Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memberikan keterangan soal kerusuhan di PT Gunsbuster Nickel Indonesia (GNI). (Tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyesalkan telah terjadi peristiwa bentrok antar pekerja di PT Gunbuster Nickel Indonesia (GNI) pada Sabtu, (14/1/2023). Akibat bentrok tersebut dua pekerja tewas. Mereka adalah pekerja lokal dan TKA China. 

Mahfud menyebut kondisi di PT GNI, Morowali Utara sudah lebih kondusif dan tenang. Sehingga, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) meminta masyarakat kembali ke kehidupan normal. 

"Saat saya membacakan pernyataan ini, situasi di Morowali sudah kondusif. Selanjutnya, aparat, bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian sebaik-baiknya atas apa yang telah terjadi," ungkap Mahfud seperti dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam pada Selasa, (17/1/2023). 

Setelah mempelajari peristiwa kericuhan itu, maka pemerintah meminta kepada PT GNI agar menyikapi tuntutan para buruh dengan arif. "Karena sesuai konstitusi, setiap pekerja berhak mendapat pekerjaan yang layak dan adil," tutur dia. 

Di sisi lain, Mahfud juga mengingatkan para pekerja untuk menuntut hak-haknya secara proporsional sesuai dengan undang-undang yang ada. "Pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja sesuai dengan konstitusi," ujarnya lagi. 

Lalu, apa yang menjadi tuntutan para pekerja di PT GNI sehingga berujung bentrok antar pekerjanya?

1. PT GNI diminta bersikap lebih terbuka terkait data-data pekerja

Gerbang menuju Mess Tenaga Kerja Asing (TKA) di smelter PT GNI, Morowali, Sulawesi Tengah. (dok. IDN Times/Istimewa)

Lebih lanjut, Mahfud meminta agar PT GNI lebih terbuka terkait data para pekerja, sehingga pemerintah memiliki informasi soal sebaran pekerja di sana. "Kami membutuhkan informasi terkait pengamanan di dalam perusahaan yang beroperasi di wilayah RI," ujarnya. 

Ia juga meminta kepada PT GNI agar bisa menjamin terjadinya kondisi kerja yang kondusif. Sehingga, ke depan tidak kembali terulang bentrok antar kelompok pekerja. 

Selain itu, Mahfud juga sudah mengutus Deputi nya bernama Rudolf untuk langsung meninjau PT GNI. "Sudah, sudah, sudah (jalan). Saya utus Pak Rudolf, deputi saya untuk mendalami ini dan segera memberi laporan paling update untuk saya," kata Mahfud di Istana Kepresidenan pada Senin kemarin. 

2. Partai Buruh sebut standar K3 di PT GNI buruk

Editorial Team

Tonton lebih seru di