Mahasiswa Dukung Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus

Dalam keterangan tertulisnya, mahasiswa UI yang tergabung di dalam Aliansi Kekerasan Seksual dalam Kampus se-UI menepis bahwa Permendikbud nomor 30 akan melegalkan aktivitas seks bebas. Miskonsepsi tersebut, menurut mereka digiring oleh persepsi bahwa bila korban setuju terhadap aktivitas seksual maka membuka peluang terjadinya zina. 

Pasal yang dipermasalahkan adalah pasal 5 di mana berisi "pelaku dilarang melakukan perbuatan kekerasan seksual tanpa persetujuan korban."  Frasa "tanpa persetujuan korban" justru dimaknai bila ada persetujuan, maka aktivitas seksual dibiarkan terjadi. 

"Perlu diingat bahwa unsur persetujuan atau consent pada Permendikbud-Ristek
PPKS bukan tentang membolehkan atau bahkan mendukung seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan siapa saja. Melainkan bertujuan untuk melindungi setiap orang dari aktivitas seksual yang tidak diinginkan," ujar aliansi mahasiswa itu. 

"Kehadiran persetujuan atau consent korban merupakan hal yang krusial untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual atau tidak," kata mereka lagi. 

Mereka juga menegaskan bila seseorang setuju melakukan suatu hal bukan berarti dianggap setuju melakukan hal lainnya yang terkait dengan hal yang ia setujui. "Ketika salah satu sifat dari consent tersebut tidak ada dalam suatu hubungan seksual, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual," kata mereka. 

Tak lama berselang dari pengesahan Permendikbudristek nomor 30, terjadi kekerasan seksual di Universitas Riau. Hal itu bermula dari seorang mahasiswa jurusan hubungan internasional berinisial L yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Terduga pelaku adalah dosen pembimbingnya yang juga Dekan FISIP Universitas Riau, bernama Syafri Harto. 

L mengaku dicium pipi dan keningnya oleh terduga pelaku. Korban kemudian memilih melaporkan kasus Syafri ke Polresta Pekanbaru pada 5 November 2021 lalu. Syafri dituduh telah melakukan pelecehan seksual. 

Tak terima dilaporkan, Syafri kemudian melaporkan balik L ke Polresta Pekanbaru dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahkan, Syafri juga mengajukan tuntutan senilai Rp10 miliar kepada mahasiswa L. 

Vice Mayor Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHI) Universitas Riau, Voppi Rosea Bulki, mengucapkan terima kasih karena Nadiem membuat aturan mengenai pencegahan kekerasan seksual di kampus. Ia bahkan menitipkan pesan kepada Menteri Nadiem dari korban L, agar memberinya perlindungan. 

"Korban menitipkan pesan kepada saya bahwa dia membutuhkan perlindungan dan dukugan dari Pak Nadiem. Tolong, usut tuntas kasus ini sampai akhir. Kami tidak ingin pelecehan seksual menjadi budaya yang terus didengar di kalangan mahasiswa di Universitas Riau. Usut tuntas kasus ini dan mohon tolong lindungi kami," kata Voppi di program yang sama. 

Sementara, ketika dikonfirmasi, Nadiem mengaku terkejut ketika banyak yang menyebut Permendikbudristek nomor 30 melegalkan seks bebas. Ia dengan tegas membantah hal tersebut. 

"Saya tidak bisa menerima fitnah yang menyebut saya menghalalkan zina dan seks bebas. Dan itu adalah dua topik yang berbeda," ujar Nadiem di stasiun Trans7. 

Ia menyebut justru Permendikbudristek tersebut merupakan sebuah terobosan karena secara spesifik berhasil mendefinisikan apa saja perbuatan yang termasuk kekerasan seksual. Di dalam peraturan itu ada 20 jenis perbuatan yang dikategorikan masuk tindak kekerasan seksual. 

"Jadi, sudah tidak ada lagi area abu-abu dan tidak bisa ngumpet," tutur dia. 

Ia mengatakan akar dari tindak kekerasan seksual adalah tanpa persetujuan sehingga dipaksa. "Saya tidak mau hal itu terjadi kepada saya tetapi tetap terjadi. Itu alasannya kenapa secara yurisdiksi memfokuskan ke masalah kekerasan seksual," ujarnya. 

Ia pun menegaskan di Kemendikbudristek sama sekali tidak pernah melegalkan seks bebas atau tindakan perzinahan.