Mahfud Ajak Tokoh Agama Tenangkan Warga, Jangan Buat Takut soal COVID

26 Jul 2021, 16:35 WIB

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta tokoh-tokoh agama di Jawa Barat untuk menenangkan warga selama terjadi lonjakan kasus COVID-19. Dengan begitu warga tidak akan panik dan imunitas bisa meningkat. Bahkan, Mahfud menilai COVID-19 adalah penyakit ringan yang tak berbeda jauh dengan flu.

"Bahwa penyakit ini sama dengan flu, beli (obat flu) Decolgen selesai. Kalau kita tenang (akan) beranggapan wah itu flu biasa, anggap begitu saja, bahwa ini ada vaksinnya, ada obatnya, ada caranya menghadapi," ujar Mahfud ketika memberikan pengarahan dan silaturahmi dengan tokoh agama se-Jawa Barat secara daring, Minggu 25 Juli 2021.

"Dengan begitu, kita akan tenang menghadapi hal-hal semacam itu," kata dia lagi.

Mahfud kemudian mengutip pernyataan dari bapak ilmu kedokteran, Ibnu Sina, yang berbunyi, "panik adalah sebagian dari penyakit."

Menurut Mahfud, bila dalam menghadapi COVID-19 sudah dilanda kepanikan malah memicu tertularnya penyakit.

"Tapi, bila kita tenang adalah separuh dari obat. Tinggal fisiknya (yang disembuhkan). Maka mari sabar mencari obat, berdoa dan usaha adalah permulaan dari kesembuhan," tuturnya.

Mengapa cara komunikasi pemerintah ke publik terkait COVID-19 masih bertujuan agar tidak membuat warga panik? Sebab, sering kali informasi yang disampaikan cenderung ditutup-tutupi dan tak jujur?

1. Pemerintah cenderung batasi informasi agar masyarakat tidak panik

Menurut Sosiolog dari Nanyang Technological University (NTU), Sulfikar Amir, ada dampak negatif dari pola komunikasi yang bertujuan tidak ingin membuat kepanikan tersebut. Salah satunya, kata Sulfikar, muncul persepsi di benak publik bahwa risiko akan tertular COVID-19 tergolong rendah.

"Yang kami lihat, kecenderungan pemerintah untuk memberikan informasi terbatas," kata Sulfikar ketika dihubungi pada Juli 2020 lalu.

Ia menduga, sejak awal strategi komunikasi pemerintah tidak berdasarkan strategi komunikasi yang transparan, jujur, dan akuntabel. Salah satu contoh yang kerap dilakukan pemerintah, kata dia, yakni pemerintah membahas apa yang disebut sebagai zona hijau.

"Padahal, beberapa daerah disebut sebagai zona hijau, zona aman karena pengetesan sangat rendah. Tapi, itu terus yang diulang-ulang (disampaikan ke publik)," ujarnya lagi.

2. Mahfud masih temukan tokoh agama yang sebarkan informasi keliru mengenai COVID-19

Menko Polhukam Mahfud MD (IDN Times/Galih Persiana)

Di dalam silaturahmi itu, Mahfud menyampaikan, masih ada tokoh-tokoh agama di sejumlah daerah yang menyebarkan disinformasi. Salah satunya tidak perlu menggunakan masker.

"Padahal, itu sudah menjadi keputusan WHO. Hampir 100 persen dokter memang percaya (anjuran WHO), tapi kan ada nol koma sekian persen yang berbeda, mungkin agar pendapatnya didengar orang. Termasuk profesor yang mengatakan bahwa ini (pandemik COVID-19) konspirasi Yahudi, itu sama sekali gak ada hubungannya," kata Mahfud yang dulu pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Ia menambahkan, semua warga dari berbagai agama dan ras sudah terpapar COVID-19. Mahfud juga meminta kepada para tokoh agama untuk memberi pengertian kepada warga agar mematuhi protokol kesehatan. Ia mengatakan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik terkait penanganan pandemik.

"Tetapi, jangan sampai membuat pemerintahan ini menjadi lumpuh," tutur dia lagi.

Ia mendorong alih-alih menentang, rakyat sebaiknya membantu pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19.

3. Distribusi vaksin diakui belum merata, maka warga wajib pakai masker

Default Image IDN

Di dalam silaturahmi virtual itu, Mahfud menyebut, ada dua cara untuk mencegah agar kondisi tubuh tidak memburuk bila tertular virus corona. Satu, diberi vaksin. Kedua, mengenakan masker.

"Masalahnya yang divaksinasi baru 10 persen. Sekarang ini, mayoritas yang meninggal karena belum divaksinasi," kata Mahfud.

Ia menambahkan, lantaran distribusi vaksin saat ini belum merata, maka warga wajib untuk memakai masker. "Pengganti vaksin hingga yang lain dapat (jatah divaksinasi) adalah masker. Yang sudah divaksinasi pun agar tidak menulari atau tetap tertular tetap wajib pakai masker," ujarnya lagi.

Terkait vaksin COVID-19, Mahfud menyadari kini warga berbondong-bondong bersedia untuk divaksinasi lantaran kasus varian Delta melonjak drastis. Alhasil, warga antre untuk divaksinasi.

"Tapi, sekarang dokter atau vaksinatornya yang tidak ada," tutur dia.