Mahfud Dorong Perundingan Ekstradisi ASEAN Segera Tuntas, Soroti TPPO

09 Mei 2023, 18:47 WIB

Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memimpin ASEAN Security and Political Council (ASPC) di Labuan Bajo pada 9 Mei 2023. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mendorong perundingan perjanjian ekstradisi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Treaty Extradition) bisa segera dituntaskan.

Dengan tuntasnya perjanjian tersebut, maka bisa mencegah pelaku kejahatan trans nasional bersembunyi di negara lain, mulai dari kasus terorisme, narkoba, hingga perdagangan orang. Indonesia pun bisa meminta bantuan kepada negara ASEAN lainnya seandainya ada pelaku tindak kejahatan lain bersembunyi dan segera ditangkap.

"ASEAN harus memiliki instrumen yang memadai untuk mengatasi kejahatan perdagangan orang, termasuk melalui adopsi Leaders Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by Abuse of Technology, yang memuat pendekatan komprehensif dalam hal pencegahan dan perlindungan korban serta kolaborasi antar negara," ungkap Mahfud, selaku Koordinator dan Penanggung Jawab Pilar Polkam ASEAN ketika memimpin pertemuan ke-26 ASEAN Political and Security Council (APSC) bersama Menlu Retno Marsudi di Labuan Bajo, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023).

Pertemuan itu, kata Mahfud, diikuti Sekretaris Jenderal ASEAN dan seluruh menteri luar negeri negara anggota ASEAN, kecuali Myanmar. Sedangkan, Menlu Timor Leste yang telah ditetapkan secara prinsip sebagai anggota ke-11 ASEAN ikut hadir dalam pertemuan hari ini.

Salah satu fokus Mahfud yakni terus memperkuat upaya kerja sama pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan Asia Tenggara, baik di tingkat bilateral maupun regional. Indonesia, kata Mahfud, telah meneken nota kesepahaman di tingkat bilateral dengan dua negara untuk memberantas TPPO.

Negara mana saja yang dimaksud Mahfud?

1. Indonesia telah miliki MoU terkait pemberantasaan TPPO dengan Malaysia dan Kamboja

Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memimpin ASEAN Political and Security Council (APSC) di Labuan Bajo pada 9 Mei 2023. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Mahfud menjelaskan sudah ada dua nota kesepahaman (MoU) yang diteken antara Indonesia dengan negara mitra. Pertama, Indonesia meneken MoU dengan Malaysia mengenai rekrutmen dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor domestik. MoU itu diteken pada April 2022.

"MoU ini mengatur penggunaan sistem satu kanal sebagai sistem perekrutan dan pengawasan pekerja migran," kata dia.

Sedangkan, MoU kedua yang diteken yakni antara Polri dengan Kepolisian Kamboja yang diteken pada Agustus 2022.

"MoU itu bermanfaat guna memperkuat kerja sama police to police dalam penanganan TPPO," ujar Mahfud.

2. Mahfud tekankan TPPO tak bisa selesai dengan restorative justice

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Mahfud menyebut pelaku kasus TPPO tidak bisa diberikan keringanan berupa restorative justice atau keadilan restoratif. Restorative justice adalah mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.

"Kejahatan TPPO itu adalah kejahatan yang serius yang tidak bisa didamaikan. Pelakunya harus dihukum," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di Labuan Bajo, dikutip dari keterangan tertulis.

Mahfud juga menggaribawahi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus di KTT ke-42 ASEAN adalah TPPO. "Ini sudah menjadi penyakit yang sangat mengancam bagi kehidupan masyarakat. Nanti akan diputuskan oleh negara-negara ASEAN bentuk kerja samanya bagaimana," kata dia.

3. Mahfud soroti NTT jadi daerah paling banyak korban TPPO

Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Lebih lanjut, Mahfud juga menyoroti daerah yang paling banyak terdapat korban TPPO, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT). Maka, lokasi perhelatan KTT ASEAN di Labuan Bajo yang merupakan bagian dari NTT sudah tepat.

"Kebetulan saya ini bicara dari NTT, daerah yang paling banyak Tindak Pidana Perdagangan Orang-nya. Menurut catatan, setiap tahun banyak warga NTT yang pulang dari luar negeri sudah menjadi mayat," kata Mahfud.

Polda NTT mencatat sepanjang 2014 hingga 2022 terdapat lebih dari 700 PMI asal NTT pulang dalam keadaan sudah ada di peti jenazah. Warga NTT itu, tutur Manfud, diperjualbelikan sebagai budak oleh mafia perdagangan manusia.

Mahfud menambahkan pemerintah sudah menyediakan segala perangkat yang diperlukan untuk menindak tegas pelaku TPPO.

"Sekali lagi, tidak ada perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan aparat," ujarnya.