Mahfud MD: Pemilu Rutin Digelar untuk Cegah Orang Jahat Jadi Pemimpin

10 Okt 2023, 20:34 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika berbicara di Universitas Udayana, Bali pada 10 Oktober 2023. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan Indonesia memilih menjadi negara demokrasi. Maka, kekuasaan harus berganti berdasarkan kehendak rakyat.

Sirkulasi kekuasaan itu, kata Mahfud, dilakukan lewat mekanisme pemilu. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengingatkan sulit mencari pemimpin ideal melalui pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Pemilu yang diselenggarakan tiap lima tahun itu memang bukan untuk mencari pemimpin ideal dan sempurna karena tidak akan ketemu. Tapi, untuk mencegah orang jahat menjadi pemimpin. Jadi, tugas Anda semua ikut pemilu dan pilih pemimpin yang paling sedikit kejelekannya," ungkap Mahfud ketika berbicara di hadapan mahasiswa Universitas Udayana, Bali dan dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (10/10/2023).

Pemilu yang digelar secara rutin menjadi bukti Indonesia negara demokrasi. Meski begitu, pemilu itu harus dilaksanakan secara bermartabat, sesuai nilai, etika, dan aturan hukum.

"Kenapa kita memilih demokrasi bukan monarki, oligarki atau yang lain? Karena sistem demokrasi dipandang paling memungkinkan berjalan. Bekerjanya negara sebagai organisasi kekuasaan yang bertujuan melindungi, menghormati dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM)," kata dia.

1. Mahfud dorong peserta Pemilu 2024 tak lakukan kampanye negatif dan hitam

Menkopolhukam Mahfud MD di Halal Bi Halal MUI pada Kamis (17/5/2023) (IDN Times/Aryodamar)

Mantan anggota komisi I DPR itu turut mengimbau para peserta Pemilu 2024 agar menghindari kampanye negatif dan hitam. Meskipun, kata Mahfud, kampanye negatif tidak ada hukumannya. Namun, ia minta agar peserta pemilu tetap tak mempraktikkan kampanye negatif.

"Kampanye yang negatif itu menyampaikan sisi yang buruk atau negatif dari seorang calon walau faktanya demikian. Itu memang tidak ada hukumannya," kata Mahfud.

Di sisi lain, kampanye hitam dilakukan dengan menyampaikan sesuatu yang buruk tetapi tidak sesuai kenyataan. Hal tersebut sama saja menyebarkan hoaks.

"Itu ada hukumannya," tutur dia.

Mahfud mendorong agar peserta pemilu menghindari dua jenis kampanye itu di Pemilu 2024. Tujuannya, agar pemilu mendatang berlangsung baik dan santun.

2. Mahfud dorong peserta pemilu tidak menjalankan politik identitas

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika berbicara di Universitas Udayana, Bali pada 10 Oktober 2023. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Di forum tersebut, Mahfud juga mendorong peserta pemilu tidak menjalankan politik identitas. Hal tersebut ia harapkan bisa terjadi saat pilpres dan pilkada serentak.

"Karena akan membuat kontestasi menjadi tidak fair dan berpotensi menimbulkan konflik. Menggunakan identitas politik, boleh misalnya mengatakan saya Muslim, saya Madura, boleh saja. Tapi, kalau menjalankan politik identitas, itu yang tidak boleh," ujar Mahfud.

Apalagi, jika praktik yang dilakukan, kata dia, dengan menjadikan identitas politik untuk mencederai lawan atau orang lain.

3. Pemerintah dan DPR sepakat tanggal pendaftaran capres dibuka lebih awal dan singkat

Ilustrasi (IDN Times/Mardya Shakti)

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR sepakat menetapkan tanggal baru untuk pendaftaran capres dan cawapres yaitu 19 Oktober-25 Oktober 2023. Kesepakatan itu diambil dalam rapat bersama di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, pada 20 September 2023 lalu.

"Soal tentang jadwal, saya kira pilihannya tinggal dua, opsi satu dan opsi dua. Tidak ada yang lain soal itu. Tadi Pak Gaus (anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus) mengusulkan lebih cenderung ke opsi kedua," ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia kepada peserta rapat.

"Nah sebelum saya sampaikan, kita anggap saja karena Pak Gaus yang bicara, kita setuju Pak Gaus atau ada yang menolak Pak Gaus. Setuju ya?" tanya Doli.

"Setuju," jawab peserta rapat.

"Pemerintah?" tanya Doli.

"Sangat setuju," kata Direktur Jenderal Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin menimpali.

"Jadi 19-25 Oktober, kita sepakati ya," kata Doli sambil mengetok palu.