Mahfud: TGIPF Kanjuruhan Bakal Ikut Minta Keterangan dari PSSI

07 Okt 2022, 17:32 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD (IDN Times/Galih Persiana)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan, petinggi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) masuk ke dalam daftar yang hendak dimintai keterangan oleh TGIPF Kanjuruhan. Ia pun menyadari bahwa federasi sepak bola di dalam negeri itu sudah melakukan banyak kesalahan sejak dulu.

"Pasti (PSSI) akan kita investigasi dan sudah kami jadwalkan untuk ditanya," ujar Mahfud ketika berbicara di program Mata Najwa yang tayang di YouTube, Kamis (6/10/2022).

Mahfud sadar bahwa PSSI terikat aturan ke federasi sepak bola dunia (FIFA). Dampaknya, tiap kali pemerintah ingin menjatuhkan tindakan ke PSSI malah dilarang oleh FIFA.

"Oleh sebab itu, saya katakan tim investigasi independen ini akan menemukan fakta, terkait tindakan-tindakan (ke PSSI) ya diatur oleh FIFA. Karena kadang kala kita menentukan apapun tidak boleh. Pemain tidak boleh diperiksa. Sementara, FIFA itu aturannya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan peraturan pemerintah kita," tutur dia.

Ia menambahkan, bila pemerintah ingin menggunakan aturan hukum sendiri dan menghukum PSSI, maka Indonesia harus keluar dari keanggotaan FIFA. Tetapi, pemerintah tak bisa sekonyong-konyong melakukan hal tersebut karena masyarakat Indonesia rata-rata penggila sepak bola.

"Kan gak bisa karena kita marah, lalu kita keluar dari FIFA sekian tahun dan tidak ikut sejumlah pertandingan. Nanti, rakyat juga ikut marah. Oleh sebab itu, saya akan pimpin untuk mengungkap fakta dengan detail supaya masyarakat juga tahu," katanya lagi.

Apakah ini berarti, bila terbukti ada kelalaian yang dilakukan PSSI dalam tragedi Kanjuruhan, maka tak bisa dikenai sanksi oleh pemerintah?

1. Mahfud sebut PSSI kerap berdalih hanya tunduk kepada aturan FIFA, bukan peraturan pemerintah

Sekjen PSSI, Yunus Nusi (kiri), Ketum PSSI Mochamad Iriawan (tengah), dan Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing (kanan) saat konferensi pers mengumumkan tindak lanjut PSSI dalam kasus pengaturan skor di Kantor PSSI, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

Lebih lanjut, Mahfud menyadari bahwa PSSI tak lebih dari sekedar pasar. Karena banyak transaksi untuk duduk di sana.

"Kita tahu lah ya, PSSI itu seperti pasar jual beli. Sejak dulu itu, kalau mau ditindak, mereka selalu bilang 'lha kami gak tunduk kepada peraturan pemerintah, kami ini berada di bawah FIFA'," ujar Mahfud.

Ia kemudian bertekad akan membuka semua hasil investigasi kepada publik dan konsekuensi sesuai aturan yang berlaku di FIFA.

Mahfud juga mengatakan kerusuhan di stadion sudah sering terjadi di Tanah Air. PSSI kemudian merespons dengan melakukan investigasi. Sayangnya, kata Mahfud, tidak ada tindak lanjut dari investigasi yang telah dilakukan oleh PSSI. Federasi itu juga melakukan investigasi untuk mengurai penyebab terjadinya tragedi mematikan Kanjuruhan yang menewaskan 131 jiwa.

"PSSI bentuk tim investigasi tapi tidak ada tindak lanjutnya. Kabarnya gak ada. Sekarang, Presiden meminta dilakukan investigasi independen saja. Nanti, apa yang akan kita lakukan bakal kita tentukan, bagaimana konstruksi yang seharusnya," tutur pria yang menjadi Ketua TGIPF Kanjuruhan itu.

2. TGIPF Kanjuruhan tidak dalam porsi mereformasi pengurus PSSI

Anggota TGIPF Kanjuruhan, Akmal Marhali di kantor Kemenko Polhukam. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, anggota TGIPF Kanjuruhan, Akmal Marhali mengatakan, salah satu fokus kinerja mereka bukan untuk mengganti pengurus PSSI yang saat ini dipimpin oleh Mochammad Iriawan. Menurut Akmal, PSSI punya mekanisme sendiri untuk melakukan reformasi di tubuh internal organisasi mereka.

"Kami tidak dalam porsi untuk mereformasi pengurus PSSI. Mereka punya mekanisme masing-masing. Kami fokus kepada masalah (penyebab tragedi Kanjuruhan)," ungkap Akmal menjawab pertanyaan IDN Times di kantor Kemenko Polhukam pada Kamis kemarin.

"Jadi, kami tidak boleh intervensi soal PSSI untuk organisasi. Tapi, mengenai regulasi apalagi yang terkait hal-hal yang bersifat, kami punya hak untuk itu. Misalnya, meminta PSSI untuk menegakan aturan, meminta PSSI memverifikasi stadion-stadion layak pakai, meminta PSSI untuk menyiapkan regulasi suporter, dan sebagainya," tutur dia lagi.

Ia menegaskan, kewenangan TGIPF tidak sampai di tahap penggulingan pucuk pimpinan PSSI.

3. Publik tandatangani petisi minta Iwan Bule mundur dari kursi Ketum PSSI

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (kiri) mengunjungi stadion Mandala Krida Yogyakarta. (IDN TImes/Tunggul Kumoro)

Di sisi lain, salah satu pihak yang dituding oleh publik harus bertanggung jawab adalah Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Ketum PSSI), Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule. Bahkan, publik mendesak agar Iwan Bule mundur dari kursi ketum PSSI.

Setelah empat hari kejadian di Kanjuruhan, petisi yang digagas lewat platform Change.org telah diteken oleh 2.559 orang. Petisi itu dibuat oleh Perhimpunan Jurnalis Rakyat dan menargetkan diteken oleh 5.000 orang.

"Saya rasa harus ada yang bertanggung jawab dalam kejadian ini. Sebagai pemegang regulasi persepakbolaan di Indonesia sudah barang tentu PSSI bertanggung jawab akan kejadian ini. Tentunya, para pemegang jabatan yang ada di PSSI sudah semestinya malu akibat kejadian ini," kata Hendra Gunawan, salah satu orang yang menandatangani petisi tersebut.

"Ketua PSSI sudah tidak layak lagi menjabat di organisasi tersebut. Manusia tanpa hati nurani, rakus jabatan," tulis Nirmala Sari, penandatangan petisi lainnya.

Adapun Perhimpunan Jurnalis Rakyat mengatakan, Iwan Bule dan pengurus PSSI harus mundur dari jabatannya sebagai bentuk rasa hormat terhadap korban tragedi Kanjuruhan dan pembenahan sepak bola secara keseluruhan.