MAKI Ajak Firli Hadiri Pelantikan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri

09 Des 2021, 08:01 WIB

Novel Baswedan (kiri), Yudi Purnomo (tengah), Usman Hamid (kanan) datangi Gedung KPK bersama 57 Pegawai Nonaktif KPK pada Rabu (30/9/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen (Purn) Firli Bahuri. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengajak Firli ikut hadir dalam pelantikan 44 eks pegawai komisi antirasuah yang menjadi ASN Polri pada Kamis (9/12/2021). Puluhan pegawai itu tetap dipecat oleh Firli dari KPK karena dianggap tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Rencananya, pelantikan bakal dilakukan pukul 13.00 WIB di lobi belakang ruang rapat utama Mabes Polri. Boyamin menjelaskan surat undangan itu dikirimkan secara daring melalui situs pengaduan masyarakat.

"Diakui, suka atau tidak suka, ada jurang pemisah antara 44 orang itu dan pimpinan KPK. Sehingga, diperlukan kebesaran jiwa untuk islah atau berdamai kembali," ujar Boyamin yang dikutip dari kantor berita ANTARA pada Kamis (9/12/2021).

Ia menambahkan islah atau berdamai itu diperlukan demi kebaikan bangsa dan negara. Apalagi ke depannya, pemberantasan korupsi harus terus berjalan. Dalam melakukan ikhtiar itu, Polri dan komisi antirasuah diharapkan bisa bekerja sama dengan erat.

"Kami tidak memandang siapa yang benar dan yang salah dalam TWK (untuk beralih jadi ASN)," kata Boyamin lagi.

Menurutnya, dengan melantik 44 eks pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri sekaligus menutup masa lalu dan membuka lembaran baru. "Sekali lagi, kami memohon kehadiran Bapak Firli Bahuri saat pelantikan 44 eks pegawai KPK menjadi ASN," tuturnya.

Mengapa Novel cs akhirnya bersedia menerima tawaran dari Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menjadi ASN di kepolisian?

1. Novel akui terima tawaran jadi ASN di kepolisian adalah pilihan sulit

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Sementara, mantan penyidik senior di KPK, Novel Baswedan mengakui tidak mudah menerima tawaran menjadi ASN di kepolisian. Apalagi dulu Novel sudah pernah bertugas menjadi personel Polri tetapi memilih untuk bertugas secara permanen menjadi penyidik di KPK.

Tetapi, dalam pandangannya, kini KPK yang diharapkan menjadi pionir dalam upaya pemberantasan rasuah justru makin melempem. "Tentu, pilihannya sekarang mau berbuat atau tidak berbuat," ungkap Novel di Mabes Polri pada Senin, 6 Desember 2021.

"Saya katakan, ini memang pilihan yang sulit," kata dia lagi.

Ia pun menyadari bahwa kewenangannya saat kembali bertugas di kepolisian tidak akan lagi sebesar saat bekerja di KPK. Ia menduga ketika bertugas di kepolisian, para pegawai akan masuk ke unit pencegahan korupsi.

“Sebagian besar dari kami memilih untuk menerima, karena begitu masalah upaya memberantas korupsi kami pandang sebagai hal yang serius,” tuturnya.

2. Novel yakin Kapolri Sigit punya niat yang sungguh-sungguh untuk berantas korupsi

Default Image IDN

Di sisi lain, alasan Novel bersedia kembali 'pulang kampung' ke institusi kepolisian karena ia melihat ada niat dan kesungguhan dari Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit untuk memberantas rasuah. Salah satunya, dengan bersedia menampungnya dan 43 kolega lainnya di instansi kepolisian.

"Ketika saya melihat atau paling tidak kami melihat penjelasan dari Pak Kapolri, tampak seperti ada kesungguhan untuk memberantas korupsi terutama di bidang pencegahan," ungkap Novel.

Ia pun menilai fenomena korupsi saat ini semakin massif dan nilai kerugian yang ditimbulkan makin besar. Kondisi itu semakin diperburuk dengan realita upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK makin menurun.

3. Mantan jubir sebut langkah Polri terima eks pegawai KPK buktikan TWK memang bermasalah

(Juru bicara KPK Febri Diansyah) ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Sementara, eks juru bicara KPK, Febri Diansyah dengan langkah Polri yang menerima mantan pegawai komisi antirasuah semakin menguatkan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bermasalah dan cacat. Sebab, selama ini puluhan eks pegawai KPK tersebut kerap dilabeli radikal dan tidak cinta terhadap Indonesia. Febri pun mempertanyakan tujuan tes tersebut digelar.

"Sekali lagi, ini adalah bukti nyata KPK keliru menyingkirkan mereka. TWK cacat hukum," kata Febri melalui akun media sosialnya pada Senin, 6 Desember 2021 lalu.

Ia pun mengakui keputusan tersebut tidak mudah, baik bagi Kapolri Jenderal Listyo atau Novel dkk. Namun, ia berharap keputusan ini jadi jalan keluar yang terbaik.

"Kerja berat menanti. Semoga, semakin dapat bermanfaat bagi masyarakat di manapun bertugas," tutur dia.