Mahfud Ungkap Rektor Ditekan untuk Beri Testimoni Puji Jokowi

06 Feb 2024, 22:32 WIB

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD (IDN Times/Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengakui bahwa ia mendapatkan laporan dari sejumlah rektor bahwa ada pihak tertentu yang meminta mereka memberi testimoni positif mengenai Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Testimoni positif itu direkam dalam bentuk video lalu bakal diedarkan di media sosial.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu mengatakan testimoni tersebut diduga kuat untuk menandingi kritik dari para sivitas akademika terhadap Jokowi. Dalam catatan Mahfud, sejak Senin sore kemarin sudah ada 59 perguruan tinggi yang menyatakan sikap siap untuk mengawal pemilu.

"Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor, disuruh untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan dan baik. Kedua, Pak Jokowi disebut berhasil mengatasi krisis, ketiga, pemilu berjalan dengan baik. Ada yang membuat pernyataan dan template-nya sama," ujar Mahfud pada Selasa (6/2/2024) di Bengkulu.

Meski sejumlah rektor didekati oleh aparat keamanan, tetapi tak semuanya berhasil dibujuk. Salah satunya Rektor Unika Soegijapranata di Semarang, Ferdinandus Hindiarto.

"Beliau memberi tahu bahwa kami diminta untuk membuat (video) seperti ini. Ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti yang diminta. Ada yang membuat pernyataan yang sama karena sudah ada template. Tapi, ada yang samar-samar," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

1. Mahfud nilai operasi untuk buat tandingan kritik Jokowi tidak sehat

ASN Kemenko Polhukam berebut bisa swafoto dengan Mahfud MD. (Tim media Mahfud MD)

Lebih lanjut, operasi untuk membuat testimoni tandingan bagi Jokowi dinilai tidak sehat. Hal tersebut justru bisa menimbulkan perpecahan.

"Menurut saya, aksi tandingan seperti itu kurang sehat. Membuat tandingan-tandingan seperti itu, memecah belah masyarakat dan kampus," kata Mahfud.

Maka, dalam pandangannya kebebasan mimbar akademik harus dihormati. Ia membandingkan masa kini dengan era kepemimpinan Soeharto yang disebut diktator. Bahkan, mimbar akademik tidak diganggu oleh Soeharto.

"Karena seotoriter pemerintahan Pak Harto sekalipun, kebebasan akademik, mimbar akademik relatif masih cukup didengarkan dan berwibawa," tutur dia lagi.

2. Polrestabes Semarang akui hubungi rektor untuk turunkan tensi jelang pemilu 2024

ilustrasi surat suara (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Sementara, ketika dikonfirmasi kepada Kapolrestabes Semarang, Kombes (Pol) Irwan Anwar, ia tak membantah bila anak buahnya mendekati Rektor Unika Soegijapranata. Menurutnya, yang dilakukan anak buahnya merupakan bagian dari cooling system atau upaya menurunkan tensi politik menjelang hari pencoblosan pemilu 2024.

Tujuannya, kata dia, adalah agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. "Jadi kami memang ada program 'cooling system' untuk Pemilu, menurunkan tensi politik di masyarakat supaya tidak ada konflik, pertikaian permusuhan. Jajaran di lapangan tentunya bergerak meminta imbauan kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat termasuk civitas akademika pimpinan kampus. Imbauan ini kami kemas dalam bentuk video karena akan kami share ke media sosial," kata Irwan ketika memberikan keterangan pers pada hari ini.

3. Polrestabes Semarang bantah video testimoni untuk tandingi kritik ke Jokowi

Presiden Joko Widodo menyapa warga saat berjalan kaki di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Minggu (4/2/2024). Presiden Joko Widodo ditemani keluarga melakukan jalan santai di tempat itu. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Lebih lanjut, Irwan mengatakan gerakan cooling system tanpa paksaan. Sehingga ketika ada yang keberatan, maka polisi tak melanjutkan pendekatannya ke pihak terkait itu.

"Tidak ada paksaan disini, kalau tidak berkenan, kami terima. Memang ada yang menolak juga," kata Irwan.

Irwan juga menegaskan bila aksi permintaan video imbauan pemilu damai ini tidak untuk menandingi aksi petisi dari berbagai kampus.

"Ini program kita sudah berjalan sejak masa-masa Pemilu, jadi tidak ada kaitan dengan petisi yang dikeluarkan kampus. Tidak ada itu narasi meng-counter (menyerang balik) petisi kampus (kritik Jokowi)," katanya lagi.