Mahfud: Pengungsi Rohingya Bisa Kita Tolak Mentah-Mentah

05 Des 2023, 21:28 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memberikan keterangan pers. (Dokumentasi Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan Indonesia mulai kewalahan menerima arus pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar. Sejak November hingga awal Desember 2023, tercatat sudah ada 1.487 pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Mahfud memperkirakan jumlah pengungsi bisa saja bertambah.

"Penduduk setempat (di Aceh) menolak. Karena (jumlah pengungsi) selalu bertambah. Saya sedang mengundang rapat koordinasi pada Selasa ini. Sebenarnya, negara-negara lain sudah menutup (wilayah perbatasan laut), tetapi larinya (pengungsi etnis Rohingya) akhirnya ke Indonesia semua. Tetapi, jumlahnya terus bertambah," ujar Mahfud seperti dikutip dari keterangan video, Selasa (5/12/2023).

Mahfud menyebut Aceh dan Medan mengaku keberatan menampung pengungsi etnis Rohingya karena tidak lagi tersedia tempat dan ketiadaan biaya. Namun, di satu sisi, bila terus menolak pengungsi Rohingya, hal tersebut berbenturan dengan isu kemanusiaan.

"Padahal, Indonesia bukan termasuk pihak yang ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi itu. Kita bisa saja menolak mereka mentah-mentah (masuk Indonesia). Tapi, kita kan juga tetap punya rasa perikemanusiaan. Orang kan bisa saja mati di tengah laut, sementara, mereka ditolak di sana sini," tutur dia.

Atas dasar rasa perikemanusiaan itulah, pemerintah Indonesia sempat menampung pengungsi Rohingya.

1. Pengungsi Rohingya bakal dikembalikan ke negara asal lewat UNHCR

Pengungsi etnis Rohingya saat proses evakuasi oleh TNI AL di Pelabuhan ASEAN, Krueng Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Jumat (31/12/2021). (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, pemerintah bakal memulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal melalui Komisioner Pengungsi PBB (UNHCR). Mereka berlayar dari Myanmar menggunakan perahu kayu dan terdampar di Indonesia.

"Akan kami rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB. Karena kan di sini ada perwakilannya," ujar Mahfud di Bekasi pada Senin malam, 4 Desember 2023.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu melanjutkan, Indonesia sebenarnya tidak ikut menandatangani konferensi PBB tentang para pengungsi. Meski awalnya menolong, karena semakin banyaknya pengungsi Rohingya yang datang membuat masyarakat kewalahan dan akhirnya menolak.

"Tapi turun tangan (menolong) terus-terusan, akhirnya kewalahan. Orang Aceh sudah menolak," kata dia.

2. Pemerintah bakal bicara dengan UNHCR untuk cari solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah bakal mengajak berbicara UNHCR untuk mencari solusi arus pengungsi Rohingya. Sebab, UNHCR selama ini yang bertanggung jawab terkait masalah pengungsian.

"Jadi, ini harus dilakukan pembahasan bersama. Kami akan bicarakan juga dengan UNHCR," ujar Ma'ruf di dalam keterangan tertulis hari ini.

Ia mengatakan selama ini Indonesia tidak pernah menolak kedatangan arus pengungsi Rohingya. Meski begitu, ia juga mewanti-wanti agar arus pengungsi itu tidak terus menerus lari ke Indonesia.

"Jangan sampai nanti terus lari, semuanya lari ke Indonesia, (lari) ke sini. Itu bisa menjadi beban," tutur dia.

3. UNHCR klaim pengungsi Rohingya tidak eksploitasi kebaikan masyarakat Indonesia

Ilustrasi pengungsi etnis Rohingya berada di Pulau Idaman, pesisir Pantai Kuala Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh, Sabtu (5/6/2021). Sebanyak 81 orang pengungsi etnis Rohingya dengan tujuan Malaysia yang terdampar di Aceh pada 4 Juni 2021. (ANTARA FOTO/Irwansyah)

Sementara, juru bicara UNHCR, Mitra Salima mengatakan pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia bukan untuk mengkeksploitasi pemerintah atau keramahan masyarakatnya. Menurut UNHCR, para pengungsi itu adalah orang-orang tangguh yang bisa berkontribusi besar ke masyarakat.

"Mereka datang karena keputusasaan yang disebabkan oleh meningkatnya kasus pembunuhan, penculikan dan situasi berbahaya di tempat mereka tinggal sebelumnya," ujar Mitra di dalam keterangan tertulis dan dikutip dari kantor berita ANTARA pada Selasa.

Menurut Mitra, pengungsi Rohingya sudah mengetahui dan selalu diingatkan UNHCR bahwa mereka adalah tamu di Indonesia, sehingga wajib mengikuti hukum dan adat istiadat yang berlaku di Tanah Air.

Ia menambahkan semua negara, termasuk Indonesia, mengakui mencari suaka adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Negara, kata dia, wajib memberikan perlindungan kepada pengungsi.

UNHCR, kata Mitra, bakal berkoordinasi dengan pihak berwenang dan bekerja sama dengan mitra, donor dan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi jangka panjang. Selain itu, kerja sama juga dibutuhkan untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi dan dapat hidup bermartabat.