Ternyata Harga Tes PCR Bukan Rp90 Ribu, Ini Maksud Bio Farma

Kebijakan dan penetapan tarif pemeriksaan PCR adalah kewenangan Kementerian Kesehatan. Sampai saat ini dengan harga Reagen Rp90 ribu, maka tarif layanan PCR di Bio Farma sendiri menjadi sekitar Rp275.000.

Akan tetapi, struktur harga tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada masing-masing laboratorium, karena ada beberapa komponen lainnya yang dapat memengaruhi harga, seperti RNA kit ekstraksi, Bahan Material Habis Pakai (BMHP), Alat Pelindung Diri (APD), biaya operasional, maupun layanan dari masing-masing laboratorium.

“Grup Holding BUMN Farmasi pun selalu mengikuti arahan dan mendukung upaya pemerintah dengan segera menetapkan harga layanan tes swab PCR sebesar Rp275.000 untuk Pulau Jawa dan Rp300.000 di luar Pulau Jawa,” ujar Honesti.

Dalam rilis yang diterima, Holding BUMN Farmasi sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam penetapan harga PCR. Untuk itu, Bio Farma akan selalu berkomitmen mendukung program pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan pengetesan yang berkualitas dengan harga terjangkau.

Bio Farma sendiri sudah berinovasi dengan membuat Reagen kit PCR secara mandiri sejak Agustus 2020. Dengan beberapa upaya efisiensi dan peningkatan kapasitas produksi, Bio Farma mengoptimalisasi fasilitas produksi eks flu burung, dari kapasitas awal 1,2 juta tes (satuan dari Reagen) per bulan, menjadi 2 juta tes per bulan pada Agustus 2021. Peningkatan kapasitas ini merupakan salah satu faktor utama yang dapat menurunkan harga reagen Bio Farma dari harga Rp250.000,- menjadi Rp113.636,-

Tidak berhenti sampai di situ, upaya optimalisasi fasilitas produksi terus Bio Farma lakukan. Hasil optimalisasi ini dapat meningkat hingga mencapai 5 juta test per bulan pada Oktober 2021. Hal ini tentu saja kembali dapat memengaruhi harga Reagen Bio Farma dari Rp113.636 pada Agustus 2021, menjadi Rp90 ribu pada Oktober 2021, diiringi dengan harapan bahwa permintaan  juga akan meningkat.

"Harapannya dengan meningkatnya permintaan, kita bisa meningkatkan kapasitas produksi dan upaya-upaya efisiensi yang dapat dilakukan di masa yang akan datang," tutur Honesti.

Dengan bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 45 persen, hal itu diharapkan menjadi  pilihan user dan permintaan bisa meningkat, mengimbangi dengan penggunaan produk impor saat ini. Di samping itu, diperkirakan terdapat peningkatan kebutuhan PCR untuk testing dan tracing serta persyaratan transportasi atau perjalanan.

Honesti menjelaskan bahwa Bio Farma sebagai induk Holding BUMN Farmasi juga melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi pandemik COVID-19. Bio Farma sendiri mendapatkan penugasan untuk penyediaan vaksin COVID-19 untuk 208 juta masyarakat Indonesia. Jumlah tersebut akan bertambah seiring dikeluarkannya izin penggunaan darurat (EUA) penggunaan vaksin COVID-19 dari Badan POM untuk anak-anak usia 6-11 tahun pada awal November 2021.

Terhitung sampai 9 November 2021, Indonesia mengamankan 306 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk bulk maupun finish produk. Vaksin-vaksin ini didapatkan dari bilateral antara Bio Farma sendiri dengan mitra penyedia vaksin, antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara sahabat (hibah), seperti dari Australia, Jepang, Amerika, maupun secara multilateral melalui Covax Facility.

Honesti mengatakan, untuk vaksin yang terdistribusi dari Bio Farma ke seluruh provinsi di Indonesia, per 4 november 2021 sebanyak 233,4 juta dosis vaksin. Selain itu, ada beberapa vaksin yang langsung didistribusikan dari pengembang vaksin dengan pemerintah, seperti Pfizer yang supply agreement-nya langsung antara Pfizer global dengan Kementerian Kesehatan RI.

“Dari Informasi yang kami terima dari Kementerian Kesehatan RI, per 4 November 2021 total vaksin COVID-19 yang sudah terdistribusi, ada 252 juta dosis (termasuk yang didistribusikan oleh Bio Farma dan Pfizer global) yang didistribusikan ke Provinsi di Indonesia,” ungkap Honesti. (WEB)