Mahfud: Program Makan Siang Gratis Tak Etis Dibahas sebelum 20 Oktober

01 Mar 2024, 16:34 WIB

Kampanye akbar Ganjar dan Mahfud di Semarang pada Sabtu (10/2/2024). (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyentil program makan siang gratis yang sudah dibahas sebelum ada hasil resmi pemenang pemilu yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Senada dengan komentar Tim Pemenangan Nasional (TPN), pembahasan program makan siang gratis bagi siswa sekolah itu dianggap melanggar etika.

"Seharusnya kan tidak dibicarakan sekarang. Tapi, menunggu presiden baru. Sosok presiden baru itu bisa Pak Ganjar yang nanti dilantik, atau Pak Anies atau Pak Prabowo. Jadi, menunggu, sesudah 20 Oktober 2024 agar lebih etis," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Jumat (1/3/2024).

Di sisi lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu, melihat presiden dan para pembantunya sudah tidak selaras dalam memberikan penjelasan mengenai implementasi program makan siang gratis tersebut. "Presiden bilang tidak membicarakan itu (program makan siang di sidang kabinet), sedangkan menterinya bilang iya. Kan macam-macam sudah (yang disampaikan). Jadi, mulai tidak terkoordinasi lagi isunya," tutur dia lagi.

Ia pun menyerahkan kepada presiden terpilih seandainya benar-benar dibentuk kementerian koordinator khusus mengurus program makan siang gratis tersebut. "Itu terserah kepada presiden terpilih saja," katanya.

1. Mahfud sebut program makan siang gratis idealnya dimasukan ke dalam APBN 2025

Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada 1 Maret 2024. (IDN Times/Santi Dewi)

Sebelumnya, Mahfud sudah menyampaikan kurang tepat bila program makan siang gratis sudah dibahas di tahun 2024. Padahal, program tersebut baru dimasukan ke Rangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Program ini merupakan janji kampanye capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Menurut mantan Menteri Pertahanan itu, idealnya program tersebut dilakukan oleh pemerintahan terpilih mendatang, dan dimasukan dalam APBN Perubahan 2025.

"Itu kurang tepat (program makan siang gratis masuk ke APBN 2025). Karena mestinya APBN itu kan ditetapkan oleh pemerintahan sekarang. Yang mau mewujudkan program makan siang gratis kan pemerintah baru. Mestinya, itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk di APBN Perubahan tahun 2025, Juni 2025," ujar Mahfud di Palmerah Jakarta Barat pada 26 Februari 2024 lalu.

Meski begitu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai tidak masalah bila program makan siang gratis dibahas mulai tahun ini. Mahfud menyebut hal tersebut mungkin merupakan masukan bagi pemerintahan baru. "Tetapi, bila berkaca dari segi tahapan, mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar dia.

2. Menko Airlangga sudah lakukan simulasi makan siang gratis Rp15 ribu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto ketika meninjau simulasi maksi gratis di Tangerang. (Dokumentasi Kemenko Perekonomian)

Meski dikeluhkan oleh sejumlah pihak, tetapi pemerintahan Jokowi sudah tancap gas untuk mewujudkan program makan siang gratis bagi siswa sekolah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada 29 Februari 2024 lalu melakukan uji simulasi program maksi gratis SMP Negeri 2 Curug, Tangerang. Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut per siswa akan diberi makan siang gratis senilai Rp15 ribu.

"Kami melihat simulasi untuk makan gratis dengan biaya Rp15 ribu," ujar Airlangga di Tangerang kemarin.

Airlangga menyebut, simulasi makan siang gratis tersebut di inisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang secara sukarela. Anggaran program maksi tersebut, kata Airlangga berasal dari dana dinas setempat. Sehingga, tidak ada dana APBN yang disedot.

"(Simulasi di SMPN 2) ini volunteer. Pemerintah membuka siapapun yang ingin membuat (aksi) volunteer seperti ini. Anggarannya dari dinas (setempat). Gak masuk APBN. Ini dari Bapak Bupati. Namanya, volunteer, siapa yang mau mencoba program ini duluan," kata Airlangga.

Saat simulasi itu, Airlangga turut didampingi salah satu kader Golkar, Ahmed Zaki Iskandar. Zaki pernah menjabat sebagai Bupati Tangerang periode 2018 hingga 2023. Sedangkan, kini ia dipercaya menjadi Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta.

3. TKD Prabowo-Gibran usulkan program maksi gratis diambil dari dana BOS

Infografis anggaran program makan siang gratis dari APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, Zaki mengusulkan agar pendanaan program tersebut dengan menggunakan bantuan operasional sekolah (BOS) spesifik atau afirmatif. Melalui skema tersebut, dia mengklaim pemantauan anggaran akan jelas dan tertib dan bisa langsung dicairkan ke rekening sekolah terkait.

"Pola pendanaannya ini, pendanaannya kami mengusulkan melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ucap Zaki kemarin.

Untuk diketahui, dana BOS afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Dana BOS ini bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Lebih lanjut, Zaki berharap program makan siang gratis bisa mempersiapkan Indonesia Emas 2024 dan menuju generasi yang sehat. Ia menjelaskan, kesehatan dapat dicapai dengan pemenuhan melalui makan sehat yang bernutrisi seimbang, juga pola kehidupan yang baik.

"Ini pembenahan nutrisi makanan bergizi. Tentu saja semua membutuhkan semua di daerah, ini pokok pembahasannya, permasalahannya tentu masih banyak siswa-siswi SD, SMP yang belum mendapatkan gizi yang memadai setiap harinya," tutur dia.