Mahkamah Konstitusi Nyatakan Anwar Usman Harus Mundur dari Kursi Ketua

20 Jun 2022, 17:22 WIB

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jakarta, IDN Times - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan wakilnya, Aswanto, dinyatakan harus mundur dari jabatannya. Sebab, Pasal 87 huruf a UU MK bertentangan dengan UUD 1945. Karena bertentangan, maka pasal tersebut dibatalkan.

"Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Ketua MK Anwar Usman seperti dikutip dari Youtube MK, Senin (20/6/2022).

1. Pemilihan pimpinan MK harus dilakukan dalam waktu 9 bulan

Ilustrasi Hakim Konstitusi (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Diketahui, Pasal 87 huruf a tersebut berbunyi: Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai ketua atau wakil ketua MK tetap menjabat sampai masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang.

Meski begitu, Anwar dan Aswanto tetap bisa menjabat sebagai hakim MK selama pimpinan yang baru belum terpilih. Karena hal itu, pimpinan MK yang baru harus dipilih dalam waktu 9 bulan ke depan.

"Agar tidak menimbulkan persoalan administratif atas putusan a quo, maka Ketua dan Wakil Ketua MK yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua MK sebagaimana amanat Pasal 24C ayat 4 UUD 1945," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.

2. Pasal 87 huruf b mengatur perubahan masa jabatan hakim

Ilustrasi hukum (IDN Times/Sukma Shakti)

Adapun Pasal 87 huruf b mengatur perubahan masa jabatan hakim dari 5 tahunan, menjadi tanpa perioderisasi selama 15 tahun atau pensiun di usia 70 tahun.

Pasal ini berbunyi: Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.