Mahfud MD: Kalau Cuma Berteriak, Tak Bisa Memakzulkan Presiden

Dalam diskusi virtual tadi sore, Mahfud memperoleh informasi kegiatan diskusi virtual itu tidak diketahui oleh pihak rektorat. Oleh sebab itu, pihak kampus tidak melarangnya. 

"Berdasarkan komunikasi saya dengan pihak rektorat, UGM sendiri tidak pernah melarang atau meminta aparat untuk menindak acara itu. Sebab, UGM tidak diberi tahu soal acara tersebut," kata pria yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. 

Ia pun menilai tidak ada yang salah dari penyelenggaraan webinar yang semula akan digelar pada (29/5) lalu. Lebih jauh, ia juga mengenal narasumber yang akan memberikan materi yakni Ni'Matul Huda. Mahfud mengaku pernah membimbing Ni'Matul ketika meraih untuk program doktor. 

"Calon narsum yang katanya mendapat teror itu adalah profesor hukum tata negara, di mana ketika mengambil program doktoral dibimbing oleh saya dan Prof. Pratikno. Saya tahu ia bukan orang yang subversif," tutur Mahfud. 

Sehingga, Mahfud yakin seandainya diskusi virtual itu tetap berjalan, Ni'Matul tidak akan menggiring narasi diskusi kepada ajakan untuk memakzulkan presiden secara inkonstitusional. 

Lebih jauh, Mahfud menegaskan presiden bisa saja dimakzulkan atau dipaksa mengundurkan diri. Tetapi, bila ia melanggar satu dari lima hal. Pertama, jika presiden terbukti mengkhianati negara. Kedua, presiden terlibat kasus korupsi, dan/atau perbuatan pidana berat lain. Presiden juga bisa dimakzulkan seandainya ia melakukan perbuatan tercela atau misdemeanor, keempat melakukan penyuapan, dan kelima, tidak memenuhi lagi syarat sebagai presiden.

"Tak bisa serta merta berteriak menjatuhkan presiden karena terkait kebijakan COVID-19 (lalu presiden dimakzulkan)," tutur dia lagi. 

Sebelumnya, baik UGM dan UII mengecam keras aksi teror dan ancaman yang dialamatkan kepada masing-masing civitas akademiknya. Apalagi dalam pesan pendek yang ditujukan ke orang tua salah satu mahasiswa, pelaku mengklaim berasal dari ormas keagamaan tertentu. 

Dekan Fakultas UGM, Sigit Riyanto menegaskan pihaknya akan melindungi pihak yang mendapatkan tekanan psikologi dan ancaman teror. Fakultas Hukum UGM merasa perlu untuk melindungi segenap civitas akademika termasuk semua yang terlibat di dalam kegiatan tersebut.

"Dalam hal ini FH UGM telah mendokumentasikan segala bukti ancaman yang diterima oleh pihak terkait serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka melindungi segenap civitas akademika FH UGM serta pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini," ujar Sigit.