Mahfud soal Rp300 Triliun di Kemenkeu: Itu TPPU, Bukan Korupsi

10 Mar 2023, 21:00 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan, transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp300 triliun itu bukan hasil korupsi, tapi tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Saya mengumumkan yang terakhir ada transaksi mencurigakan, yang terjadi di Kemenkeu berdasarkan laporan atau informasi PPATK sejak tahun 2009-2023. Saya katakan transaksi mencurigakan sebagai tindakan atau TPPU," ujar Mahfud usai rapat bersama Kemenkeu di Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

"TPPU itu bukan korupsi itu sendiri, contoh yang gampang TPPU, yang baru ditemukan oleh PPATK sehari atau dua hari ini. Orang laporannya ke KPK Rp56 miliar, mengagetkan kita karena hanya eselon III, lalu kita cari LHKPN Rp56 miliar," sambungnya.

1. Pencucian uang dananya lebih dari korupsi

ilustrasi transaksi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Mahfud menerangkan, TPPU itu nilai transaksinya lebih dari korupsi. Meski demikian, kata Mahfud, transaksi Rp300 triliun bukan uang negara.

"Jadi, tidak benar kalau disebut di Kemenkeu ada korupsi Rp300 T, tapi TPPU. TPPU itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak mengambil uang negara. Apalagi dituduh mengambil uang pajak, bukan itu. Mungkin ambil uang pajaknya sedikit. Nanti akan diselidiki," kata dia.

2. Mahfud sebut Kemenkeu komitmen berantas korupsi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait UU ITE di Jakarta, Jumat (11/6/2021) (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Lebih lanjut, Mahfud menyebut, Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Menurutnya, Ada Rp7,08 triliun dana yang dikorupsi bisa dikembalikan oleh Kemenkeu.

"Karena misalnya kami ambil sampling 7 kasus dari 197 kasus itu, sudah dihitung mencapai Rp60 triliun. Dan kita tidak pernah mengkonstruksi kasus uang itu padahal kita punya undang-undang," kata dia.

"Ada 1-3 ahli TPPU lah ya, tapi itu jauh lebih besar dari korupsi. Korupsi itu terkait dengan anggaran negara yang dicuri, yang telah berhasil dikembalikan oleh Kemenkeu Rp7,08 T. Pencucian uangnya yang Rp300-an T itu. Akan kita tindak lanjuti," ucap Mahfud lagi.

3. Mahfud sempat sebut ada transaksi mencurigakan Rp300 triliun di PPATK

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terus melalukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua. (dok. Humas Menko Polhukam)

Sebelumnya, Mahfud MD kembali membocorkan informasi soal adanya transaksi keuangan yang mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan. Ia mengatakan, transaksi mencurigakan itu sudah terjadi pada periode 2009 hingga 2023. Transaksi mencurigakan terungkap dari 160 laporan berbeda yang sudah ditujukan ke Kemenkeu.

"Ada 160 laporan lebih sejak itu, tapi tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan lalu disimpulkan melibatkan 460 orang di kementerian itu. Akumulasi terhadap transaksi mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun tapi sejak 2009," ungkap Mahfud ketika berada di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan dikutip dari YouTube, Rabu (8/3/2023).

Sayangnya, informasi yang sudah disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) saat itu, tidak direspons oleh Kemenkeu. "Kadang kala respons itu muncul ketika sudah menjadi kasus. Seperti kasus Rafael (mantan pejabat eselon III di Ditjen Pajak)," kata dia.

PPATK, ujar Mahfud, sudah pernah melaporkan adanya transaksi mencurigakan atas nama Rafael sejak 2012 lalu. Namun, tidak ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu.

"Kasus Rafael kan ini sudah pernah dibuka dulu, kok malah didiemin? Dulu Angin Prayitno (mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak) sama. Gak ada yang tahu sampai (terbongkar harta kekayaannya yang dirampas) ratusan miliar. Diungkap oleh KPK, baru dibuka," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.