Mahfud Minta TNI-Polri Perketat Pengamanan di Papua Jelang PON XX

Polda Papua mulai mengidentifikasi jenis ancaman yang bisa terjadi jelang PON dan Papernas di Papua. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal, mengatakan KKB dan rencana demo yang bakal dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) diantisipasi sebagai ancaman utama saat pelaksanaan PON XX. 

"Ancaman utama yang ada di Provinsi Papua adalah gangguan dari Kelompok KKB dan KKP, perlu diantisipasi juga aksi demonstrasi yang ditunggangi oleh KNPB untuk mencoba menggagalkan atau membuat rusuh pada saat pelaksanaan PON XX Papua," ungkap Ahmad dalam keterangan tertulis pada 4 September 2021. 

Ahmad menerangkan aksi kelompok tersebut diantisipasi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua untuk menjaga setiap kegiatan dari kemungkinan terburuk yang dapat terjadi. Selain itu, kata dia, kepolisian juga telah menyiapkan mekanisme pengawalan dan pengaturan arus lalu lintas agar dapat dipahami seluruh personel saat simulasi Sispamkota dilaksanakan.

Direktorat Lalu Lintas, kata dia, akan menyoroti pengawalan kontingen setibanya di Papua untuk menghindari kemacetan, kecelakaan lalu lintas hingga pemalangan jalan oleh masyarakat setempat yang menolak kegiatan.

"Persoalan yang diangkat adalah bagaimana cara dari tim pengamanan untuk melakukan penanganan terhadap warga yang melanggar prokes," katanya. 

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadapi masalah lain jelang penyelenggaraan PON XX. Masalah itu adalah masih rendahnya tingkat vaksinasi di warga Papua. Bahkan, jumlahnya mencapai di bawah 50 persen. 

Tito memperkirakan sebanyak 600 ribu jiwa di lima area yang jadi tuan rumah PON, sudah harus setidaknya menerima dosis pertama vaksin COVID-19 akhir September 2021. Angka 600 ribu itu diperoleh dari hitung-hitungan kemungkinan tercapai kekebalan komunal. 

Lima area yang bakal digenjot vaksinasinya di Papua yakni Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Keerom. Area tersebut merupakan titik diselenggarakannya perhelatan PON yang bakal diikuti 10 ribu atlet dan ofisial. 

"Mohon bantuan kepada warga Papua di lima area itu dan tokoh masyarakat untuk mendorong warga agar mau divaksinasi. Karena salah satu problemnya ada yang gak mau (divaksinasi COVID-19)," ungkap Tito ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Sabtu, 11 September 2021. 

"Tolong disampaikan bahwa vaksinasi itu sangat penting. Kalau 2/3 warga di lima wilayah itu sudah bisa divaksinasi sebenarnya itu hebat sekali, kami mohon hal ini dibantu dan didukung oleh semua pihak," imbuhnya. 

Vaksinasi menjadi kunci untuk mencegah agar tidak ada lagi lonjakan kasus COVID-19 usai penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI. Sebab, meski kasus COVID-19 di Papua mulai menurun, tetapi munculnya lonjakan tetap menghantui. Apalagi, pemerintah membolehkan pertandingan di PON dan Peparnas disaksikan langsung oleh warga. 

Pemerintah kemudian memutuskan tetap mengerahkan vaksinator dari unsur TNI dan Polri untuk menggenjot vaksinasi COVID-19 di Papua. Pada Selasa, 8 September 2021, TNI mengirimkan 81 tenaga kesehatan tambahan untuk mempercepat vaksinasi. 

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, mengatakan 81 tenaga kesehatan itu terdiri dari 50 personel TNI AL, 20 personel dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan sisanya berasal dari relawan.

"Tentunya para peserta maupun pendukung pelaksanaan PON bisa kita vaksinasi. Jadi, pas PON semua bisa bekerja dengan baik tidak terganggu lagi dengan COVID-19," ungkap Yudo dalam keterangan tertulisnya. 

Yudo menargetkan vaksinasi bisa menjangkau lebih dari satu juta orang di wilayah Papua.

"Kami berharap situasi di sana aman. Namanya PON di sana dilaksanakan, berarti kan sudah diantisipasi semuanya," katanya.