Mahfud Blak-blakan Minta Denny Indrayana Bantu Anies Jadi Capres

05 Jun 2023, 15:44 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD di Halal Bi Halal MUI pada Kamis (17/5/2023) (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, secara blak-blakan mengakui ia meminta kepada Denny Indrayana agar membantu Anies Baswedan lolos menjadi bakal capres.

Permintaan serupa tidak hanya ia sampaikan kepada Denny, melainkan juga kepada Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu. Hal itu sengaja disampaikan Mahfud supaya tidak ada lagi tuduhan kepada pemerintah, yang disebut hendak menjegal pencapresan Anies pada Pemilu 2024.

"Bukan hanya Denny saja yang saya minta (tolong), Ketua Umum PKS juga saya mintai tolong Anies agar dijaga dan tetap mendapatkan tiket (capres). Karena kalau nanti gak dapat tiket (pencapresan) yang dituduh pemerintah, karena dia nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies," ungkap Mahfud di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Ia meminta kepada Denny agar jangan sampai Anies gagal menjadi bakal capres, lantaran mendapat ganjalan dari internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Mahfud kembali menegaskan pemerintah tidak menjegal Anies maju menjadi bakal capres pada Pemilu 2024.

"Jadi, saya sampaikan, tolong itu dijaga jangan sampai dari internal (koalisi Anies) yang gagal (terbentuk)," tutur dia.

Pernyataan serupa ia juga sampaikan ke Ahmad Syaikhu ketika Ketua Umum PKS tersebut berkunjung ke rumah dinasnya pada 15 April 2023. Dalam kunjungan tersebut, PKS menawarkan Mahfud untuk menjadi cawapres Anies.

"Saya sampaikan itu juga ke Ketua Umum PKS, Ahmad Syaikhu ketika datang ke rumah saya, dan menjajaki bagaimana kalau bapak menjadi cawapresnya Anies? Saya bilang jangan saya, nanti (koalisi) malah pecah," tutur dia.

Apakah Anies merasa dijegal pemerintah agar tak bisa menjadi bakal capres Pemilu 2024?

1. Mahfud tolak tawaran jadi bakal cawapres Anies Baswedan

Plt Menkominfo, Mahfud MD ketika mengikuti rapat dengan komisi I DPR pada Senin, 5 Juni 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Mahfud menolak tawaran PKS untuk menjadi bakal cawapres Anies. Sebab, bila ia setuju, Mahfud khawatir koalisi parpol pengusung Anies malah menjadi terpecah.

"Saya bilang jangan saya, nanti malah pecah (koalisi parpol pengusung Anies). Kalau koalisinya gak setuju nanti Anies malah tidak mendapat tiket (pencapresan) kalau partainya tidak menentukan pilihan yang sama," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud memilih menjaga pemilu agar tetap berjalan pada 14 Februari 2024. "Agar pemilunya nanti tetap terselenggara, jadi saya jaga pemilunya," ujarnya.

2. Pemerintah mengaku melindungi hak-hak politik Anies untuk dipilih jadi capres

Relawan Amanat Indonesia (Anies) deklarasi dukung Anies Baswedan capres 2024 (IDN Times/Istimewa)

Lebih lanjut, menurut Mahfud, pemerintah justru mempersilakan Anies untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Bahkan, kata dia, pemerintah melindungi hak-hak politik Anies sebagai warga negara untuk dapat dipilih.

"Kalau pemerintah mempersilakan (Anies maju dalam pemilu). Kami malah melindungi hak-hak politiknya supaya pemilu tetap berjalan," kata Mahfud.

Sementara, Anies justru merasakan sebaliknya. Ia mengaku mengalami prosesnya untuk maju menjadi capres di Pemilu 2024 dihalang-halangi. Padahal, dalam berbagai hasil survei, ia kerap ditempatkan sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi ketiga setelah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

"Karena kalau di survei nomor tiga, buat apa dijegal? Kan nomor tiga. Kalau surveinya nomor tiga tapi tetap menjegal, mungkin mereka punya hasil survei sesungguhnya. Ini dilogika saja, kalau mereka percaya (elektabilitas saya rendah), kenapa dijegal?" ujar Anies di acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Yogyakarta pada 18 Mei 2023.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menduga hasil survei yang sesungguhnya justru dikhawatirkan berbeda dari yang selama ini dirilis ke publik. Sebab, kata Anies, tekanan demi tekanan dirasakan kepada dirinya dan tiga parpol pengusungnya.

"Jadi, kalau sekarang Nasdem, Demokrat, PKS, di survei angkanya rendah tapi ada tekanan terus, sesungguhnya ada survei lainnya yang tinggi," tutur Anies sambil tersenyum.

3. NasDem duga pencapresan Anies bisa batal seandainya ada parpol yang ingkar terhadap isi piagam kesepakatan

Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Ahmad M Ali (ANTARA/HO-Dok Pribadi)

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Ali, mengatakan pernyataan Mahfud bahwa pemerintah tidak akan menjegal pencapresan Anies sudah jelas. Namun, ia tak menampik bisa saja di internal koalisi ada yang menjegal pencapresan Anies. Hal itu terkait ketidakpatuhan salah satu dari tiga partai di koalisi terkait penentuan bakal cawapres.

"Di Koalisi Perubahan ini kan sudah menandatangani deklarasi, piagam koalisi yang ditandatangani oleh tiga ketua umum. Di situ ada satu poin penting bahwa persoalan calon wakil presiden itu adalah kewenangan daripada Anies Baswedan sebagai bacapres," ujar Ali kepada media di Jakarta pada 1 Juni 2023.

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini mengaku tak khawatir soal adanya upaya penjegalan pencapresan Anies di internal koalisi, bila semua partai pengusung berkomitmen mematuhi isi piagam itu.

"Jadi, kalaulah kemudian partai koalisi ini memegang komitmen yang sudah dibuat dalam piagam itu, maka tentunya itu tidak perlu dikhawatirkan ya. Jadi artinya bahwa insya Allah tidak ada upaya penjegalan dari internal koalisi," tuturnya.

"Itu clear. Kecuali kalau ada partai yang kemudian mau mengingkari piagam itu. Jadi kemudian ada parpol yang mengingkari itu dan memaksakan keinginannya. Nah itu bisa berpotensi tuh," katanya lagi.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.