Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD meminta agar semua kantor pemerintah, BUMN, TNI hingga Polri menunda acara halal bihalal Lebaran. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta agar acara halal bihalal diselenggarakan setelah 2 Mei 2023.
"Semua kantor pemerintah, yakni kantor kementerian/lembaga nonkementerian, BUMN, TNI, Polri, jika merencanakan halal bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1.444 Hijriah," ungkap Mahfud seperti dikutip dari akun Instagramnya pada Senin (24/4/2023).
"Pada pekan pertama yakni 24 April hingga 1 Mei 2023 supaya tidak diadakan acara halal bihalal, syawalan atau reunian di tempat-tempat tersebut. Surat resmi segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing," tutur dia.
Mahfud menyampaikan pengumuman tersebut lantaran ia kini menjabat Menpan RB ad interim. Menpan RB, Azwar Anas sedang menunaikan ibadah umrah.
Instruksi Mahfud ini sejalan dengan permintaan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang meminta kepada para ASN, pegawai BUMN, TNI, Polri hingga pegawai swasta agar tak kembali ke Jakarta dari kampung halaman bersamaan pada Senin dan Selasa esok. Tujuannya, untuk menghindari puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada dua hari terakhir. Apalagi cuti bersama pemerintah berakhir pada 25 April 2023.
"Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut," kata Jokowi ketika memberikan keterangan pers secara daring dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari ini.
Apakah ini berarti ASN dibolehkan mendapat cuti tambahan seandainya mengikuti permintaan Jokowi untuk memundurkan waktu kepulangan ke Jakarta?