Maha Kuasa Dewan Pengawas KPK

Salah satu yang dipermasalahkan dari kewenangan dewan pengawas yakni bisa memberikan izin bagi penyidik untuk melakukan penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan barang bukti. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, informasi mengenai upaya penyadapan dan penyitaan justru akan bocor lebih dulu kepada anggota DPR dan penyelenggara lainnya. 

"Pasti (ada kebocoran informasi). Memang sejak awal ini ada campur tangan eksekutif dan legislatif dalam penindakan KPK yang seharusnya bisa dilakukan secara independen oleh struktur di KPK yang sudah jalan dengan baik," kata Kurnia ketika dikonfirmasi pada Selasa (24/9). 

Ujung-ujungnya, pengusutan kasus menjadi terhambat. Sementara, menurut penyidik senior di KPK, H.N Christian, penyadapan merupakan salah satu metode paling jitu untuk bisa membuktikan seorang penyelenggara negara korupsi. 

"Karena kalau dengan cara konvensional mengikuti orang dari satu tempat ke tempat lain, melihat minimnya tenaga KPK, maka itu akan sia-sia," kata Christian yang diunggah di akun media sosial Change.org pada (6/9) lalu. 

Ia menjelaskan penyadapan itu tidak bisa dilakukan ke sembarang orang dan atas dasar yang tidak kuat. Para penyidik KPK menyadap karena sudah ada laporan dari masyarakat dan diverifikasi buktinya. 

Sementara, di dalam aturan UU baru KPK, di dalam pasal 12B tertulis aksi penyadapan yang diizinkan oleh Dewan Pengawas dilakukan paling lama selama enam bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama. 

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewas yakni menyusun kode etik bagi pegawai dan pimpinan KPK. Hal ini menandakan pimpinan KPK bukan lagi individu tertinggi di komisi antirasuah. Di dalam aturan sebelumnya, kode etik bagi pegawai disusun oleh pimpinan KPK. 

Di dalam UU yang baru, KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Di sana tercantum ketentuannya, kasus-kasus yang bisa dikeluarkan SP3 yakni kasus yang pengusutannya tidak tuntas dalam waktu dua tahun. 

Di dalam pasal 40 juga tercantum, anggota dewan pengawas harus diberi tahu secara tertulis paling lambat satu minggu usai dikeluarkan SP3. Dokumen SP3 itu dapat dicabut, bila pimpinan KPK menemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, apabila KPK mengeluarkan SP3, maka komisi antirasuah wajib mengumumkannya ke publik. 

Sebelumnya, pimpinan lah yang menyerahkan laporan setiap tahun mengenai kinerja KPK kepada DPR dan pemerintah. Namun, fungsi tersebut diambil oleh anggota dewan pengawas. 

Sementara, untuk kali pertama, anggota dewan pengawas akan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden RI. Lalu, siapa saja yang boleh diangkat menjadi anggota dewas? Di dalam UU baru pasal 69A tertulis individu yang mengisi posisi tersebut tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang terbatas dan telah berpengalaman paling sedikit 15 tahun. Calon anggota dewan pengawas tidak diizinkan berasal dari pengurus atau anggota partai politik. 

Masa jabatan anggota dewan pengawas yakni empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan.