Mahfud MD Ungkit Cerita saat Eks Mensos Juliari Coba Mengakali Bansos

04 Feb 2021, 11:47 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD (IDN Times/Galih Persiana)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan upaya mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang sudah menunjukkan indikasi untuk "mengakali" pemberian bantuan sosial (bansos). Pada saat awal pandemik itu, kata Mahfud, Juliari mendatangi dirinya untuk memberikan laporan terkait kesulitan penyaluran bansos.

"Ketika awal pandemik itu (mantan) mensos itu datang ke saya. (kata mantan Mensos) 'Pak (Mahfud), ini kami dana banyak tapi sulit menyalurkan bansos karena administrasinya untuk pertanggungjawaban dari BPK terlalu rumit. Sehingga, tidak banyak yang berani, takut disalahkan korupsi'," kata Mahfud dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditayangkan secara virtual, Kamis (4/2/2021).

1. Mahfud konfirmasi ke Ketua BPK

Menkopolhukam Mahfud MD (IDN Times/Prayugo Utomo)

Mahfud kemudian coba mengonfirmasi laporan dari Juliari kepada Ketua BPK, Agung Firman Sampurna. Firman memastikan bahwa administrasi untuk pertanggung jawaban kepada BPK tidak rumit. Dirinya kemudian meminta kepada Juliari untuk tetap melakukan penyaluran bansos dengan sebaik-baiknya.

"Tau-tau menterinya di OTT. Tapi sebenarnya (administrasinya) gak rumit, jalan tuh. Yang penting ada niat bahwa ini bisa dijalankan dengan baik," ucap Mahfud.

2. Mahfud sudah beri jaminan saat itu

Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Lebih lanjut, Mahfud pada saat itu telah memberikan jaminan kepada Juliari bahwa tidak akan ada masalah selama tetap menyalurkan bansos dengan baik. Sayangnya, jaminan yang diberikan tidak berbalas dengan proses penyaluran yang dijalankan dengan baik oleh Juliari.

"Kami jamin tidak ada apa-apa asal dikelola dengan baik, dengan benar. bukan mencari cara untuk korupsi. Karena kalau sudah mencari-cari cara, kami sudah benarkan secara materil, KPK turun tangan, dan itu terjadi (OTT)," ujarnya.

3. Korupsi bansos sudah direncanakan sejak Februari 2020

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 1 Februari 2021 menggelar rekonstruksi kasus suap bansos COVID-19. Rekonstruksi itu digelar di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan.

Adegan-adegan dalam rekonstruksi tersebut menggambarkan peran beberapa tersangka kasus suap bansos COVID-19. Namun, peran eks Mensos Juliari Batubara hingga anggota DPR fraksi PDIP Komisi II Ihsan Yunus diperagakan dengan pemeran pengganti.

Rekonstruksi kasus suap bansos COVID-19 ini menayangkan 17 adegan. Dilansir dari ANTARA, salah satu tersangka kasus tersebut yaitu Kasubdit Penanganan Korban Bencana Sosial Politik sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bansos Matheus Joko Santoso dihadirkan pada adegan 1a.

Dalam adegan itu, Matheus bertemu dengan anggota DPR fraksi PDIP Komisi II Ihsan Yunus yang menggunakan pemeran pengganti, serta Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial M. Syafii Nasution. Rekonstruksi itu mengulang kejadian pada Februari 2020 di ruangan M Syafii Nasution. Ihsan Yunus sendiri pernah dipanggil KPK pada 27 Januari 2021. Namun, ia tidak memenuhi panggilan tersebut.

Pada adegan 1b, KPK menghadirkan Agustrii Yogasmara alias Yogas dari pihak swasta. Yogas pernah dipanggil KPK sebagai saksi pada 22 Januari 2021. Adegan ini menggambarkan pertemuan Yogas dengan Deny Sutarman serta Matheus Joko Santoso di ruang Subdit Logistik Kemensos pada Februari 2020.

Pertemuan yang dilakukan sejak Februari 2020 ini tentu menjadi perhatian. Sebab, kasus virus corona atau COVID-19 pertama kali di tanah air baru terjadi pada 2 Maret 2020. Hal ini mengindikasikan, korupsi bansos sudah direncanakan sebelum pandemik COVID-19 melanda Indonesia.