Mahfud: Pemerintah Tetap Buru Anggota KKB, Tanpa Lukai Warga Sipil

Mahfud mengatakan pemerintah belum memutuskan memberlakukan situasi darurat militer atau darurat sipil. Sebab, pemerintah menganggap aksi teror dan tindak kekerasan hanya dilakukan segelintir orang, bukan kelompok besar. 

"Orang-orangnya teridentifikasi, sehingga kita sebut orang-orang itulah terorisnya. Bukan Papua terorisnya. Bukan pula organisasi di Papua yang disebut sebagai teroris," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. 

Mahfud menjelaskan di Papua ada dua jenis kelompok yang masih dapat diajak berembuk dengan pemerintah. Pertama, kelompok dengan ideologi politik yang kerap menyuarakan agar Papua merdeka dan menjadi negara sendiri. Kedua, kelompok klandestin atau rahasia. 

Menurut Mahfud upaya untuk memperketat keamanan di Papua akan terus dilakukan selama masih ditemukan aksi tindak kekerasan dari anggota KKB yang dimasukan ke dalam daftar teroris. 

"Kami tidak punya target sampai kapan operasi ini akan berlangsung. Bila dikatakan lama hingga puluhan tahun (konflik di Papua) ya karena kami mengutamakan dialog," tutur dia. 

Menurut Mahfud, sejak pemerintah resmi memasukkan anggota KKB ke dalam daftar teroris pada 29 April 2021, personel keamanan gabungan pelan-pelan berhasil memukul mundur anggota KKB. Tetapi, aparat keamanan ada juga yang gugur dan menjadi korban ketika terjadi kontak senjata. 

Berikut daftar aksi kontak tembak yang terjadi di Papua dan disebut oleh Kemenkopolhukam: 

27 April 2021: Satu anggota Brimob gugur, dua Brimob mengalami luka dan lima anggota KKB tewas. Kontak tembak terjadi di Illaga.

13 Mei 2021: Satu anggota KKB tewas. Kontak tembak terjadi di Illaga, Kabupaten Puncak.

16 Mei 2021: Dua anggota KKB tewas, satu anggota KKB berhasil melarikan diri dalam keadaan luka. Kontak tembak terjadi di Illaga.

18 Mei 2021: Dua prajurit TNI gugur ketika sedang melakukan pengamanan di daerah rawan di Distrik Dekai, Yakuhimo.

18 Mei 2021: Empat prajurit TNI terluka ketika terjadi kontak tembak di Pegunungan Bintang.

Menurut Mahfud, dalam mencari solusi untuk perdamaian di Papua, pemerintah tidak sekadar mengedepankan upaya penegakan hukum. Upaya yang lebih dulu dikedepankan adalah pendekatan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020. 

Selain meningkatkan dana otonomi khusus (otsus), pemerintah mengklaim memberikan berbagai pengecualian dan peluang bagi orang asli Papua (OAP). Pertama, individu yang menjadi gubernur dan wakil gubernur di Papua haruslah orang Papua asli. 

"Di luar Papua, tidak ada aturan semacam itu," ungkap Mahfud. 

Kedua, anggota DPRD di Papua sudah diberi kuota harus diisi 25 persen oleh orang asli Papua. Artinya, kata Mahfud, bila yang menang bukan orang asli Papua, maka pemenang nomor dua atau setelahnya yang merupakan OAP yang akan dipilih  menduduki kursi sebagai anggota DPRD. 

"Jadi, meski yang 75 persen itu yang menang, mereka tetap akan disingkirkan (demi memberikan kursi ke OAP)," ujarnya. 

Ketiga, pemerintah memberlakukan kebijakan khusus bagi pemuda-pemudi Papua di bidang pendidikan yang diberi nama "Saudara Papua". Para pemuda Papua bisa diterima di seluruh perguruan tinggi terbaik di Indonesia tanpa melalui jalur tes biasa. 

"Jadi, mereka bisa masuk ke UI, ITB, Unpad, UGM, Undip hanya dengan rekomendasi," kata Mahfud. 

Keempat, pemerintah memberlakukan kebijakan kepada semua instansi pemerintah agar merekrut orang asli Papua, bukan hanya untuk bekerja di Papua tetapi juga di luar Papua.

"Saat ini, TNI dan Polri telah memberlakukan itu dengan ketentuan dan syarat-syarat khusus," kata Mahfud.