Mahfud: 3 Pemprov Rapat, Cari Tempat Penampungan Sementara Rohingya

15 Des 2023, 20:03 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD saat berkampanye di Trenggalek, Jawa Timur pada Sabtu, 2 Desember 2023. (Dokumentasi tim media Mahfud)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah pusat bakal menggelar rapat dengan tiga pemerintah provinsi yang daerahnya kerap didatangi oleh pengungsi etnis Rohingya. Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya membuat pemerintah pusing lantaran jumlahnya terus bertambah.

Di sisi lain, Indonesia sesungguhnya tak memiliki kewajiban hukum untuk menampung mereka di Tanah Air. Sebab, Indonesia bukan termasuk negara penandatangan Konvensi PBB untuk pengungsi.

"Menurut Konvensi PBB yang harusnya memberikan perlindungan adalah negara-negara yang menandatangani konvensi tahun 1951 tentang pengungsi. Indonesia tidak menandatangani itu. Jadi, sebenarnya Indonesia berhak mendorong kembali atau mengusir pengungsi. Itu menurut hukum internasional," ujar Mahfud pada Jumat (15/12/2023) di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Namun, ia menambahkan, diplomasi Indonesia merupakan diplomasi kemanusiaan. Sehingga, semua pengungsi yang datang ditampung.

"Tetapi, ini sudah bertahun-tahun malah (pengungsi) bertambah terus. Nampung di sana bertambah lagi. Nampung di situ bertambah lagi. Sekarang ini, masyarakat lokalnya sudah mulai protes. Kami kan juga miskin, kenapa malah nampung orang dan diberikan makan," katanya lagi menirukan aspirasi warga lokal.

Maka, sikap Indonesia, kata Mahfud, dianggap praktik kemanusiaan terhadap dunia. Para pengungsi etnis Rohingya itu sedang berada di satu tempat khusus.

"Dan masih akan dicarikan tempat penampungan sementara. Saya katakan penampungan sementara! Bisa (dipulangkan kapan saja)," tutur dia.

1. Tiga pemprov yang areanya jadi sasaran ketibaan etnis Rohingya gelar rapat

Warga negara asing diduga pengungsi Etnis Rohingya di Aceh. (IDN Times/Mhd Saifullah)

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan keluhan warga setempat terhadap gelombang pengungsi etnis Rohingya semakin meningkat. Apalagi jumlahnya semakin banyak. Di sisi lain, pemda di mana areanya jadi sasaran ketibaan pengungsi tak memiliki dana khusus untuk menampung mereka.

"Pokoknya sikap pemerintah tetap dengan hukum internasional. Tetapi, konstitusi kita menganut kemanusiaan. Oleh sebab itu, ditampung dulu sementara. Di mana penampungan yang membutuhkan waktu lebih lama? Anggarannya dari mana, karena ini kan gak ada di APBN atau APBD. Mereka masuk ke daerah-daerah, tapi tidak ada anggarannya," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Ia menambahkan Pemprov Aceh, Sumatera Utara dan Riau bakal menggelar rapat forkompimda bersama dan membahas pencarian tempat sementara. "Dan harus betul-betul sifatnya sementara demi alasan kemanusiaan. Tetapi, kemanusiaan kita juga harus memperhatikan kepentingan nasional kita," ujarnya lagi.

Sebab, kepentingan nasional pemerintah juga perlu mementingkan kebutuhan rakyatnya sendiri.

2. Wapres Ma'ruf Amin sempat usulkan etnis Rohingya ditampung di Pulau Galang

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Athena, Yunani, Rabu (22/11/2023). (dok. Sekretariat Wapres)

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat membuka opsi agar ribuan pengungsi etnis Rohingya sebaiknya ditampung di Pulau Galang, Batam, Provinsi Riau. Ma'ruf menyadari ketibaan pengungsi Rohingya kini sudah banyak mendapatkan penolakan yang luas dari masyarakat di tiga provinsi yakni Riau, Sumut dan Aceh.

"Penempatannya di mana? Dulu kita punya Pulau Galang, nanti kita bicarakan lagi apa akan seperti itu," ujar Ma'ruf seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada 5 Desember 2023 lalu.

Namun, keputusan akhir, kata Ma'ruf sedang dibahas di antara para pemangku kepentingan dengan Menko Polhukam, Mahfud MD. Pihak yang juga diajak bicara adalah Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi atau UNHCR.

"Selama ini kan tidak mungkin kita menolak. Tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai ada penolakan dari masyarakat, juga bagaimana supaya mengantisipasi jangan sampai terus semuanya lari ke Indonesia. Itu bisa jadi beban," tutur dia.

3. UNHCR catat sudah ada 1.543 pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia

Pengungsi Rohingya yang sempat terlantar di trotoar Jalan Jenderal Sudirman pada Kamis (14/12/2023) (IDN Times/ Fanny Rizano)

Sementara, berdasarkan data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) per 10 Desember 2023, jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia sudah mencapai 1.543 orang. Angka itu terhitung sejak pertengahan November 2023 lalu.

Adapun total kapal yang mendarat di Aceh mencapai 9 unit. Saat ini imigran gelap tersebut ditempatkan di lokasi penampungan sementara di sejumlah daerah di Aceh.

Di lokasi penampungan sementara di gedung bekas kantor imigrasi Lhokseumawe, jumlah pengungsi Rohingya kini mencapai 514 orang.

Sedangkan di Kabupaten Pidie, terdapat dua lokasi penampungan yaitu di komplek Yayasan Mina Raya dan di Desa Kulam, Kecamatan Batee yang jumlahnya mencapai 755 orang.

Sedangkan di Dermaga CT 1 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Kota Sabang berjumlah 139 orang dan di Gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA) di Kota Banda Aceh berjumlah 135 orang.

Selain imigran yang datang ke Aceh sejak November, ternyata ada 140 orang pengungsi Rohingya lama yang sudah menempati komplek Yayasan Mina Raya Kabupaten Pidie. Sehingga total pengungsi Rohingya di Aceh mencapai 1.683 orang.