Mahasiswa RI di AS Desak Prabowo Bebaskan Warga yang Ditahan usai Demo

23 Sep 2025, 17:43 WIB

WhatsApp Image 2025-09-23 at 10.00.37 (1).jpeg

Presiden, Prabowo Subianto bicara dalam High Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two State Solution di sela kegiatan High Level Week UNGA di Markas Besar PBB, New York, Senin (21/9/2025). (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Intinya sih...

Prabowo didesak bebaskan warga sipil yang ditahan karena kepemilikan buku.
Prabowo didesak untuk evaluasi program MBG.
Serukan dukungan bagi Palestina di Sidang Umum PBB.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mahasiswa dan diaspora Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat (AS) menulis surat terbuka bagi Presiden Prabowo Subianto yang sedang berada di Negeri Paman Sam sejak hari Minggu, 21 September 2025 lalu. Mereka berharap bisa bertemu dengan Prabowo dan menyampaikan empat tuntutan. Ketua Umum Partai Gerindra itu berada di AS untuk menyampaikan pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tuntutan itu disampaikan melalui akun Amerika Bergerak di media sosial. IDN Times telah meminta izin untuk mengutip unggahan tersebut.

Tuntutan pertama, yakni mahasiswa dan diaspora Indonesia mendesak Prabowo agar bebaskan warga sipil yang ditahan usai demonstrasi pada Agustus 2025 lalu. Ada sekitar 583 orang yang ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian, termasuk Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen.

"Atas nama mahasiswa dan diaspora Indonesia di AS dalam gerakan Amerika Bergerak, kami menulis surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka kunjungan menghadiri Majelis Umum PBB. Pertama, memerintahkan Kepala Kepolisian RI untuk menangguhkan penahanan dan menghentikan seluruh proses hukum terhadap warga sipil yang dikriminalisasi pasca demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025," demikian surat terbuka yang dikutip pada Selasa (23/9/2025).

Mereka juga meminta Prabowo agar memerintahkan Kapolri untuk memproses hukum anggotanya yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penangkapan dan penahanan warga sipil usai demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025.

Tuntutan kedua, yang disoroti lewat platform Amerika Bergerak yaitu soal kriminalisasi terhadap pemilik, penulis, penyunting dan penerbit buku. Mereka mengaku prihatin ketika mendengar laporan penangkapan dan penahanan warga sipil yang dituduh melakukan vandalisme. Polisi kemudian menjadikan buku-buku dengan pemikiran kritis sebagai barang bukti dan ikut disita.

"Kepemilikan, penulisan atau penerbitan buku apapun apalagi buku kritis semestinya tidak boleh dijadikan dasar oleh penyelenggara negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap warganya sendiri," tutur mereka.

Ia pun meyakini Prabowo pasti ingin membutuhkan anak-anak muda yang kritis. Para mahasiswa dan diaspora Indonesia di Negeri Paman Sam mengaku beruntung karena berkesempatan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dengan menempuh pendidikan di luar negeri.

1. Prabowo didesak bebaskan warga sipil yang ditahan karena kepemilikan buku

Surat terbuka dari mahasiswa dan diaspora Indonesia di Amerika Serikat (AS) yang ditujukan bagi Presiden Prabowo. (www.instagram.com/@amerikabergerak)

Lebih lanjut, mahasiswa dan diaspora Indonesia di AS, mendesak Prabowo agar memerintahkan Kapolri membebaskan semua warga sipil yang ditahan karena kepemilikan buku kritis. Salah satu penyitaan buku kritis dilakukan oleh Polda Jawa Barat dan disampaikan ke publik pada 16 September 2025 lalu. Beberapa buku itu disebut memuat teori anarkisme yang diduga menjadi referensi literasi kelompok pendemo anarkistis di Gedung DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Kapolda Jawa Barat, Irjen (Pol) Rudi Setiawan di dalam buku-buku yang disita terdapat ajakan desersi dan memuat narasi anarkisme. "Kami tidak ingin Bapak Presiden nantinya dikenang sebagai pemimpin yang berkontribusi terhadap pengikisan kemampuan berpikir kritis di antara generasi muda Indonesia," kata mereka.

2. Prabowo didesak untuk evaluasi program MBG

Ilustrasi ompreng MBG. (IDN Times/Putra F. D. Bali Mula)

Mahasiswa dan diaspora Indonesia di Negeri Paman Sam juga menyoroti pelaksanaan program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, sudah terjadi keracunan massal yang dialami oleh 5.300 siswa.

"Ini menunjukkan problem kebijakan serius yang perlu dievaluasi dan ditangani. Apalagi program MBG adalah salah satu kebijakan prioritas Bapak Presiden," kata mereka.

"Tidak sepantasnya adik-adik kami sakit karena makanan gratis," imbuhnya.

Maka, mahasiswa dan diaspora Indonesia di AS meminta agar Prabowo menyetop sementara program MBG. "Perintahkan kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan investigasi atas kasus keracunan massal serta evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG dengan melibatkan perwakilan manajemen dan komite sekolah, serta para ahli gizi, kesehatan, pendidikan dan kebijakan publik dari berbagai perguruan tinggi atau lembaga penelitian di Indonesia," katanya.

Selain itu, mahasiswa dan diaspora Indonesia di AS turut mendesak pemerintah agar memberi kompensasi yang layak bagi korban serta meminta pertanggung jawaban secara hukum dari pihak-pihak yang lalai dalam kasus keracunan massal.

3. Serukan dukungan bagi Palestina di Sidang Umum PBB

Lebih lanjut, poin keempat yang didesak kepada Prabowo yakni agar mantan jenderal purnawirawan TNI itu menggunakan momen pidato di hadapan Majelis Umum PBB untuk secara tegas mengecam genosida dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Bangsa Palestina. Selain itu, Prabowo juga didesak untuk menyerukan gencatan senjata permanen dan pencabutan semua blokade terhadap Gaza.

Mahasiswa dan diaspora Indonesia di AS berharap Prabowo berkenan untuk memenuhi undangan agar bisa mendiskusikan persoalan-persoalan yang tengah dialami di Tanah Air.

Sementara, di forum KTT mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara, Prabowo mengecam seluruh bentuk kekerasan yang terjadi di Palestina dan menyebabkan warga sipil yang tak bersalah menjadi korban.

"Oleh karena itu, Indonesia, sekali lagi menekankan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara untuk persoalan di Palestina. Solusi dua negara menjadi jalan menuju perdamaian," ujar Prabowo di markas PBB pada Senin kemarin di New York, AS.

Ia juga mengatakan Indonesia siap mengakui Israel bila Palestina telah benar-benar merdeka. Namun, di dalam teks pidatonya, Prabowo tidak menyebut kata genosida terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh Israel.