Mahfud: Masyarakat Protes Putusan MK Boleh, Tapi Tak Akan Ubah Apapun

Lebih lanjut, Mahfud mengharapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebabkan banyak orang kecewa itu tak mengakibatkan penundaan Pemilu 2024. Semua pihak, kata Mahfud, harus siap ikut Pemilu 2024. 

"Semua harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya tapi konstitusi kita mengatakan bersifat final sehingga ya mari kita lanjutkan proses ini. Karena di dalam tata hukum kita begitu," kata mantan anggota komisi I DPR tersebut. 

Di sisi lain, Mahfud enggan menanggapi pertanyaan terkait dugaan nepotisme di dalam cara MK memutuskan terkait syarat menjadi capres dan cawapres yang dibacakan pada hari ini. Persepsi nepotisme itu muncul lantaran Ketua MK, Anwar Usman, yang ikut mengadili gugatan terkait syarat capres dan cawapres merupakan adik ipar Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sedangkan, putusan MK menguntungkan Gibran yang digadang-gadang ingin melenggang sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. 

"Gak tahu saya. Itu bukan wilayah saya untuk menyatakan KKN," ujar Mahfud. 

Ketika ditanyakan apakah ia menyukai putusan MK yang dibacakan hari ini, Mahfud tidak menjawab dengan lugas. Ia hanya mendorong publik untuk menerima keputusan hakim konstitusi meski tidak disukai. 

"Ya, itu kita harus laksanakan pemilu sesuai dengan tahapannya. Saya tugasnya mengawal itu (pemilu). Silakan yang mau protes punya jalannya sendiri, karena ini kan negara demokrasi," kata dia. 

Sebelumnya, hakim konstitusi pada hari ini memutuskan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun bisa ikut maju sebagai capres dan cawapres. 

Gugatan itu teregister dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam gugatan itu, pemohon mengajukan petitumnya dan meminta ditambahkan frasa 'berpengalaman sebagai kepala daerah' sebagai syarat capres-cawapres.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan, ketentuan diperbolehkannya kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi capres dan cawapres akan berlaku mulai Pilpres 2024.

Guntur menjelaskan, aturan itu berlaku agar tidak timbul keraguan mengenai penerapan pasal a quo dalam menentukan syarat usia minimal capres dan cawapres.

"Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya,” kata Guntur di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, hari ini. 

Untuk diketahui, MK menerima permohonan pengubahan batas usia capres dan cawapres yang diajukan seorang mahasiswa asal Surakarta, Almas Tsaqibbirru pada hari ini.

"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu nomor 182 tambahan lembaran negara nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah," kata Ketua MK Anwar Usman.