Mahfud MD: Pemerintah Akan Tetap Ukur Tanah di Wadas

09 Feb 2022, 20:21 WIB

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (2/12/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan pemerintah akan tetap melakukan pengukuran tanah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, meski ada pro kontra dari warga. Pengukuran itu akan dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur, melalui pendekatan persuasif dan dialogis," ujar Mahfud dalam keterangannya, Rabu (9/2/2022).

1. Mahfud klaim situasi Wadas kondusif

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Mahfud MD ketika memberikan keterangan pers (Tangkapan layar YouTube Kemenkopolhukam)

Mahfud mengatakan, situasi di Wadas saat ini dalam keadaan kondusif. Kabar tersebut didapat dalam rapat bersama pejabat utama dari Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam Diponegoro, Kabinda Jateng, dan sejumlah pejabat terkait.

"Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan suasana mencekam di Desa Wadas pada Senin kemarin, tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial, karena Wadas dalam keadaan tenang, terutama sekarang ini," ujar Mahfud dalam keterangannya, Rabu (9/2/2022).

"Situasi dan kondisi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo saat ini normal dan kondusif," sambungnya.

2. Mahfud mengakui sempat ada gesekan di Wadas

Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) memasang spanduk saat melakukan aksi damai di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Sleman, D.I Yogyakarta, Kamis (6/1/2022) (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Meski demikian, Mahfud mengakui sempat ada gesekan di Wadas. Namun, kata dia, saat ini kondisinya sudah dapat terkendali.

"Pada proses pengamanan kemarin, memang sempat terjadi gesekan di lapangan, tapi itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat yang terlibat pro dan kontra atas rencana penambangan dan Polri hanya langkah-langkah pengamanan di dalam gesekan antar warga," ucap dia.

3. Mahfud sebut terjadi saling intimidasi di masyarakat

Mahfud MD. (youtube.com/NU Channel)

Lebih lanjut, Mahfud mengaku, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Komnas HAM. Menurut dia, ada dua kelompok di masyarakat yang saling berbeda pandangan di Wadas.

"Menurut keterangan Komnas HAM, memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda. Ada yang pro dan ada yang kontra," ucap dia.

Mahfud menegaskan, bendungan Wadas masuk dalam proyek strategis nasional. Bendungan ini dibangun untuk mengaliri sawah di 15 ribu hektare, pengadaan sumber air baku, sumber listrik dan untuk mengatasi banjir.

"Pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Wadas tenang, jangan terprovokasi," ujar dia.