarakat diimbau cari alternatif jalan

Koridor 9 Transjakarta (IDN Times/Rohman)

Pramono mengimbau pada masyarakat agar mencari alternatif jalan selain TB Simatupang, karena proyek PSN masih berjalan.

"Kami menginformasikan, masyarakat yang melewati TB Simatupang, bisa ada alternatif jalan lain. Apakah melalui jalan tol yang baru, atau melalui dalam kota. Kami akan mengimbau untuk bisa mengurangi (kemacetan)," katanya.