Mahfud Akui Sering Komunikasi dengan Ganjar, Tapi Tak Bahas Isu Capres

08 Jul 2023, 18:23 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketik bertemu Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah pada 18 November 2022. (www.instagram.com/@mohmahfudmd)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengakui bahwa ia sering berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Namun, menurut Mahfud, ia tidak membicarakan isu penetapan capres atau cawapres. Tetapi, sejak Ganjar melakukan ibadah haji, Mahfud belum bertemu lagi dengan politikus PDI Perjuangan itu.

"Saya memang sering berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo dan tokoh-tokoh PDIP yang lain. Tetapi, kami tidak membicarakan pencapresan atau penetapan cawapres. Kami lebih banyak berbicara politik nasional," ungkap Mahfud di Bangkalan, Jawa Timur pada Jumat (7/7/2023).

Isu politik yang dibahas, kata Mahfud, terutama menyinggung masalah ideologi, konstitusi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, kata Mahfud, tokoh-tokoh PDIP yang diajak berkomunikasi tidak hanya Ganjar.

"Saya sering bertemu dengan tokoh-tokoh PDIP lain seperti Pak Hasto, Pak Said Abdullah, Pak Olly Dondokambey, Pak Ahmad Basarah hingga Pak Yasonna Laoly. Bahkan, saya juga berbicara dengan Ibu Megawati," tutur dia.

Dalam kunjungan kerja ke Ende baru-baru ini, Mahfud turut didampingi politisi PDIP, Andreas Hugo Pareira. Di sana, Mahfud turut mengunjungi lokasi tempat Bung Karno pernah diasingkan.

Pernyataan Mahfud itu sejalan dengan kalimat yang pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan Ganjar melakukan beberapa kali pendekatan secara personal kepada Mahfud terkait posisi bakal cawapres.

"Pak Ganjar bertemu dengan Pak Mahfud MD dalam beberapa kesempatan," ujar Hasto di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo pada 6 Juli 2023 lalu.

1. Belajar dari pengalaman pemilu 2019, Mahfud tak lagi ngoyo jadi bakal cawapres

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika hadir di acara peluncuran riset BNPT. (Tangkapan layar YouTube BNPT)

Nama Mahfud kembali diperhitungkan dalam bursa bakal cawapres di pemilu 2024. Namun, ia mengaku tak ingin buru-buru menyimpulkan peluangnya melaju jadi bakal cawapres lebih lebar pada tahun depan.

Mahfud benar-benar belajar dari pengalaman pahit dalam pilpres 2019 lalu. Ia batal mendampingi Joko "Jokowi" Widodo di menit-menit terakhir jelang pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Mahfud, penentu akhirnya apakah ia bakal maju menjadi bakal cawapres ada di tangan partai politik.

"Harus diingat yang menentukan pasangan capres atau cawapres itu parpol atau koalisi parpol. Parpol menentukan nama pasangan bukan semata-mata berdasarkan hasil survei. Ada juga pertimbangan mengenai kapabilitas, integritas hingga rekam jejak," ujar Mahfud di dalam keterangan tertulis pada 8 Juni 2023 lalu.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan saat ini ia melihat saja perkembangan dunia politik yang sedang berlangsung. Mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur itu tak akan langsung memberikan jawaban dengan menolak atau siap menerima kembali pinangan untuk menjadi bakal cawapres.

"Ini harus disyukuri sebagai hal yang positif dari perkembangan demokrasi. Itu lepas dari soal calonnya saya atau tidak. Tapi, kalau dibandingkan di zaman Pak Harto, mekanisme seperti ini gak ada," ungkap Mahfud ketika diwawancara Najwa Shihab dan dikutip dari YouTube.

"Dulu itu, gak boleh ada orang yang menyebut nama orang lain sebagai calon. Bisa-bisa disikat habis," tutur dia.

Ia memastikan bakal ada waktu dan tempat baginya untuk menentukan keputusan. Momen tersebut, kata Mahfud masih lama.

"Ini kan masih lempar-lemparan bola," ujarnya lagi.

Ia mengakui juga tidak ngoyo mengejar posisi bakal cawapres di pemilu 2024. Belajar dari pengalamannya pada 2019 lalu, ketika ia mengajar posisi itu, justru malah tidak direstui oleh Tuhan.

"Kan saya sudah punya pengalaman, jabatan seperti itu kalau dikejar terkadang gak dapat. Kalau kita duduk-duduk saja terkadang malah dapat. Ya, itu sudah ada yang ngatur," katanya.

2. Nama Mahfud masuk lima besar elektabilitas tertinggi untuk posisi bakal cawapres

Elektabilitas bakal calon wakil presiden berdasarkan Indikator Politik Indonesia (IPI) pada periode 26 Mei-30 Mei 2023. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, nama Mahfud di sejumlah lembaga survei masuk ke dalam lima besar pejabat publik dengan elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres. Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 4 Juni 2023 lalu menempatkan Mahfud ada di posisi ketiga elektabilitas tertinggi.

Mahfud meraih angka elektabilitas 13,4 persen. Di atas Mahfud terdapat Ridwan Kamil (15,4 persen) dan Erick Thohir (15,5 persen).

Menanggapi hasil survei tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mencoba realistis.

"Survei itu berlaku pada rentang waktu survei. Kalau survei di waktu yang berbeda, maka bisa saja hasil surveinya juga berbeda," ungkap Mahfud di dalam keterangan tertulis pada 8 Juni 2023 lalu.

3. Ganjar juga melakukan pendekatan kepada Erick Thohir dan Sandiaga Uno

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertemu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertemu di acara Rakorda Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Tengah yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (27/4/2023). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Selain Mahfud, Ganjar juga sudah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno. Tujuannya sama, yakni melakukan pendekatan personal dengan kandidat cawapres.

Diketahui, Erick Thohir diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sementara Sandiaga Uno disodorkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Pendekatan-pendekatan personal itu kan juga diperlukan, sehingga nantinya ketika dilakukan pembahasan secara bersama-sama itu istilahnya buat capresnya juga tidak kawin paksa," ujar Hasto.

Setelah melalui proses pendekatan personal itu, kata Hasto, pimpinan partai akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk elektabilitas.