Mahfud: Presiden Perintahkan Proyek BTS 4G Harus Tetap Berjalan

23 Mei 2023, 19:29 WIB

Menko Polhukam, Mahfud MD ketika bertemu dengan masyarakat. (www.instagram.com/@mohmahfudmd)

Jakarta, IDN Times - Plt Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menginstruksikan agar proyek pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI tetap dilanjutkan. Kerugian besar akan dirasakan warga jika proyek itu dihentikan.

Mahfud menyebut proyek pembangunan tower BTS 4G itu dimulai sejak 2006. Masalah pada proyek itu baru muncul pada tahun anggaran 2020, saat Johnny G Plate menjadi Menteri Kominfo.

"Berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya biaya yang dikeluarkan juga sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik. Baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020," ungkap Mahfud ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemkominfo, Jakarta Pusat pada Selasa, (23/5/2023).

"Oleh sebab itu, presiden memerintahkan (proyek BTS 4G) harus tetap berjalan dan tidak boleh berhenti. Karena kalau kita hentikan, maka tahapannya harus dimulai lagi dari yang baru," tutur dia.

Mahfud tak menjelaskan secara rinci terkait dana untuk membiayai kelanjutan pembangunan tower BTS 4G itu. Ia hanya menyebut akan membahas sumber dana proyek itu di Kemenkominfo.

"Memang dari (anggaran) Rp10 triliun yang keluar sebenarnya itu cukup untuk membangun 4.200 tower. Tapi, sesungguhnya dengan anggaran Rp3 triliun-Rp4 triliun juga sudah cukup. Malah dianggarkan Rp10 triliun, uangnya dikeluarkan dan barangnya tidak jadi juga," katanya.

"Bagaimana selanjutnya? Nanti, kami akan bicarakan ke dalam," tutur dia lagi.

1. Mahfud perintahkan kerugian negara Rp8 triliun dikembalikan

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Lebih lanjut, pria yang sehari-hari menjabat Menko Polhukam itu turut memerintahkan jajaran eselon I di Kemkominfo agar dapat merampas kembali kerugian keuangan negara akibat praktik rasuah pembangunan tower BTS 4G.

Berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dari praktik rasuah proyek tersebut mencapai Rp8,1 triliun. Sementara, dana dari alokasi anggaran yang sudah dibelanjakan mencapai Rp2 triliun.

"Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar uang (proyek) yang menguap. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar. Saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan dalam hasil pemeriksaan BPKP. Supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen," kata Mahfud.

Ia mengaku tidak rela jika semua anggaran yang dicairkan menguap begitu saja. Sementara, diduga telah terjadi mark up harga sehingga anggaran yang dicairkan bisa lebih besar dari kebutuhan riil di lapangan.

"Berarti, ini kan tinggal dikejar. Masak mau hilang semua. Jadi, ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin. Proyek juga harus terus berjalan," tutur dia.

2. Pegawai Kemkominfo diminta tak menghalangi auditor BPKP

Menkopolhukam Mahfud MD di Halal Bi Halal MUI pada Kamis (17/5/2023) (IDN Times/Aryodamar)

Sementara, dalam pernyataannya ketika pelantikan empat pejabat eselon I, Mahfud meminta semua jajarannya agar tidak menghalangi masuknya auditor BPKP ke kantor Kemkominfo. Instruksi serupa juga berlaku jika ada aparat penegak hukum (APH) yang ingin meminta keterangan kepada pegawai di Kemkominfo.

"Saya minta agar (BPKP dan Kejaksaan Agung) difasilitasi, jangan dihalang-halangi! Jangan ada yang disembunyikan!" ujarnya tegas.

Ia juga meminta kepada BPKP agar mendampingi semua proyek di Kemkominfo. Tujuannya, mencegah agar tidak ada lagi praktik rasuah selama ia menjabat sebagai Plt Menkominfo.

Menurut Mahfud, salah satu hal yang membuat korupsi bisa terjadi di Kemenkominfo karena BPKP baru bisa masuk jika ada permintaan dari APH.

"Itu saya pelajari dalam tiga hari ini, yaitu ada satu masalah di mana BPKP tidak boleh masuk ke sini kecuali ada permintaan. BPKP hanya boleh masuk kalau diperintah oleh APH. Justru, di beberapa kantor pemerintah, mereka meminta BPKP masuk sebelum terjadi kasus," katanya.

"Maka, mulai hari ini kebijakan tersebut saya ubah. BPKP boleh masuk (ke Kemkominfo) kapan saja! BPKP harus bekerja sama dengan inspektorat dan para dirjen," tutur dia lagi.

3. PNS Kemkominfo diminta bekerja seperti biasa

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Mahfud MD ketika memberikan keterangan pers (Tangkapan layar YouTube Kemenkopolhukam)

Mahfud meminta semua PNS di Kemkominfo agar bekerja dengan tenang dan tak gelisah. Ia menggarisbawahi proses penegakan hukum dalam upaya membongkar kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G BAKTI tidak bisa menyasar sembarang orang. Semua perlu didukung bukti yang jelas.

"Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri. Tidak akan menyasar sembarang orang. Itu aturan hukum. Jadi, saudara tenang saja dan bekerja seperti biasa," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Ia mendorong agar tidak takut dalam mengambil keputusan. Seandainya, ada keraguan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat eselon I, maka ia siap diajak berkonsultasi.

Mahfud juga mendorong agar proyek lain di Kemkominfo seperti Satelit Satria, pembangunan akses internet ke pedesaan hingga Palapa Ring, turut dilanjutkan. Apalagi bila masih ada anggaran yang telah disediakan untuk proyek tersebut.