Mahfud Setuju Pendaftaran Capres 2024 Dimajukan Agar Tak Ganggu Pemilu

12 Sep 2023, 07:41 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD di Halal Bi Halal MUI pada Kamis (17/5/2023) (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, kembali menegaskan bahwa ia setuju dengan rencana untuk memajukan pendaftaran capres dan cawapres 2024. Di dalam draf Peraturan KPU (PKPU) yang baru, periode pendaftaran capres dimajukan menjadi 10-16 Oktober 2023.

Dengan adanya draf PKPU tersebut, justru bisa mengakomodasi Perppu Pemilu. Perppu tersebut, kata Mahfud, untuk mengakomodir pemilu dapat dilakukan di area-area baru yang dimekarkan.

"Kalau tidak diajukan, justru bisa mempengaruhi tahapan pemilu. Pemilu 2024 bisa terganggu kalau tidak dimajukan," ungkap Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

Ia menambahkan, draf baru mengenai ketentuan jadwal tahapan ditentukan bersama KPU, Menteri Dalam Negeri, Bawaslu, dan Komisi II DPR. Mahfud menyebut, ada ketentuan bahwa masa kampanye itu harus sudah rampung tiga hari sebelum pencoblosan.

Selain itu, ada pula ketentuan pemungutan suara dan logistik harus selesai sekian hari sebelum pemungutan suara. Hingga ketentuan gambar sudah dicetak sekian hari sebelum pemungutan suara.

"Nah, bila menggunakan jadwal lama dan diacu berdasarkan Pasal 26 di UU Pemilu, maka tahapan tersebut tidak akan terkejar. Bila menggunakan jadwal lama, kita justru harus menunda (pemilu) yang jatuh pada 14 Februari 2024," tutur dia lagi.

1. Mahfud dukung pendaftaran capres dipercepat dan dipersingkat untuk mengurangi keributan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di acara ormas Islam pada 8 September 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Mahfud pernah mengatakan bahwa tahapan pendaftaran capres dan durasinya yang dibuat lebih singkat, untuk menghindari keributan terkait koalisi capres.

"Sekarang tahapan-tahapan sudah berjalan, malah akan dipercepat pendaftaran presidennya. Karena ini terlalu lama bertengkar siapa yang maju, siapa yang dapat (posisi capres-cawapres). Jadi, cukup pembukaan pendaftaran 6 hari saja. Ngapain ribut-ribut?" ungkap Mahfud di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan pada 8 September 2023 lalu.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, publik juga lebih cepat mendapat kepastian siapa kandidat yang maju sebagai capres dan cawapres.

"Karena toh sebelumnya tukeran terus dan ribut. Jadi, ini diusulkan dipercepat. Tapi, pencoblosannya tetap tanggal 14 Februari," kata dia.

Ia menambahkan, perubahan waktu pendaftaran capres masih dalam bentuk draf PKPU. Namun, ia yakin tak butuh waktu lama untuk mengesahkan perubahan itu.

"Karena keputusan perubahan jadwal tidak perlu undang-undang. Hanya perlu kesepakatan antara Komisi II, Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu. Kalau ini ketemu saja, sudah bisa diambil keputusan," ujarnya.

Ia menilai, waktu dan durasi pendaftaran yang dipercepat justru semakin baik, sehingga tidak membuang waktu lebih banyak.

"Kalau ini ditunggu kan juga gak ada kerjaan, 22 hari terbuang, ngapain (dibuka pendaftaran capres) 22 hari?" tanyanya.

2. PPP sepakat pendaftaran capres-cawapres dipercepat

Wakil Sekjen DPP PPP, Achmad Baidowi ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11) dalam diskusi bertajuk "Efek Milenial Di Lingkaran Istana" (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Sementara, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, tak mempermasalahkan rencana KPU mempercepat pendaftaran capres dan cawapres. Jika pendaftaran dimajukan, penentuan bakal cawapres di setiap koalisi juga dipercepat.

"Kalau kami di partai politik (jadwal pendaftaran capres) dimajukan justru semakin siap aja. Malah semakin dini pendaftarannya maka penentuan cawapres itu semakin cepat juga," ungkap Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 8 September 2023 lalu.

Meski begitu, Baidowi tetap mempertanyakan motif KPU memajukan jadwal pendaftaran capres dan cawapres. Pasalnya, usulan ini baru disinggung mendekati momen pendaftaran.

“Ya, Fraksi PPP ingin mendengar penjelasan dari KPU. Apa reasoning-nya, penjelasannya seperti apa, dimajukan kenapa? Apa gara-gara waktu tahapan yang semakin mepet atau seperti apa? Nah, setelah itu disampaikan, baru kami bisa menerima perubahan PKPU yang akan diusulkan oleh KPU," tutur pria yang akrab disapa Awiek itu.

Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI ini, pihaknya sudah mengecek langsung ke Komisi II DPR RI perihal rencana memajukan waktu pendaftaran bakal capres-cawapres. Hasilnya, belum ada perubahan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk memajukan waktu pendaftaran bakal capres-cawapres.

3. Jika perubahan waktu pendaftaran capres-cawapres disepakati, aturan lama tak lagi dipakai

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Sebelumnya diketahui, dalam rancangan PKPU, jadwal tahapan verifikasi dan pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres akan jatuh pada 10 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Selanjutnya, capres dan cawapres definitif akan ditetapkan pada 13 November 2023.

Kemudian pada 14 November 2023, dilanjutkan dengan penetapan nomor urut. Apabila rancangan PKPU itu nantinya disahkan, maka secara otomatis jadwal pendaftaran capres dan cawapres dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tidak akan berlaku lagi.