Mampukah PSBB Menyelesaikan Pandemi Virus Corona di Indonesia?

Kepala Lembaga Biologi Mokuler Eijkman Amin Subandrio mengatakan, PSBB dibuat pemerintah memang bertujuan untuk menekan atau membatasi perkembangan virus corona, agar tidak meluas. Dengan adanya aturan ini, populasi masyarakat yang masuk atau keluar dapat ditekan secara drastis.

Amin lalu mencontohkan PSBB yang pertama kali diterapkan di Jakarta, pemerintah berhasil menekan 5 juta warga penyangga ibu kota, yang setiap hari mencari nafkah di Jakarta pada siang hari. Sehingga diharapkan physical distancing berjalan seperti yang diharapkan.

Dia menambahkan, PSBB sejatinya tidak akan bisa memutus mata rantai penularan virus corona, jika hanya berjalan satu sisi. Karena itu, msyarakat juga diimbau menjalankan dan patuh dengan aturan yang dibuat pemerintah.

“Jakarta dikurangi tapi konsekuensinya di daerah-daerah penyangga itu pada siang hari menjadi lebih padat. Kalau mereka tidak diarahkan dengan baik apa yang harus dilakukan, maka bukan tidak mungkin malah di daerahnya sendiri akan terjadi, mungkin peningkatan jumlah yang positif, itu yang harus diimbangi,” ujar Amin saat dihubungi IDN Times, Jumat (17/4).

Guru Besar Ilmu Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu melanjutkan, pemerintah di masing-masing daerah juga harus saling berkoordinasi untuk memastikan warga kota penyangga ibu kota seperti di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terbebas dari virus corona, agar tidak menyebabkan episentrum baru di daerah mereka.

“Karena kalau nanti PSBB sudah dihentikan dua minggu atau sebulan ke depan mereka semua kan akan kembali ke Jakarta, nah kalau mereka tidak dipastikan bebas dari virus, dikhawatirkan terjadi gelombang kedua di Jakarta,” ujar Amin.

Untuk itu, kata dia, peran pemerintah saat ini adalah mengedukasi kepada masyarakat, karena sampai saat ini masih banyak yang menganggap wabah ini adalah kepentingan segelintir pihak dan tidak menjadi prioritas bersama. Padahal, keberhasilan memutus penyebaran virus corona kuncinya adalah kerja sama dari seluruh elemen masyarakat.

Lebih jauh, Amin menilai, pemerintah tidak perlu memberlakukan PSBB secara menyeluruh atau nasional. Sebaiknya, aturan itu diberlakukan kepada daerah-daerah yang menjadi episenter atau memiliki banyak kasus positif, sehingga butuh tindak lanjut lebih jauh.

“PSBB itu kan hanya satu cara, tidak hanya itu saja harus diikuti dengan cara lain yaitu contact tracing tetap harus dilakukan,” tutur dia.

Terakhir, Amin mengingatkan, jika masyarakat konsisten dan patuh menjalankan anjuran pemerintah selama masa PSBB, pandemik COVID-19 diprediksi akan berakhir pada Mei mendatang, dengan harapan tidak ada yang melakukan mudik saat Lebaran nanti.

“Semakin banyak masyarakat yang memahami dan berpartisipasi, kita bisa mengharapkan, dalam artinya, puncaknya tidak terlalu tinggi dan juga akan segera turun,” kata dia.

Senada dengan Amin, Pakar Epidemiologi UI Pandu Riono mengatakan PSBB memiliki dampak besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, yang hingga kini belum ditemukan penawarnya. Negara seperti Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan menurut dia, adalah contoh sukses penerapan PSBB hingga terjadi penurunan kasus positif secara signifikan di sana.

Jika PSBB ingin berjalan baik dan sesuai harapan, Pandu mengajak pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring setelah minggu pertama penerapan aturan tersebut di masing-masing daerah. Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci penting keberhasilan PSBB.

“Kelemahan kita adalah kita itu hanya ngomong di press conference, tapi kita gak punya media penyuluhan kayak iklan besar di mass media, di televisi, setiap jam mengenai pengertian apa itu PSBB,” kata dia saat dihubungi IDN Times, Jumat (17/4).

Bahkan, Pandu meminta pemerintah tidak setengah-setengah dalam membuat kebijakan ini. Ia berharap PSBB dapat diterapkan dalam skala nasional, sehingga pemerintah dapat maksimal menjalankan visinya memberantas virus corona.

Tentunya, kata dia, implementasi pembatasan sosial juga harus berjalan secara bertahap, sesuai dengan banyaknya kasus yang terjadi di setiap daerah.

“Kalau wilayahnya masih belum banyak kasusnya ya ditutup dulu sekolahnya. Kalau di Jakarta harus lebih ketat, Jabodetabek harus lebih ketat,” ujar dia.

Jika PSBB dapat berjalan dengan baik, Pandu optimis, laju penyebaran virus corona akan segera selesai di Indonesia. Ia meramalkan pada Juni 2020, kasus akan melandai dan Juli pandemi ini akan berakhir.

Pandu menjelaskan, pemerintah harus menekan jumlah pasien terinfeksi pada puncak pandemi yang diprediksi akan terjadi pada Mei. Menurut dia, pelambatan puncak pandemi jika dibarengi kebijakan pencegahan yang baik, bisa menekan jumlah penambahan kasus di puncak masa pandemi.

Kebijakan yang dimaksud, menurut Pandu, adalah melakukan tes massal dengan lebih masif dan luas, serta pemberlakuan PSBB dengan baik.

"Karena tidak mungkin melakukan tes kepada semua penduduk, mangkannya kita melakukan PSBB. PSBB itu memang harusnya berskala besar, kalau berskala lokal Jakarta saja gak akan cukup, skala Jabodetabek saja gak akan cukup lagi sekarang,” kata dia.

Berbeda dengan Amin dan Pandu, Ketua Perkumpulan Ahli Ekonomi Kesehatan Indonesia Hasbullah Thabrany sedikit pesimis dengan penerapan PSBB di Indonesia. Sebab, pemerintah dinilai tidak memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar aturan tersebut, sehingga masyarakat masih bebas melanggar.

Hasbullah menilai, PSBB tidak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cepat, seperti halnya penerapan karantina wilayah total yang dilakukan Tiongkok sebagai negara episentrum pertama.

“Karena kalau pada karantina orang gak boleh keluar masuk, kalau kayak di Tiongkok semua stay di rumah,” ujar dia saat dihubungi IDN Times, Sabtu (18/4).

Kendati, Hasbullah menyebutkan, karantina wilayah membutuhkan pengorbanan lebih dari pemerintah, karena harus mencukupi segala kebutuhan rakyat. Terlebih, kepada mereka yang terdampak. Indonesia tidak punya kapasitas yang cukup untuk menanggung risiko tersebut.

Mantan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI itu menilai, PSBB adalah jalan tengah yang diambil pemerintah, karena dianggap kompromistis dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Selain itu, kata Hasbullah, aturan antara pemerintah pusat dan daerah yang masih tumpang tindih, membuat pelaksanaan PSBB semakin karut-marut.

“Problemnya di DKI Jakarta, misalnya, Gojek tidak boleh bawa penumpang, tapi motor biasa boleh. Nah, di jalan bagaimana polisi mau setop satu per satu, ya berapa banyak yang dia periksa, harusnya supaya mudah ya sudah sepeda motor hanya boleh satu penumpang,” ujar dia.

Hasbullah mengatakan masih panjang waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sebab, masih banyak masyarakat yang tidak patuh menjalankan anjuran yang tertuang dalam PSBB.

"Saya tidak melakukan prediksi dengan melakukan simulasi modeling kayak matematik, tapi ini feeling saya aja, feeling saya akan panjang. Penularan akan berganti terus dari satu orang ke orang lain, bisa jadi Juni baru puncaknya, karena penularan tetap jalan,” kata dia.

Hasbullah pun meminta kepada pemerintah agar menjatuhkan sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar peraturan PSBB, demi kepentingan bersama.

"Sederhana aja, tegakan hukum jaga jarak aja itu. Biar masyarakat ada sanksi, ya takutnya karena gak ada sanksi (PSBB) gak ada gunanya ini,” kata dia.