Makna Khilafah hingga Nikah Online Jadi Bahasan Ijtima Ulama MUI

09 Nov 2021, 17:22 WIB

Ilustrasi gedung MUI Pusat di Jakarta (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Jakarta, IDN Times - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII. Acara tersebut digelar di Jakarta selama tiga hari berturut-turut mulai hari ini, Selasa (9/11/2021).

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan ijtima ulama membahas sejumlah persoalan. Salah satunya mengenai makna khilafah dan jihad.

"Tahun ini salah satu hal yang bersifat strategis terkait dengan upaya mendudukkan makna jihad dan khilafah secara proporsional di dalam konteks berbangsa dan bernegara, karena faktanya di tengah masyarakat ada titik ekstrem," ujar Asrorun dalam siaran YouTube MUI TV, Selasa.

Menurut Asrorun, ada orang yang memaknai jihad dan khilafah hanya sebatas perang atau kembali ke era abad pertengahan.

"Tapi, ada juga titik ekstrem yang lain yang memaknai bahwa jihad dan khilafah tidak relevan, dan tidak ada kaitannya dengan keagamaan," katanya.

1. Pinjol dan nikah online juga akan dibahas

ilustrasi pinjaman online (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam sambutannya, Asrorun menjelaskan, ijtima ulama juga akan membahas mengenai pinjaman online dan nikah online yang ramai dibahas selama masa pandemik. Selain itu, kripto, transpalansi rahim, keuangan sosial, hingga zakat juga akan dibahas dalam ijtima.

"Di samping itu masalah hukum dan perundang-undangan ada beberapa masalah yang akan dikaji dan juga dibahas di antaranya, tinjauan atas RUU tentang minuman beralkohol, kemudian tinjauan atas RUU KUHP khusus terkait dengan perzinaan dan juga tinjauan atas berbagai peraturan tata kelola turunan dari sertifikasi halal," katanya.

2. Islam tak bisa dipisahkan dengan urusan negara

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh (Youtube/com/BNPB Indonesia)

Menurut Asrorun, semua materi pembahasan itu akan dibahas dalam ijtima ulama karena Islam tak bisa dipisahkan dengan urusan umat dan negara. Dia mengatakan, ulama memiliki tanggung jawab dalam mengarahkan masyarakat.

"Forum ini ditujukan untuk kepentingan membahas berbagai permasalahan strategis kebangsaan dalam perspektif keagamaan," kata dia.

3. Hasil ijtima ulama diharapkan jadi kesepakatan ulama dan ormas Islam

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh (Youtube/com/BNPB Indonesia)

Agenda tiga tahunan ini juga diharapkan mampu menjadi forum untuk diskusi dan penyatuan pandangan. Asrorun mengatakan, hasil ijtima ulama diharapkan menjadi kesepakatan ulama dan ormas Islam dalam menyikapi masalah kebangsaan dan keumatan.

"Dari forum ini diharapkan akan muncul semacam ijtima ulama Indonesia, terhadap masalah-masalah keagamaan kontemporer baik yang terkait dengan masalah keagamaan, masalah fiqih kontemporer dan juga masalah hukum dan perundang-undangan," ucapnya.