Mahfud Buka Suara soal Undangan Rapat Penundaan Pemilu 2024 di Kaltim

18 Mar 2022, 23:07 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (IDN Times/Galih Persiana)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD angkat bicara soal ramainya undangan rapat koordinasi yang dirilis oleh Kemenkopolhukam terkait penundaan pemilu 2024. Undangan tersebut dilayangkan Kemenkopolhukam kepada KPU Balikpapan, Bawaslu Balikpapan dan Kesbangpol Balikpapan, Kalimantan Timur. Pimpinan dari tiga instansi itu diminta untuk menjadi narasumber.

Melalui keterangan di media sosial, Mahfud tak membantah bahwa kedeputian I Kemenkopolhukam memang mengundang sejumlah instansi pada Senin, 21 Maret 2022 di Balikpapan untuk berkoordinasi terkait isu penundaan pemilu 2024. Tapi, menurutnya agenda itu bukan berarti mengajak instansi tersebut untuk bersiap-siap menunda pemilu 2024.

"Jadi, itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu tak akan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan pemilu dan pilkada pada tahun 2024," ujar Mahfud seperti dikutip dari akun Instagramnya pada Jumat, (18/3/2022).

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusi yakni pada 2024 tetap diselenggarakan pemilu dan pilkada serentak. "Isu yang berkembang itu (agar pemilu 2024 ditunda) adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah," kata dia lagi.

Lalu, apa kata Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal undangan rapat koordinasi yang digelar oleh Kemenkopolhukam pada 21 Maret 2022?

1. Ketua KPU belum dapat undangan dari Kemenkopolhukam untuk ikut rapat di Balikpapan

ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengaku belum mendapatkan undangan dari Kemenkopolhukam terkait rapat koordinasi untuk membahas isu penundaan pemilu 2024 di Balikpapan, Kaltim. "Sampai saat ini belum (ada undangan)," kata Ilham seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada hari ini.

Namun, ia telah berkomunikasi langsung dengan Menkopolhukam Mahfud MD terkait undangan yang dihelat kedeputian I tersebut. Ilham mengatakan menurut Mahfud rapat itu bukan ajakan agar pemilu 2024 ditunda.

"Kedeputian saya kreatif akan menjelaskan isu penundaan pemilu dan pilkada serentak bukan urusan pemerintah. Pemerintah tetap mengagendakan pemilu (tahun 2024) dan pilkada serentak. Itu jawaban Prof Mahfud kepada saya," kata dia.

Ia pun tak melarang KPU Kabupaten dan kota yang diundang untuk ikut hadir. "Dengan kehadiran mereka, bisa sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku," tutur Ilham lagi.

Di dalam undangan yang beredar rapat koordinasi itu digelar di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan dan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Djaka Budhi Utama.

2. Menko Mahfud tegaskan Presiden Jokowi setuju pemilu digelar 2024

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika menggelar rapat internal mengenai kenaikan harga dan langkanya stok minyak goreng pada Selasa, 15 Maret 2022 (www.instagram.com/@jokowi)

Sebelumnya, Menko Mahfud sudah menegaskan bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah setuju bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan pada 14 Februari 2024. Pernyataan Mahfud itu seolah untuk menepis sejumlah pemberitaan yang menyebut Jokowi tergoda memperpanjang masa jabatannya hingga satu atau dua tahun lagi.

Salah satunya diturunkan oleh Majalah Tempo pada periode 7 Maret 2022 hingga 12 Maret 2022. Dalam sampul dengan judul "Malu-Malu Menunda Pemilu", diungkap ada manuver yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan agar masa jabatan Jokowi diperpanjang. Luhut bahkan ditulis sempat menemui tiga ketua umum partai politik yang kini menyampaikan agar Pemilu 2024 ditunda.

"Presiden berkomunikasi dengan KPU pada 11 November 2021 dan presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sesuai dengan yang diinginkan atau diusulkan oleh KPU dan DPR," ungkap Mahfud ketika memberikan keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Kemenko Polhukam, Senin (7/3/2022).

Tanggal itu pula, kata Mahfud, yang akhirnya disepakati pemerintah dan DPR ketika dilakukan rapat kerja pada 24 Januari 2022. "Dengan demikian sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024," kata dia.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menegaskan tidak pernah ada pembahasan di tingkat pemerintah untuk menunda Pemilu 2024.

3. Publik dinilai baru percaya bila Jokowi yang umumkan Pemilu tetap dilakukan pada 2024

Pakar komunikasi politik dari Kedai Kopi, Hendri Satrio (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara, menurut pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, wacana penundaan Pemilu 2024 akan segera berhenti bila jadwal Pemilu 2024 disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi. Bukan oleh para menterinya. Menurutnya, respons Jokowi akan taat terhadap konstitusi adalah jawaban yang mengambang dan tidak tegas.

"Harusnya presiden Jokowi langsung saja mengumumkan jadwal resmi Pemilu 2024. Pak Jokowi tinggal ngomong aja bahwa Pemilu akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Itu minimal akan meredakan usaha-usaha itu (membuka wacana penundaan Pemilu 2024)," ungkap Hendri dalam diskusi virtual Minggu, 6 Maret 2022 lalu.

Ia menambahkan bila respons Jokowi hanya taat terhadap konstitusi, maka respons itu bisa dimaknai agar dilakukan amandemen konstitusi yakni UUD 1945.

"Ketegasan presiden belum terlihat sampai saat ini. Saya usulkan saja kalau pak presiden tak mau bicara ya yang bicara pak wapres saja, mumpung panggungnya kosong lalu bisa tampil ke publik dan mengatakan bahwa mendukung KPU agar pemilu dilakukan pada 14 Februari 2024," katanya.