Mahfud: Distribusi Bansos untuk Atasi Kekeringan Papua Terhambat Cuaca

03 Agu 2023, 12:40 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memberikan keterangan mengenai bencana kekeringan di Papua. (Tangkapan layar video Kemenko Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memastikan bahwa negara hadir untuk membantu warga di Kabupaten Puncak, Papua yang kini sedang mengalami bencana kekeringan dan kelaparan. Salah satunya dengan cara terus dikirim dan didistribusikan bantuan ke dua distrik yaitu Agandugume dan Lambewi. Namun, Mahfud mengakui penyaluran bantuan tidak mudah untuk dilakukan.

"Cuma masalahnya sekarang itu masalah transportasi. Transportasi dari Jakarta menuju ke Papua mungkin mudah. Tapi, ketika sudah masuk ke Distrik Agandugume memang tergantung pada cuaca. Cuacanya itu kadang kala berubah secara mendadak," ungkap Mahfud di dalam keterangan video yang dikutip pada Kamis (3/8/2023).

Di sisi lain, transportasi yang bisa digunakan hanya pesawat kecil. Sebab, landasan pacu yang tersedia untuk pesawat hanya sepanjang 600 meter.

"Otomatis pesawat yang bisa masuk hanya jenis cessna, pilatus porter dan twin otter. Itu yang bisa masuk ke sana. Itu tergantung cuaca juga sehingga tidak bisa sembarang waktu bisa terbang," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Maka tak heran, kata Mahfud, bantuan akhirnya sering kali menumpuk. Setelah tiba di Distrik Agandugume itu pekerjaan belum selesai. Sebab, rumah warga terletak di area perkampungan dengan medan yang menantang.

"Kampung-kampung itu lokasinya terjal, ada yang di ketinggian, di bawah. Kondisi di sana tidak sama seperti di Pulau Jawa. Sebab, orangnya terpencar-pencar," tutur dia.

1. Mahfud bantah distribusi bantuan terhambat karena ada ancaman keamanan dari KKB

Distribusi bantuan bagi warga di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Papua untuk atasi bencana kekeringan. (Dokumentasi Puspen TNI)

Lebih lanjut, Mahfud membantah bahwa distribusi bantuan sosial terhambat karena adanya faktor keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Suharyanto mengatakan bahwa distribusi bantuan melalui udara sempat diganggu oleh KKB. Namun, Suharyanto tidak merinci jenis gangguan yang dilakukan oleh KKB.

"(Ancaman) Keamanan dari KKB tidak ada, karena di situ pertama, sudah ada kantor TNI yang menjaga. Kedua, di sana sudah terjadi kesepakatan antara penjabat gubernur, bupati, TNI, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat untuk menjamin keamanan," kata dia.

Mereka juga menjamin agar setiap bantuan yang mendarat di distrik itu dapat tiba dengan aman dan diterima langsung oleh warga. "Gangguan pengacau dari KKB untuk ini tidak ada. Jadi, tinggal infrastruktur saja yaitu penerbangan dan distribusi ke distrik-distrik," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah meminta agar bencana kekeringan dan kelaparan di Papua segera ditangani. Selain itu, Jokowi memberi instruksi peristiwa bencana kelaparan dan kekeringan tidak dibiarkan berlarut-larut.

2. BNPB sebut enam warga di Papua meninggal akibat bencana kelaparan

Bantuan sosial dari Panglima TNI berhasil didistribusikan di Kabupaten Puncak, Papua. (Dokumentasi Puspen TNI)

Sebelumnya, BNPB mengatakan akibat musim kemarau berkepanjangan menyebabkan warga gagal melakukan panen. Akibatnya 6 warga di Papua meninggal karena bencana kelaparan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan karena terjadi gagal panen, menyebabkan warga kesulitan memperoleh bahan pangan.

"Kekeringan itu juga menyebabkan warga setempat kesulitan mendapatkan air bersih hingga mengakibatkan enam warga, yang meliputi lima orang dewasa dan seorang bayi, meninggal dunia. Mereka diduga mengalami diare dan dehidrasi," ujar Abdul seperti dikutip dari kantor berita ANTARA, Selasa (1/8/2023).

BNPB mengutip data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Puncak, menyebut bencana kekeringan berdampak pada 7.500 jiwa. Ia mengatakan telah dilakukan penanganan darurat untuk membantu warga.

"Adapun penanganan darurat yang telah dilakukan meliputi penyelidikan epidemiologi kepada para korban yang meninggal dunia oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah," kata dia.

Pemkab juga mendistribusikan makanan, obat-obatan dan memberikan penyuluhan kesehatan secara berkala. Operasi pemantauan dan penanganan kesehatan ini juga didampingi Emergency Medical Team (EMT) di wilayah regional Papua.

3. Pemkab Puncak telah menetapkan status tanggap darurat pada 7 Juni-7 Agustus 2023

Bantuan sosial dari Panglima TNI berhasil didistribusikan di Kabupaten Puncak, Papua. (Dokumentasi Puspen TNI)

Sementara, untuk mengatasi bencana kekeringan di Puncak, Papua, pemkab menetapkan status tanggap darurat di dua distrik pada 7 Juni 2023 hingga 7 Agustus 2023. Di sisi lain, TNI terus mendistribusikan bantuan bagi warga di dua distrik tersebut.

Dikutip dari keterangan tertulis Puspen TNI, pada 28 Juli 2023, mereka berhasil mendistribusikan bantuan seberat dua ton. Bantuan diangkut menggunakan dua pesawat Helikopter Caracal TNI AU yaitu HT 2701 dan HT 2705 dari Lanud Yohanes Kapiyau (Yku).

Helikopter Caracal HT-7201 mendistribusikan 10 karung beras 400 kg, 51 bungkus sembako 510 kilogram, 30 karton mi instan 90 kilogram. Sedangkan, Helikopter Caracal HT-7205 mendistribusikan 10 karung beras 400 kilogram, 51 bungkus sembako 510 kilogram, dan 30 karton mi instan 90 kilogram.

Sebelumnya, sebanyak 23,1 ton bansos sudah tiba di Timika, Papua. Bantuan itu berasal dari Panglima TNI 8 ton dan dari Kementerian Sosial 15,1 ton.

Bantuan tersebut dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara (AU). Pengiriman dengan pesawat Hercules tersebut dilakukan dalam tiga hari berturut-turut, yakni pada 23 Juli 2023 sebanyak 6 ton. Lalu, keesokan harinya 24 Juli 2023 dikirim 12,5 ton dan 4,6 ton dikirim pada 26 Juli.

Semua bansos itu diangkut dari Lanud Halim Perdanakusuma dan berhasil didistribusikan lewat Lanud Yohanes Kapiyau (Yku) Timika, Papua.