Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan klarifikasi soal ucapannya yang menyebut bahwa tidak ada pelanggaran HAM di era Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Menurut dia, pelanggaran HAM di era sekarang tidak seperti era terdahulu.
"Pelanggaran HAM masih ada, cuma yang terstruktur seperti dulu itu tidak ada," kata Mahfud dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, Selasa (17/12).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu membantah tidak ada pelanggaran HAM di era Presiden Jokowi. Menurut dia, ada pasti ada pelanggaran yang terjadi, hanya saja perlu dilihat jenisnya.
"Seberapa pun cerobohnya itu mengatakan tidak ada pelanggaran HAM, itu pasti ada, omong kosong tidak ada. Tapi jenisnya apakah vertikal atau horizontal," tuturnya.
Adapun horizontal yang dimaksud Mahfud adalah pelanggaran HAM yang dilakukan secara terstruktur.
Mahfud pun menyinggung soal penggusuran di Tamansari, Bandung, bukan sebagai pelanggaran HAM. Dia menjelaskan bahwa penggusuran itu dilakukan karena tanah di kawasan Tamansari merupakan milik sah pemerintah Kota Bandung.
"Kasus Tamansari Bandung sedang berporses. Tanah yang disengketakan itu milik sah Pemkot Bandung. Ada buktinya, ada tanda jual belinya, ada tanda beli resminya, itu milik pemerintah Bandung. Kemudian disewakan ke rakyat yang menggugat itu," kata Mahfud.
Peneliti Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perdamaian Setara Institute Selma Theofany mengatakan, melalui penelitiannya pada periode pertama Presiden Joko "Jokowi" Widodo (2014-2019) terdapat catatan buruk permasalahan HAM. Catatan terburuk ada di tiga bidang.
"Catatan terburuk Presiden Jokowi periode satu berada di hak untuk bebas beragama atau berkeyakinan, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan juga kebebasan berekspresi," ujarnya.