Mahfud MD: Awalnya RKUHP Akan Disahkan 17 Agustus, Tapi Ditunda Jokowi

Mahfud berujar, RKUHP memiliki urgensi tersendiri bagi masyarakat. Menurutnya, RKUHP kelak akan membuat masyarakat memiliki hukum yang sesuai. Sebab, KUHP yang sekarang diterapkan merupakan peninggalan dari zaman kolonial Belanda.

"Urgensinya begini, agar masyarakat itu bisa dilayani oleh hukum yang sesuai dengan masyarakat, karena yang lama ini kan hukum Belanda. Sekarang hukumnya harus beda, sesuai dengan potret masyarakat sekarang," tutur Mahfud.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) ditargetkan akan berlangsung selama selama satu bulan dan dilaksanakan secara paralel dengan yang dilakukan oleh DPR.

"Sampai satu bulan ke depan dan proses ini paralel berjalan dengan di DPR," ujar Edward usai menghadiri acara "Kick Off Dialog Publik RKUHP" dilansir dari ANTARA, Rabu (24/8/2022).

Lebih lanjut, Eddy, sapaan akrab Edward, mengatakan sosialisasi menargetkan audiens bukan hanya soal kuantitas, melainkan juga dari segi kualitas, sehingga sosialisasi akan berjalan laiknya dialog.

"Sebanyak mungkin yang terlibat itu kan jauh lebih baik. Tetapi sebetulnya bukan dalam segi kuantitas, tapi pada kualitas masukan seperti apa," ujarnya.

Pada Selasa (23/8/2022), pemerintah yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar kick off terkait dengan pembahasan RKUHP. Kick off ini sempat diwarnai protes dari Aliansi Nasional RKUHP.

Aliansi melihat, undangan kick off RKUHP tersebut bukan sarana untuk membangun diskursus publik terkait pasal-pasal problematik yang ada pada draf RKUHP terbaru. Forum itu dinilai hanya bersifat monolog, bukan dialog yang dikonstruksikan secara setara.

“Kami menilai agenda sosialisasi RKUHP ini sebagai jalan yang formalistik, sebab hanya bertujuan untuk sosialisasi atau edukasi semata. Padahal, masyarakat sipil menghendaki adanya ruang partisipasi dan konsultasi guna mendengar masukan publik secara maksimal,” ujar Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana.