Mahfud Setuju Kata JK, Pemilu 2024 Pesta Demokrasi Terburuk Sejak 1955

09 Mar 2024, 07:40 WIB

Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada 1 Maret 2024. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, sepakat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf "JK" Kalla di FISIP Universitas Indonesia. Dalam pidatonya, JK menyebut Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terburuk yang pernah dihelat oleh Indonesia sejak 1955 lalu.

Sebab, Pemilu 2024 diatur oleh kelompok minoritas yakni orang-orang yang mampu di dalam pemerintahan dan memiliki uang. JK khawatir bila sistem seperti itu dipertahankan, Indonesia akan kembali ke zaman otoriter.

"Menurut saya, itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya yang mengatakan itu, publik akan berpandangan 'Pak Mahfud kan paslon, pantas mengatakan itu.' Makanya, saya gak ikut ngomong seperti itu. Jadi, saya anjurkan untuk melihat pidato Pak Jusuf Kalla. Itu pandangan seorang negarawan," ujar Mahfud di area Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Ia mengatakan, bila pemilu terburuk itu tidak diklarifikasi melalui hak angket maka pada saatnya akan bertemu krisis politik dan ekonomi. Krisis ekonomi diprediksi akan terjadi beberapa bulan mendatang. Apalagi harga-harga sejumlah kebutuhan pokok belum juga turun.

"Bila krisis politiknya belum selesai lalu bertemu dengan krisis ekonomi, maka yang akan menjadi korban negara. Itu poin yang saya pahami dari ceramah Pak Jusuf Kalla," katanya.

Lalu, sudah sejauh mana hak angket disiapkan oleh partai politik pengusung Ganjar dan Mahfud?

1. Naskah akademik hak angket yang akan digulirkan PDIP sudah rampung

Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Lebih lanjut, Mahfud memastikan proses hak angket akan terus berjalan di parlemen. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu menyebut sudah memegang naskah akademik dari hak angket.

"Naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman yang sudah saya baca. Jadi, hak angket pasti jalan. Tinggal berkoordinasi saja siapa yang akan tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya," ujar Mahfud.

Namun, anggota DPR yang hendak meneken hak angket tersebut harus membaca lebih dulu naskah akademik hak angket. "Biar nanti ketika mempertahankan, mereka tahu," katanya.

Sayang, Mahfud tidak bersedia membocorkan siapa saja anggota DPR yang bakal meneken hak angket. "Yang tahu (nama yang akan teken hak angket) itu partai. Saya tidak boleh menyebut langsung siapa saja nama-namanya," tutur dia lagi.

2. Mahfud sebut hak angket tidak selalu berujung pemakzulan presiden

Kampanye akbar Ganjar dan Mahfud di Semarang pada Sabtu (10/2/2024). (IDN Times/Aryodamar)

Ia juga menjelaskan konsekuensi dari hak angket dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda. Menurutnya, jalur hukum di MK akan membuktikan apakah hasil penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar atau tidak.

"Ujungnya nanti, pemilu bisa diulang. Salah satu paslon sudah didiskualifikasi atau pemilu dinyatakan sah. Itu yang nanti akan dipertaruhkan di MK," kata Mahfud.

Sedangkan, jalur politik melalui hak angket akan menggugat kebijakan pemerintah dalam melaksanakan beberapa undang-undang. Yang digugat bukan KPU.

"Hal itu bisa berimplikasi terhadap pemilihan umum. Tapi, tidak akan menafikan hasil pemilu yang sudah dinafikan oleh KPU atau MK. Maka, angket tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden karena dari sudut teknis prosedural berbeda," tutur dia.

Tetapi, Mahfud tak menampik peluang pemakzulan dapat terbuka usai digelar hak angket. "Bisa saja nanti angket menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan anggaran negara, telah terjadi korupsi. Kalau (terbukti) korupsi, maka (bisa berujung) pemakzulan. Nah, itu nanti akan dibentuk panitia pemakzulan, itu beda lagi. Proses itu lama. Mungkin ada indikasi tindak pidana," ujarnya.

Bila terbukti melakukan korupsi, maka pejabat pemerintah yang terkait akan kena hukum pidana. "Tidak akan ada hasil angket presiden dimakzulkan. Bentuknya rekomendasi bahwa penggunaan anggaran salah," katanya lagi.

3. Mahfud yakin hak angket tidak akan mandek di tengah jalan

Peta kekuatan partai pro dan kontra hak angket (IDN Time/Aditya Pratama)

Sementara, ketika ditanyakan apakah hak angket nantinya berpeluang mandek di tengah jalan, Mahfud meyakini jalur politik itu akan terus jalan di tahap awal yakni pengumpulan tanda tangan 25 anggota DPR. Momen perdebatan diperkirakan akan terjadi di tahap persetujuan.

"Apakah pansus hak angket akan dibentuk atau tidak. Itu nanti semua partai kan akan ikut," ujar Mahfud.

Ia pun juga sepakat dengan JK bahwa hak angket dibutuhkan. Bila tidak ada hak angket nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan.

"Nanti di setiap pemilu, orang yang akan menang adalah orang yang punya akses kekuasaan, uang dan mau menyalahgunakan uang. Itu kata Pak Jusuf Kalla ya yang bilang. Menurut saya itu pandangan seorang negarawan," katanya.

Sikap PDI Perjuangan yang maju mundur terkait hak angket membuat publik ragu dengan keseriusan parpol berlambang banteng moncong putih itu. Padahal, capres Ganjar Pranowo yang kali pertama mewacanakan agar diadakan hak angket.

Di sisi lain, Partai NasDem berjanji akan menggulirkan hak angket meski tanpa dukungan PDIP. Namun, tanpa dukungan PDIP, hak angket sulit bergulir menjadi pembentukan panitia khusus. Sebab, sesuai ketentuan pembentukan pansus hak angket harus disetujui oleh separuh dari anggota DPR yaitu 288 orang.