Mahfud MD: Korupsi Zaman Sekarang Lebih Gila Dibandingkan Orde Baru

Menurut pengamatan Mahfud, rasuah di era pascareformasi dilakukan atas nama demokrasi. Sementara, bila dibandingkan dengan era orde baru, pola praktik korupsi hanya dilakukan oleh korporasi saja. Meski ia tak menampik praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tetap saja banyak. 

"Tapi, bila Anda ingat dulu, korupsi tidak ada yang dilakukan oleh DPR. Hakim, gubernur, pemda, gak berani (korupsi). Dulu koordinasinya terkoordinir," kata Mahfud.

Dalam disertasi untuk meraih gelar doktornya, Mahfud melihat praktik korupsi pada era Soeharto dilakukan dengan membangun organisasi atau perusahaan. Proyek-proyek akan dialirkan ke sana.

"Misalnya pertanian membuat organisasi, diatur di sini dan diberi bagian, lalu ditunjuk siapa yang memimpin. Pedagang pasar juga diminta buat organisasi lalu diatur," tutur dia lagi.

Yang mengatur, kata Mahfud, adalah Soeharto sendiri. Bahkan, itu tertulis di TAP MPR dan  UU KPK bahwa pemerintahan di era Orde Baru penuh dengan praktik KKN. 

"Jadi, ini bukan soal baru. Jangan sampai kita takut untuk mengatakan pemerintahan Pak Soeharto itu memang KKN," ujarnya. 

Bila membandingkan dengan kondisi saat ini, institusi yang semula di era Orde Baru tak berani korupsi akhirnya ikut main. Mulai dari DPR, gubernur, hakim agung di MA, disebut Mahfud tak pelak ikut korupsi. 

"Karena atas nama demokrasi. Saya bebas melakukan apa saja, pemerinta ndak boleh ikut campur," katanya. 

Di dalam pemaparannya, Mafud mengatakan salah satu penyebab korupsi makin meluas di era pascareformasi karena para pejabat publik sudah tidak lagi punya moral. Mereka justru menggunakan hukum untuk menjustifikasi perbuatan korupsinya. 

"Sekarang, hukum itu lepas dari moral. Sekarang, orang itu mencari pembenaran melalui aturan hukum. Mau korupsi ada dalilnya kok sekarang," kata Mahfud.

Ia pun memberi contoh peristiwa pemberian suap yang dilakukan oleh eks Gubernur Jambi kepada anggota DPRD. Gubernur terpaksa memberi mobil mewah Toyota Alphard kepada masing-masing anggota DPR agar mereka bersedia hadir dalam rapat pengesahan ABPD.

"Anggota DPR bilangnya gak mau (menyetujui kebijakan) bila tidak dikasi anggaran begini. DPRD bilangnya saya tidak mau anggaran begini, bila tidak diberi jatah segini. Dalilnya (untuk korupsi) ada, karena untuk membuat Perda harus dengan persetujuan DPRD," tutur dia. 

Alhasil, Gubernur Jambi yang disebut Mahfud itu ditangkap karena memberikan suap berupa mobil mewah. Meski sudah ditangkap, tapi Perda untuk membuat proyek itu sudah terlanjur disetujui. 

Di sisi lain, Mahfud menilai tidak adil bila perbuatan korupsi yang terjadi di masa lampau lalu dilimpahkan kesalahannya kepada pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo. Ia mengambil contoh kasus pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menilik ke belakang, sejumlah obligor dikatakan telah lunas mengembalikan dana pinjaman itu. Sebagai bukti dikeluarkan surat Release and Discharge pada 2002. 

"Tapi, kemudian ada yang protes bahwa rilis SKL (Surat Keterangan Lunas) ada korupsinya, maka masuk ke pengadilan. Ini yang saya maksud Sjamsul Nursalim, dia berutang ke pemerintah Rp4,7 triliun-Rp4,8 triliun," kata Mahfud. 

Sebagai jaminan agar bisa diberikan dana talangan, Sjamsul menjaminkan sejumlah asetnya seperti tambak udang. Tetapi, setelah dinilai, nominal aset tersebut hanya mencapai Rp1,1 triliun. Artinya, masih ada dana sekitar Rp3,7 triliun yang belum dikembalikan. 

"Di pengadilan negeri, betul ada korupsi. Naik banding ke pengadilan tinggi dan dinyatakan betul disebutkan juga ada korupsi. Tetapi, begitu sampai di Mahkamah Agung malah bebas, lalu yang disalahkan pemerintah," tutur dia heran. 

Menurut Mahfud yang membebaskan adalah pengadilan. Sementara, pemerintah tidak berhak mencampuri proses peradilan itu. 

"Lalu, ada yang menganalisa bahwa ada permainan dengan hakim. Lho, kan kita gak boleh masuk (ikut campur) main," katanya.

Lantaran dinyatakan oleh MA ia tidak terbukti korupsi, maka yang kini dikejar oleh pemerintah adalah sisa utangnya secara perdata.